Tuntut Transparan dalam Proyek Kereta Cepat, SBY Lakukan Fait Accompli Jokowi

Oleh : Yon Bayu

Melalui akun pribadinya di Youtube, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) transparan dalam pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Secara eksplisit SBY menilai selama ini Jokowi tidak cukup transparan dalam proyek tersebut.

Dalam pernyataan terbuka yang dikemas dengan model wawancara, SBY berulangkali meminta agar Jokowi bisa menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait proses tender, jaminan pemerintah hingga keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek yang nilainya disebut SBY mencapai Rp 76 triliun tersebut.

“Yang ingin saya sampaikan adalah diperlukan transparansi, akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat, apa yang menjadi kebijakan dasar, siapa yang membangun kereta api ini, dengan ongkos berapa sesungguhnya, Katanya negara lain ada yang jauh lebih murah. Betulkah? Jelaskan! Lantas dulu tendernya seperti apa. Saya mengikuti misalnya antara pihak tiongkok dengan pihak jepang, dengan dinamika yang terakhir ini, kalau betul yang saya ikuti di media ternyata memerlukan jaminan padahal dulu katanya Jepang kalah karena Jepang minta jaminan, pemerintah perlu menjelaskan juga kepada Jepang,” kata SBY.

Bukan hanya anggarannya, SBY juga menuntut agar Jokowi transparan terkait keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek kereta cepat.

”Kalau memang ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis (dalam proyek kereta cepat), jelaskan saja, ada, siapa, company-nya apa,” kata SBY.

Sisi lain yang juga disorot SBY adalah penggunaan dana yang digunakan untuk pembangunan kereta api cepat.

“Banyak hal yang harus dijawab pemerintah. Tentang biayanya, BUMN dari mana biayanya, . Benarkah APBN tidak ada aliran ke situ?” ujar SBY dalam video tersebut. Pada bagian akhir terkait kereta cepat, SBY menyoroti unsur keamanan dan keselamatannya itu karena di tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta-Bandung sering terjadi kecelakaan.

Tentu tidak ada yang salah dalam tuntutan SBY tersebut. Terlebih SBY menegaskan kritik yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai ketua partai politik sehingga menepis anggapan dirinya masih merasa sebagai presiden.

 Persoalannya, mengapa SBY menyampaikan tuntutannya itu secara terbuka? Sebab bukan baru sekali ini SBY ‘menggurui’ Jokowi. Saat terjadi gejolak ekonomi di awal pemerintahan Jokowi-JK, SBY pun sempat mengajari Jokowi melalui enam rumus agar Indonesia bisa keluar dari krisis.

“Pada 15 Oktober 2008, sebulan sebelum pertemuan puncak G-20 di Washington DC (Amerika Serikat), saya masih jadi presiden sudah berikan direktif. Saya keluarkan direktif atau ajakan, instruksi pada jajaran pemerintah. Ada 10, saya katakan dulu 2008 tidak sama dengan 1998 dari segi fundamental, segi kesiapan, situasi politik, dan sebagainya. Dengan tindakan antisipasi yang tepat, Indonesia terkena dampak ekonomi global saat itu tapi tidak terlalu parah. Kita tidak imun tapi tidak terpukul. Di G-20 kita sedikit kena pukulan, yang lain negatif.”

Itulah salah satu cara SBY mengatasi krisis yang kemudian disarankan kepada Jokowi agar digunakan dalam mengatasi krisis ekonomi pada pertengahan 2015 lalu. Saran itu disampaikan dengan gaya pidato di depan puluhan bos media yang sengaja diundangnya ke Cikeas, kediaman pribadi SBY.

Saat itu, anggota DPR Misbakhun menanggapinya dengan sinis. Menurut politisi Golkar tersebut, SBY masih post power syndrome, masih merasa sebagai presiden. Sebab jika saran itu benar-benar tulus, sebagai ketua partai,mestinya SBY bisa menyalurkan aspirasinya melalui fraksi Partai Demokrat yang ada di DPR.

Jauh sebelum itu, SBY juga pernah memberikan saran kepada Jokowi melalui akun Twitter yang pada akhirnya juga menuai kritik nitizen. Namun anehnya, kini hal itu dilakukan lagi meski bukan dalam bentuk saran, melainkan tuntutan terbuka.

Kita tidak tahu isi hati SBY. Namun kita bisa menangkap arah yang dimaui terkait saran dan juga tuntutannya. Pertama, SBY merasa dirinya masih presiden. Kedua, SBY menganggap dirinya “presiden senior” sehingga merasa perlu mengajari Jokowi yang “presiden junior”.

 Sebab jika niatnya tulus, sebagai anak bangsa, mantan pemimpin yang memiliki segudang pengalaman, SBY cukup telepon Jokowi atau datang ke istana untuk memberikan saran dan berdiskusi. Rakyat pun akan senang jika SBY melakukan hal itu. Atau bisa juga- seperti kata Misbakhun, SBY menggunakan Fraksi Demokrat untuk menyuarakan aspirasinya sehingga tidak akan menimbulkan kesan power syndrome.

Tindakan SBY juga mengesankan dirinya tidak tulus dan cenderung mem- fait accompli Presiden Jokowi. Saran dan tuntutan SBY menempatkan Jokowi pada posisi sulit. Terkait saran, jika diterima dan berhasil maka SBY yang dapat nama. Namun jika diterima dan gagal, Jokowi yang menjadi bulan-bulanan media. Sebaliknya, jika ditolak dan ternyata kriris berlanjut, kembali SBY mendapat angin. SBY. Sambil bertepuk dada, SBY akan bilang “karena Presiden Jokowi menolak saran saya maka krisis semakin parah.”

Sementara terkait tuntutan transparansi pembangunan kereta cepat, jika Jokowi memberikan penjelasan, publik akan menilainya sebagai tindakan reaktif, Namun jika tidak memberikan penjelasan, kritik yang disampaikan SBY, terutama menyangkut jaminan dan keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek tersebut, akan dianggap sebagai kebenaran oleh sebagian masyarakat. , Atau memang itu tujuan sebenarnya dari saran dan kritik SBY? Salam

Sumber : Kompasiana

Tuesday, February 9, 2016 - 11:30
Kategori Rubrik: