Perusahaan kertas yang dikelolanya terbenam dalam utang, bahkan nyaris dibangkrutkan, nyaris dipailitkan oleh lembaga negara, lantaran tak mampu membayar cililan bank dan tidak mampu membayar karyawan berbulan bulan, bahkan bertahun tahun.
(Uang pokoknya Rp7,6 triliun, utang total Rp14,3 triliun, dengan kewajiban nyicil 20 tahun hingga 2031, dan merusak reputasinya sebagai pengusaha dan politisi, pen.).
Saya tidak perlu merinci nama perusahaannya, dan berapa jumlah hutangnya – karena mudah di-googling.
Bandingkan dengan capres petahana yang juga pengusaha mebel / kayu, yang bersih reputasinya. Perusahaan skala kecil, tapi bersih dari masalah. Khususnya masalah utang.
Saya tidak tahu apakah Pak De kita – yang kini Capres petahana itu – pernah terlibat utang di bank, tapi yang pasti tidak pernah didemo karyawan karena masalah gaji. Tidak mampu bayar gaji pekerjanya berbulan bulan. Bahkan konon bertahun tahun.
SEJAK Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia sudah terlibat utang . Dan terus berutang sampai sekarang. Pemerintahan Soekarno menanggung hutang, dan tersisa hingga akhir jabatannya. Pemerintahan Presiden Soeharto terlibat hutang dan mewariskan kepada penggantinya. SBY membanggakan pernah melunasi hutang IMF, tapi diam diam hutang lagi.
“SBY betul, 2006 kita tidak memiliki utang dengan IMF tetapi data dari statistik utang luar negeri Indonesia, ya ada ADB, IMF ya di tahun 2009 muncul USD3,093 miliar. Posisi terakhir tabel ini, Februari 2015 USD2,8 miliar masih ada utangnya sampai hari ini. Tetapi saya tidak tahu itu untuk apa. Silakan ditanya Kemenkeu atau BI,” jelas Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di penghujung April 2015.
Untuk keseluruhannya, mari kita perinci.
Di awal kemerdekaan, Indonesia sudah diwarisi utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,3 miliar dolar AS. Warisan utang tersebut merupakan salah satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) atau yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.
Pertengahan tahun 1953, Indonesia diterima menjadi anggota IMF (International Monetary Fund alias dana moneter internasional), dan setahun berikutnya, mendapat pinjaman $55 juta dolar AS .
Pada saat yang sama pemberontakan sporadis meletus di berbagai wilayah, ekonomi kocar kacir, inflasi yang melonjak, akibat defisit anggaran negara yang memburuk. Hinga akhir hayatnya pada 1967, Soekarno mewariskan hutang 2,3 miliar dollar AS dan inflasi hingga 650%
Soeharto yang mengambil alih pemerintahan, mengubah arah haluan ekonomi dari pro-sosialis ke pro-liberalis. Dia membuka pintu bagi permodalan asing. Pada awal pemerintahnnya lahir konsorsium bernama Inter-Governmental Group on Indonesia(IGGI) yang beranggotakan Belgia, Itali, Jerman, Australia, Belanda, Inggris, jepang, Amerika Serikat, Kanada, Austria, Selandia Baru, Swiss, Norwegia, dan Bank Dunia.
IGGI memberikan banyak pinjaman secara berkala, sejak 1969, dimulai dengan 200 juta dolar AS yang terdiri dari Belanda sebesar 140 juta dolar AS, Jerman 84,5 juta dolar AS, Amerika Serikat 41,1 juta dolar AS, dan Jepang 10,6 juta dolar AS.
Pada akhir kepemimpinan Soeharto, pemerintah saat itu telah meninggalkan utang sebesar 68,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp551,4 triliun dengan rasio utang 55,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Presiden BJ habibie yangmenggantikannya kemudian tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia semakin besar dalam waktu yang sangat singkat. Dia menambah utang luar negeri hingga 20 miliar dolar AS, membuat rasio utang terhadap PDB juga mencapai 85.4%!
Di masa Gus Dur, rasio utang Indonesia terhadap PDB mulai menurun, yaitu sekitar 77,2% dengan PDB sebesar Rp1.491 triliun dan utang sebesar Rp1.247,4 triliun.
Di era Megawati Soekarnoputri, rasio tersebut lebih baik lagi dengan angka 56,5% dengan keterangan PDB berjumlah Rp.2.303 triliun dan utang Rp.1.298 triliun.
Di kepemimpinan SBY ternyata rasio utang terhadap PDB menjadi lebih baik. Rasio turun menjadi 24,7% dengan kenaikan PDB sekitar Rp.8000 triliun rupiah dan utang sekitar Rp1.400 triliun rupiah
Di kepemimpinan presiden Jokowi, rasio utang terhadap PDB naik walaupun PDB Indonesia naik sekitar Rp.3.000 triliun rupiah. Per januari 2018 utang Indonesia juga bertambah menjadi hampir Rp. 4.000 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan rasio utang naik menjadi sekitar 29%. Tapi masih di bawah ketentuan undang undang, yakni 30%
Dan kita tahu, utang-utang yang didapatkan pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, seperti membangun infrastruktur, peningkatan pembiayaan berbagai program pemerintah, meliputi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan berbagai program lainnya. Bukan “dibakar” sebagai subsidi BBM dan Bantuan Langsung Tunai seperti zaman SBY.
Alhasil, manfaatnya dapat kita rasakan semua baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
Kiranya dapat disimpulkan, hutang negara dan hutang luar negeri, bukan haram, bukan hal yang buruk, karena kita tidak bisa membangun dan tidak menjadi seperti sekarang, tanpa dukungan hutang, utamanya utang luar negeri.
AGITASI dan kampanye sering menyederhanakan masalah : bersamanya Indonesia akan aman damai, adil dan makmur, rakyat sejahtera, tidak ada utang luar negeri, tidak ada pekerja asing, nilai rupiah menguat, semua serba murah. Dan seterusnya, dan sebagainya
Deretan kata kata yang membuai, tapi mimpi. Hanya ilusi. Fatamorgana. Tidak nyata. Tidak realistis. Produk para pelamun dan penipu.
Orang orang yang mengritik hutang negara, dan mau dicekoki negeri bisa bersih dari utang asing adalah mereka yang mendapat rumah dari KPR (Kredit Kepemilikan Rumah, nyicil 10-20 tahun), naik mobil dan motor cicilan bank (1 – 4 tahun) yang semuanya adalah hutang.
Orang orang yang anti pekerja asing, yang di Indonesia hanya 95,3 ribu orang, tak menyadari bahwa ada sembilan juta (9.000.000) WNI bekerja di 100 negara dan mengirim devisa bertriliun triliun rupiah per tahun ke tanah air.
“TKI kita itu besar, kalau pakai survei World Bank ada sekitar 9 juta per akhir 2017. 55 persennya ada di Malaysia, 13 persen di Saudi Arabia, 10 persen di China atau Taipei, dan di negara-negara lain,” tutur Menaker Hanif Dhakiri, seusai rapat dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Kompas, Selasa 20/3/2018).
Hanif Dhakiri menyinggung tentang kekhawatiran jumlah TKA asal China di Indonesia.
“TKI kita di Hongkong sudah lebih dari 150.000 orang. Di Makau sekitar 20.000 orang. Di Taiwan sekitar 200.000 orang. Sementara jumlah TKA asal China yang kerja di Indonesia sampai akhir 2017 sekitar 24.800-an,” ujar Hanif.
Sedangkan “sepuluh juta orang China” yang dihebohkan akan menyerbu dan datang ke Indonesia adalah angka “target kunjungan turis”, yang diplintir sebagai “pekerja pendatang”.
Itulah jahatnya agitasi.
CACAT dalam bisnis, cacad dalam dunia usaha, adalah salahsatu cacad yang ditanggung oleh Capres Penantang di Pilpres 2019 ini. Tidak becus mengelola perusahaan – tidak piawai mengelola utang – malah utang disalahkan.
Dari sisi karir dan kepejabatan, dia juga cacat karena diberhentikan di tengah jalan.
Sedangkan dari sisi pribadi dan keluarga pun cacat karena bercerai dari isterinya.
Jadi memang dia capres yang banyak cacatnya.
Anehnya, dengan segala cacat yang ditanggungnya itu dia dikampanyekan sebagai sosok sempurna yang akan menyelesaikan masalah masalah bangsa ini.
Nampaknya, hanya yang cacat pemahaman juga, yang mendukung dan mempercayainya. **
(Sumber: Facebook Dimas Supriyanto)
Comment