Umat Harus Jaga Citra Agamanya

ilustrasi

Oleh : Budi Santoso Purwokartiko

Ketika kuliah S3, beberapa tahun lalu, tempat tinggalku dekat mesjid. Mesjid itu dibeli dengan iuran para muslimin di kotaku. Mereka menjadikan bangunan rumah itu berfungsi menjadi mesjid. Karena di AS pemerintah tidak ikut campur urusan agama, maka mesjid diberlakukan seperti bangunan lain. Begitu juga gereja, seperti bangunan rumah atau toko. Harus bayar pajak, bayar rekening listrik dan air seperti halnya bangunan lain.
Apakah ini jelek?
Ternyata tidak. Justru umat beragama punya tanggungjawab besar. Negara memperlakukan umat beragama sebagai orang yang sudah dewasa, tidak perlu diatur dan dibantu. Tetapi negara tetap membebaskan agama apa pun berkembang. Yang dicegah negara adalah ketika agama ini sudah membahayakan hubungan sosial kemanusiaan. Sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, apa saja boleh. Negara-negara maju telah mengalami masa-masa agama menjadi urusan negara dan menghambat kemajuan. Contoh Eropa di abad pertengahan adalah pengalaman berharga dimana kita bisa belajar.

Dengan begitu umat beragama punya tanggungjawab untuk menjaga citra agamanya. Umat beragama concern akan keamanan negaranya. Kalau ada apa-apa umat beragamalah yang harus bertanggungjawab. Termasuk umat beragama jadi irit air ketika wudhu. Kalau nggak, tagihan air membengkak. Darimana harus membayar? akhirnya umatlah yang bertanggungjawab. Mereka juga harus irit memakai AC atau heater. Kalau nggak, umatlah yang harus menanggung tagihan listriknya. Di situlah kesadaran dan tanggungjawab muncul karena negara tidak ikut campur urusan agama warganya.

Apakah pernah umat Islam di sini memikirkan penghematan air wudhu? tagihan listrik mesjid? Mungkin jarang, walaupun ada yang begitu. Kita mungkin lebih enteng memakai air di mesjid toh tarif rumah ibadah nggak semahal tarif bisnis atau rumah. Apakah kita berpikir untuk menghemat penggunaan listrik di mesjid? Mungkin jarang, kan nanti bisa dibayar dari infaq umat. Tapi ingat uang infaq dan sodaqoh harus dipertanggungjawabkan secara benar. Kita harus transparan dan akuntabel.

Berapa uang yang dikumpulkan harus jelas, dipakai untuk apa harus bisa dijellaskan manfaatnya. Budaya transparan dan akuntabel harus dimulai dari tempat ibadah. Jika di tempat ibadah saja sulit melaporkan penggunaan dana umat secara transparan dan akuntabel, apalagi di lembaga lain.
Kepengurusan rumah ibadah adalah cermin bagaimana manajemen di kantor lain. Jika masih ada rebutan jabatan takmir mesjid, pengelolaan dana yang kurang transparan, maka pasti di kantor lain juga bagitu.
Campur tangan negara terhadap urusan agama warga sebenarnya membuat kita malu. Sampai setua ini usia negara kita, umat beragama belum dewasa sehingga masih harus diurusi pemerintah. Kapan umat beragama bisa mandiri mengurus dirinya sendiri? Pernahkah anda berpikir jika seandainya haji itu diurus oleh swasta, mungkin layanan bisa lebih baik, lebih murah?

Jika ada usulan kemenag atau departemen agama dibubarkan , jangan emosi dulu. Kita biasakan dulu mencerna sebuah ide dengan hati-hati dan sabar. Jangan langsung memberi label.Bukan orang yang usul itu anti agama. Bukan yang usul itu pingin agama dihilangkan dari negara kita. Justru mereka yang usul itu menghormati para pemeluk agama. Mereka beranggapan kita sudah dewasa, sudah tahu baik buruk, tidak perlu diurus lagi seperti anak bayi atau TK yang belum bisa apa-apa. Umat beragama justru ditinggikan maqomnya.

Jika iya, anggaran negara untuk kemenag yang besarnya ratusan trilyun justru bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisa untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Para tokoh agama dan umatnya bisa swadaya mengelola dana masyarakat untuk memfasilitasi ibadah umat beragama. 
Apakah kita mau disusui terus atau sudah ingin mandiri?

Sumber : Status Facebook Budi Santoso Purwokartiko

Monday, March 25, 2019 - 07:45
Kategori Rubrik: