TVOne, Penebar Propaganda Anti Pemerintah?

ilustrasi

Oleh : Niha Alif

Politik

Slogan TV One memang beda ternyata benar adanya. Ketika media jurnalistik yang seharusnya netral dan memberitakan apa adanya disisipi dendam kebencian pada pemerintah, jadilah TV One dan ILC berbeda dari yang lain.

Sebelum masuk ke narasumber, dari judulnya saja sangat kentara ada propaganda untuk membenci pemerintah. Apalagi dengan situasi panas akhir-akhir ini di Papua, TV One dengan garang mengangkat tema kesenjangan ekonomi di Papua. Apa seluruh kru beserta jajaran direksi TV One memang sengaja membakar kerusuhan di Papua?

Sebelum membahas tema terakhir, saya akan menyoroti bebarapa judul ILC paska pilpres. 
Mari kita adu nalar dan logika. Apalah benar ILC tempat berkumpulnya intelektual adu gagasan atau hanya media propaganda makar anti pemerintah?

Mulai dari tema nyleneh _"Anies Baswedan di Pusaran Bully"._ Sekarang kita tahun pesan tersembunyi dari tema yang mereka angkat. Dari judulnya saja sangat tendensius dan seakan membela Anies sang calon presiden kaum 212 dari bullyan masyarakat.

Padahal selama menjadi Gubernur DKI, Jokowi juga kerap dikritik hingga masa kampanye pilpres 2014 berlanjut 2019. Kenapa tak ada judul _"Jokowi di pusaran bully"._ 
Jelas-jelas fitnah terhadap Jokowi luar biasa mulai dari tuduhan PKI, antek asing, anti islam dan sebagainya.

Dan sekarang lucunya malah Anies yang nyata tak bisa bekerja dibuat seolah terzolimi dengan mengatakan berada di pusaran bully. ILC ini sangat kentara memihak kubu yang berseberangan dengan Jokowi.

Tema berikutnya _"Perlukah Ibukota Dipindahkan?"_ dengan mengundang perempuan yang katanya intelek milenial. 
Kita percaya saja yang jelas kita tahu asalanya dari mana, provinsi Aceh yang menerapkan konsep syariah dengan tingkat kemiskinan no 1 di Sumatera.

Masalah pemindahan Ibukota adalah hak sepenuhnya presiden terpilih beserta pemerintahannya atas persetujuan presiden. 
ILC mulai ngaco kalau masih mempermasalahkan sesuatu yang bukan kewenangannya. Dalil kebebasan pers digunakan secara keblablasan untuk menentang kebijakan pemerintah.

Sherly Annavita Rahmi menyatakan pemindahan ibukota oleh Jokowi mengkonfirmasi kegagalannya sebagai mantan gubernur DKI sekaligus presiden. Dia membahas masalah kemacetan, polusi, banjir dan kepadatan yang tak bisa diselesaikan Jokowi.

Kalau narasumber bermodal _"semua salah Jokowi"_ tak usah mengatakan milenial influencer, para kampret tak sekolahpun bisa mengatakan demikian.

Sekarang saja Gubernurnya Anies Baswedan, masih saja Jokowi yang disalahkan. Somplak.

Toh, pemindahan Ibukota bukan melulu karena Jakarta bermasalah. Jokowi sudah menegaskan agar terjadi pemerataan antara Jawa dan pulau lainnya. Dan juga diantara semua wilayah di indonesia, Kalimantan paling sedikit berpotensi gempa dan tsunami, paham Sher?

Saya dulu menulis artikel _"ramalan jayabaya dan pemindahan ibukota"_ yang telah dibaca 108 ribu kali. Seperti Sherly tak ikutan membaca padahal isinya bukan hanya sekedar ramalan tapi secara ilmu sains juga digambarkan suatu saat Pulau Jawa bisa tenggelam. Ketika gempa, letusan gunung berapi, tsunami, penurunan permukaan air laut akibat pemanasan global dan bencana lapindo oleh yang punya TV One mengancam eksistensi Pulau Jawa, maka sebaiknya ibukota dipindah.

Kenapa dililih Kalimantan? 
Karena secara hitungan sains paling aman ketimbang pulau lain di Indonesia. 
Mungkin prediksi itu tak terjadi dalam waktu dekat tapi kalau pemindahan ibukota tak disiapkan dari sekarang, apa kita akan membiarkan negara ini tak eksis lagi gara-gara Ibukotanya hilang? 
Paham ente Sher? 
Jadi tak segampang itu asal mangap dan semua salah Jokowi. 
Memang menteri kabinet Jokowi dan DPR yang ada Fahri Hamzah, orang yang kau kagumi tak berpikir sejauh itu?

Kini dengan segala kusak-kusuk misteriusnya. Kemarin TV One lewat program Indonesia Bussines Forum menayangkan acara yang menjadi senjatanya menjatuhkan pemerintah sekaligus menghantam balik TV One.

Taraa tema yang mereka usung _"Kesenjangan Ekonomi Ditengah Rusuh Papua"._ *Bukannya mencari dalang kerusuhan,* TV One malah mengompori masalah kesenjangan ekonomi. Padahal di era Jokowi pembangunan pesat dijalankan di Papua. 
Justru ormas seperti FPI yang membakar kerusuhan dibantu hoaks dari saksi BPN.

Kalau jelas-jelas melanggar kode etik jurnalis dan memiliki niatan mengacak-acak jalannya pemerintahan, sepantasnya stasiun TV beserta media turunan TV One diban dari Indonesia.

Pemerintah bisa meniru Malaysia yang mencekal ceramah Zakir Naik di seluruh Malaysia karena terbukti membenturkan SARA.

TV One beserta media onlinenya dulu yang sebelum pilpres 2014 ikut menjelekkan Jokowi. Acara ILC yang menelurkan fatwa menista agama oleh Ahok dari MUI yang menjadi cikal bakal kegaduhan nasional.

Masih layakkah acara adu domba dan fitnah ini terus dipertahankan. Media yang seharusnya mencerdaskan anak bangsa malah isinya hasutan dan kebencian terhadap pemimpin negara. Satu kata untukmu, Enyahlah TV One, Viva beserta kroninya dari NKRI.

Sumber : Status Facebook Muhanto Hatta

Sunday, August 25, 2019 - 09:30
Kategori Rubrik: