SN: Saya itu pak, sudah ketemu presiden, waktu sampai ada 5 pimpinan negara lainnya. Ada ketua MA, Ketua KY, Ketua MK. Saya bilang Pak, bapak ke Papua. Iya kata presiden. Padahal di sana gak ada yang jemput. DPRDnya, bupatinya, gubernurnya. Kesel juga. Soal PSSI macam-macam. Saya bilang bikin itu saja istana di papua. Setuju pak, kata presiden. Masak ada Tampak Siring, Bogor. Masak di sana tidak ada. Saya sudah lihat di sana ada tanah kosong, depannya laut. Jadi secara politis ke depan pasti ke sana. Semua manggut-manggut. Lagi seneng dia. “Freeport itu saya sudah ketemu Jim Bob, Dirutnya, saya minta dipertimbangkan. Waktu itu dengan menteri itu, soal perpanjangan itu kan DPR minta untuk duduk. Sedangkan sekarang kan ada tiga hal, kemarin menteri ESDM menemui saya di Surabaya, khusus bicara ini. Beliau bicara tiga hal. Satu, penerimaan minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi, permintaan itu 30 Juta untuk 51%. Mana mungkin saya bilang gitu. Ketiga adalah pembangunan smelter. “Oh oke Pak Ketua. Kalau berhenti itu soal penerimaan saya gak sependapat Pak Ketua. Karena kita itu paling hanya nerima 7-8 triliunlah. Tapi kita keluarkan dananya untuk di Papua, Otsus itu, kita 35 T. Ndak imbang”. Tapi kan itu udah dibantu CSR. “Iya tapi tidak cukup Pak ketua”. Kita besar sekali.
Kedua kalau smelter. Kalau di sana bangun smelter di sana lebih banyak rawa. Jadi kuatirnya waktu. Kalau lihat gitu saya lihat di Gresik ada smelter kecil yang tinggal diterusin. Terus di sana juga ada pabrik semen juga untuk pupuk yang penting kan pakai dana sendiri, tidak melalui dana perbankan kita. “Kita harus paksa supaya cepat-cepat dibangun”. Ya kalau gitu. “Habis itu baru Timika, Pak Ketua”. Yang mana duluan Pak. Dia diam saja. “Yang ketiga, soal apa Pak Ketua”. Soal penyerahan soal sahamnya itu, kan sudah 30 % diminta 51%. Itu tidak mungkin Pak. Ini kan sudah berbagi dengan daerah yang 250 ribu Ha itu, susah juga. Kebayang juga dengan kabupaten lain. Ini tidak mungkin. Terus dia diam saja. Pak Luhut cuma bilang: kita runding. Pas saya makan, presiden samperin saya. “Ini kan Pak Luhut. Itu apa Pak Luhut sudah bicara belum”. Oh iya sudah Pak, Pak Luhut yang banyak memberikan pendapat. Bagusnya kalau bisa segera. Ngobrol-ngobrol itu. Oh iya sekarang Pak karena sekarang sudah waktunya.
Lalu saya pulang. Saya mau rundingan dengan sama Pak…. Jangan-jangan ini karena yang dulu ada keributan antara anak buahnya Pak Luhut, Si Darmo dan si siapa itu, Sudirman Said diekspos. Ini minta diklirken. Saya akan ngomong ke Pak Luhut. Ya udah. Makanya perlu ketemu itu. Hahahahaa
MR: Jadi gini Pak. Ini bahan dari Pak Luhut dan timnya. Sudah baca?
MS: Perpres sudah baca yang percepatan pembangunan ekonomi Papua.
MR: Jadi mereka itu kan mau maju dulu dibangun di sana. Apa sudah ada konsep di sana? Dari Pak menteri
MS: Oh tidak begitu.
MR: Jadi tetap di Gresik
MS: Oh ndak, UU tidak mengatakan begitu. PP juga tidak mengatakan begitu. Jadi pemurnian harus dibangun di dalam negeri. PPnya juga begitu, Pemurnian itu dilakukan 100 persen di dalam negeri. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu, itu persyaratan untuk memperpanjang izin ekspor harus melengkapi, salah satu diantara enam itu harus menentukan eksak location. Satu lagi soal feasibilty study. Dapatlah di Gresik. Jadi tidak ada yang mengatakan harus di Papua . Setelah kita umumkan di Gresik dan kita tanda tangani 23 Januari itu baru muncul Pemda Papua yang mengatakan harus dibangun di Papua.
SN: Terus janji presiden
MS: Ya betul, kemudian Presiden ke sana, janjikan oke kalau gitu dibangun. Kalau kita bangun di Papua siapa yang mau kasih. Di Gresik saja sudah 2,3 M. Kalau di Papua bisa hampir 4 M. Dari mana mau dananya. Gak mungkin bangun di Papua.
MR: Ya ya. Jadi begini Pak, soal itu saya ngomong sama Darmo. Saya bilang Darmo siap ya. Dia kan ngurusi semua. Dia akan melihatnya ini kalau perlu biayanya besar juga.
SN: Pengusaha juga
MR: Kalau Ini tugasmu untuk mengamankan. Jadi saya sudah bicara, Pak Jokowi. Urusan dia saya. Dia dipakai Pak Luhut semua.
MR: Soal saham itu ada pemikiran, PLTA.
MS: PLTA? Yang mau memiliki sahamnya siapa Pak?
MR: Ada nominenya, punya Pak Luhut.
MS: Pak Luhut
MS: Yang sahamnya itu juga maunya Pak Luhut itu jaminan guarantee itu dari Freeport untuk saham itu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Freeport kepada pengusaha.
SN: Pak Luhut pernah bicara dengan Jim Bob di Amerika.
MR: Jadi kalau itu bisa diolah, ini rahasia yang tahu cuma kita berempat ya Pak. Diolah gitu…
MS: Pak itu harus ada yang perlu dihitung pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari enam isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional
MR: Apa?
MS: Arbitrase internasional jalan. Tidak ada lagi itu. 1 Juli lah pak sudah ada kepastian. Sekarang apa guaranteenya kalau permintaan itu dipenuhi, ini juga keluar. Apa garansinya kalau permintaan itu ada singnal, 1 Juli sudah ada signal, apa garansinya? Ya to Pak. Apa garansinya
MS: Ini kan masih di Solo.
MR: Ya ketemunya di sinilah. Ketemu Pak Luhut, ini kan masih ada kesibukan. Habis itu baru.. Habis itu Jumat ke Pak Luhut. Harus ditugasin itu dia. Kalau bisa tuntas dan minggu depan sudah bisa settlement. Tanggal 22, seperti usul lalu, Itu yang sekarang sudah kerja. Kita sudah approach beberapa kali. Benar. Kalau Freeport memiliki 15 %, kita pasti bilang.
MS: Kalau tidak salah ada feasibility study, coba ditinjau lagi. Kalau tidak salah Freeport itu off taker.
MR: Itu tadi Pak. Saran saya jangan off taker dulu. Kalau bapak off taker dulu itu akan ada di kedua belah pihak.
MS: Dari mana…
MR: Dari third parties yang…..
MS: Bapak juga nanti baru bisa bangun kalau kita kasih purchasing guarantee lho pak.
MR: Oh ya betul
MS: Ketergantungan bukan dari third party tapi dari kita dong.
MR: Oh iya, tapi kan kalau bapak ikut bikin kan, bapak ikut mengendalikan. Bapak bikin PLTA-nya, bapak ikut mengendalikan
MS: Artinya investasinya patungan, 49, 51.
MR: Iya.
MS: Investasi patungan. Tapi off taker kita juga.
MR: Iya
MS: Kalau gitu double dong.
MR: Enggak double Pak
MS: Modal dari kita, kita juga yang off taker. Anu, kita bicara dulu di depan, supaya kita bisa mengolahnya.
MR: Pak Off taker itu hanya sugar guarantee
MS: Iya purchasing guarantee
MR: Purcahsing guarantee itu tidak ada uang keluar. Hanya guarantee. Maka cuan. Uang keluar itu hanya unruk pembangunan. Kalau itu bapak juga harganya bisa dikontrol pada yang wajar.
SN: Harga itu sektor terbesar.
MR: Iyalah itu kira-kira. Harga perlu dikendalikan yang wajar. Atau kalau terbalik, kalau pure itu, itu kan satu deal. Misalnya Jim bilang Freeport gak usah ikut. Silahkan yang lain, murni. Investor banyak yang mau, gak susah kalau Freeport. Marubeni ngotot mau masuk situ, Cuma harga tinggi. Itu maksud saya Pak. Justru kita sebagai lokal, merasa nyaman kalau itu opsinya samaFreeport. Dibandingkan kalau sama orang luar. China pun ada yang mau Pak.
MS: Ini yang Pak Riza sampaikan yang lalu sama Dharmawangsa itu kan
MR: Iya. Itu harganya yang wajar. Bukan harga yang tidak ketinggian tidak kerendahan. Kan PTnya milik bapak juga, 51 %. Nanti bapak juga jangan sampai menekan ke induk usahaFreeport, pertambangan.
MS: Kuncinya kan itu lagi, surat perpanjangan itu. Tidak mungkin keluar purchasing guarantee kalau tidak. PLTA mau dibangun itu kan untuk underground mining. Underground mining baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan.
MR: Betul perpanjangan. Ini Komitmen itu dibutuhkan. Komitmen itu belum off take guarantee belum Pak
MS: Lho kalau komitmen, Freeport komitmen. Begitu ada perpanjangan komitmen kita akan jalankan. Saya pertaruhkan itu.
(bersambung)
Comment