TSM Yang Dimaksud BPN Ini Tho

ilustrasi

Oleh : Lalu Agus F Wirawan

Ternyata TSM (Terstruktur, Sistematis & Massive) yang dikoar-koarkan kubu Prabowo itu benar adanya namun bukan dalam kasus kecurangan seperti yang mereka tudingkan, melainkan pada upaya merusuhkan negeri ini yang lebih pantas untuk disebut sebagai upaya KUDETA !!!

Dimulai sejak lama sebelum Pemilu serentak dilaksanakan, tepatnya kira-kira setahun sebelum ini, kelompok oposisi menggulirkan issue DPT (Daftar Pemilih Tetap) fiktif yang dihubungkan dengan maraknya temuan KTP invalid.
Pada waktu seputaran Pilkada 2018 lalu, saya sempat meng-upload status FB dengan tajuk tawaran pada kubu itu untuk mengusut dugaan DPT fiktif tersebut dengan basis data DPT Pilkada KPU beberapa daerah. Lebih spesifik saya mengindikasikan dengan cukup kuat bahwa DPT yang dimaksud fiktif tersebut justru saya dapatkan muncul di daerah-daerah kemenangan kubu Prabowo pada Pilpres 2014. Data tersebut masih saya simpan dengan baik di beberapa media penyimpan digital yang saya miliki. Sayang tak ada satupun otoritas kubu Prabowo yang menanggapinya sehingga saya mengambil pra kesimpulan bahwa kubu inilah yang akan diuntungkan dengan adanya apa yang mereka sebut DPT fiktif itu!

Rasanya hampir semua kita sepakat bahwa ada "kedekatan ideologis" antara kelompok-kelompok radikal berbau teroris (ISIS, Al-Qaeda, JI) dengan kubu oposisi pengusung Prabowo khususnya Ormas terlarang HTI dan sejenisnya. Karena issue-issue yang mereka usung sepanjang pemerintahan Jokowi bahkan sejak menjelang sebelum Pilpres 2014 memang sangat terasa dekat sekali dengan issue SARA berbasis fitnah tentang status agama dan keimanan orang yang mereka musuhi. Sejak 2013 memang kubu anti Jokowi ini dengan intensif membangun framing "anti Islam" pada semua figur lawan politik mereka. Tujuannya jelas untuk membangun citra positif seolah pro Islam pada kelompok mereka, sekaligus membangun citra "anti-Islam" jadi melekat pada lawannya.

Keberhasilan kelompok ini terasa cukup kuat pada suksesnya mereka menggusur Ahok di Pilkada Jakarta dengan mengusung tema "Penista Agama" dengan sub tema "Pemanfaatan Pelintiran Ayat dan Pengancaman Mayat". Tak sampai disitu, mereka bahkan berhasil mengirim Ahok ke penjara dengan delik pidana penghinaan agama!

Sayang, keberhasilan tadi tidak diikuti oleh munculnya tokoh yang benar-benar sesuai dengan antitesa Ahok yang dituding anti-Islam, karena bagaimanapun masyarakat luas masih mengingat Anies Baswedan yang meskipun memiliki cap "keturunan Arab" tapi di era sebelumnya (Pilpres 2014) Anies yang saat itu merupakan tokoh utama pendukung Jokowi-JK sempat divonis sebagai penganut "Syi'ah Laknatullah", Islam Liberal, Antek Yahudi, bahkan dicurigai keturunan PKI !
Dari sinilah kegamangan mengarahkan framing kelompok mereka adalah Islam yang terzolimi itu mulai terasa agak hambar dan membingungkan publik.

Langkah tegas Jokowi membubarkan HTI yang terang-terangan menolak Pancasila dan bermaksud mengganti NKRI rupanya jadi angin segar bagi kelompok Prabowo untuk semakin memperkuat kesan "Pro-Islam" pada entitasnya, karena segera setelah pembubaran itu, elit-elit partai oposisi dengan lantang meneriakkan pembelaan mereka terhadap HTI.

Kegamangan kedua muncul, bagaimana mungkin Prabowo yang notabene adalah mantan prajurit TNI yang telah disumpah SAPTA MARGA seumur hidupnya untuk mempertahankan NKRI itu membela organisasi yang terang--terangan menolak Pancasila dan NKRI? Bukankah TNI sendiri yang secara konsisten selama sejarah Republik ini membasmi dan membantai setiap gerakan yang bermaksud merongrong Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika?

Masuk ke masa kampanye Pilpres 2019, kubu Prabowo yang rupanya sudah terlanjur menikmati posisi psikologis sebagai "pro Islam" rupanya makin percaya diri dengan dukungan Parpol maupun Ormas yang selama ini kebetulan "berlabel" Islam, PKS dan PAN. Meski di belakang hari, pada urutan terakhir, Partai Demokrat besutan SBY yang dikenal Nasionalis Sekuler juga bergabung dalam koalisinya.
Inilah kegamangan ketiga, Demokrat dengan kader-kader utama yang mereka tempatkan di tim kampanye Prabowo-Sandi (BPN PraboSan) terasa seperti "duri dalam daging" akibat beberapa kader yang aktif bicara atasnama BPN itu bergama non-Muslim! Bagaimana mungkin memaksa lidah kader Demokrat yang terbiasa bicara Nasionalis itu terdengar "pro Khilafah"??? Hehehe...

Kegamangan ini bertambah kacau pula dengan status personal Prabowo yang memang diragukan ke-Islamannya! Dari mulai keengganan Prabowo mengikuti undangan lomba baca Al-Qur'an, hingga pengakuan Yusril Ihza Mahendra yang membongkar chat WA nya dengan Rizieq Shihab terkait keraguan Imam FPI itu atas ke-Islaman Prabowo!

Framing yang dibagun kelompok ideologis radikal selama ini yang begitu anti toleransi melalui fatwa-fatwa ulama mereka yang melarang kebiasaan mengucapkan selamat hari raya pada ummat non-Muslim, jadi tiba-tiba hambar seketika masyarakat menyadari fakta bahwa keluarga besar Prabowo semuanya non-Muslim! 
Diikuti viralnya video yang menunjukkan Prabowo berdansa di hari Natal 2018 bersama keluarga besarnya! Sesuatu yang menurut ulama terpopuler mereka, Ustadz Abdul Somad, Ustad Felix Siauw, Tengku Zulkarnain, Rizieq Shihab dan lain-lain, adalah kegiatan "haram laknat"!!! Hehehe lagi...

Nasi sudah jadi tinja, tak lagi sekedar bubur! Bisa dibayangkan sudah berapa puluh mungkin ratus triliun yang diinvestasikan Prabowo, keluarganya dan pendukungnya untuk usaha menjadikannya pemimpin Republik kaya sumberdaya alam ini. Tentu tak terkira nilainya!

Nyaris semua cara yang sudah ditempuh mereka gagal total! Sebagian kecil masyarakat memang percaya teriakan mereka tentang kecurangan pemilu, namun seketika Bawaslu secara resmi menolak pengajuan kasus kecurangan itu akibat barang bukti yang mereka hadirkan hanya berupa kliping koran yang memang tak dapat dianggap sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan, sebagian besar masyarakat bahkan Parpol pendukungnya mulai keluar barisan.
Hanya PKS dan beberapa Ormas yang tersisa. Ada pula para tokoh dan kader-kader mereka di daerah dimana partai koalisi Prabowo memenangkan kursi legislatif dan Pilpres kemarin.

Tapi potensi apa yang tersisa untuk dimanfaatkan Prabowo? Radikalisme pendukungnya yang dapat saja "dikawinkan" dengan "semangat jihad" teroris yang selama ini terpendam?

Hmmm...
Polisi sudah menemukan bukti yang tegas berupa keterlibatan massa dan simbol Parpol dalam kasus kerusuhan malam 21-22 Mei kemarin. Sebelumnya intelijen negara juga telah mengendus upaya kelompok teroris untuk bergabung dalam menciptakan kekacauan di ibukota. Polisi sudah memegang barang bukti adanya senjata api M4 yang akan digunakan untuk menembaki massa agar terbangun kemarahan pada negara seolah yang melakukannya adalah aparat! Penyelundupnya sudah ditahan TNI.

Perusuh yang ditangkap sudah mengaku mereka dibayar ratusan ribu rupiah per orang untuk bikin rusuh! Barang bukti berupa amplop berisi uang Rupiah dan Dollar Amerika juga sudah disita polisi!
Dan yang terakhir, sebuah mobil ambulance milik Partai Gerindra Tasikmalaya ditemukan penuh berisi batu dan senjata tajam!

Hmmm...
Apakah bukti-bukti otentik temuan aparat ini akan mendudukkan posisi Prabowo dan partai pendukungnya di kursi pesakitan sebagai pelaku upaya kudeta terhadap negara secara Terstruktur, Sistematis dan Massive?
Yang jelas, di negara demokratis terbesar ketiga di dunia ini, kita semua harus sepakat, hukum adalah panglima! Biarlah hukum bekerja untuk memberi keadilan pada semua pihak termasuk kita, karena kebenaran bukan ditentukan oleh kata Prabowo, bukan Rizieq Shihab, bukan Fadli Zon apalagi si pengina Al-Qur'an Fahri Hamzah!

Saya pamit Sholat Subuh dulu, ini sudah masuk imsak.
Nawaitu puasa saya agak tercemar gara-gara membayangkan uang ratusan Dollar temuan polisi itu ternyata dibawa oleh perusuh asal Lombok!
Ah kenapa tidak dia sadaqahkan saja uang itu untuk saya yang lagi benar-benar bokek ini?

Mataram 2305 2019
Sumber : Status Facebook Lalu Agus Firad Wirawan

Thursday, May 30, 2019 - 13:45
Kategori Rubrik: