TNI AU Membungkam Ratna Sarumpaet

Oleh : Daniel H.T

Ini cerita mistis di Kampung Pulo, Jakarta Selatan, yang kini sudah direlokasi.

Konon di Kampung Pulo itu dihuni oleh makhluk halus berbentuk buaya putih, dan lembu berwajah seram. Tidak sembarang orang bisa melihat kedua makhluk halus ini, ya, namanya saja makhluk halus, kan?

Menurut para sesepuh di sana, siluman buaya putih dan lembu berwajah seram itu sudah meminta banyak korban, mulai dari kesurupan, menderita sakit, sampai meninggal dunia.

Kemunculan siluman buaya putih yang terakhir, konon, terjadi di saat penggusuran dilakukan Pemprov DKI Jakarta di perkampungan itu pada Minggu, 23 Agustus 2015, sekitar pukul 10:30 WIB. Seorang pria dan seorang wanita, warga RT 14 RW 2, Kampung Pulo, tiba-tiba kesurupan saat melihat rumah mereka yang berada di bantaran Kali Ciliwung itu tinggal puing-puing.

Menurut cerita seorang warga yang bernama Een (66) kepada para wartawan yang meliput peristiwa penggusuran itu, di sekitar rumah yang tinggal puing-puing itu memang terkenal angker, karena dihuni oleh makhluk halus.

"Katanya ada ‎sosok buaya putih dan lembu berwajah seram yang diduga terganggu karena pembongkaran rumah yang dekat kali. Jadinya ada yang kesurupan," jelas Een.

Een juga bercerita bahwa kali tersebut seringkali memakan korban. Contohnya saja seperti setahun yang lalu katanya sempat ada warga sekitar yang cucunya hanyut di kali saat sedang mandi. "Suka ada yang hilang kalau mandi. Belum lama, cucu warga RT 14 lupa saya namanya, empat cucunya hanyut. Yang ketemu cuma 1 di pintu air pejompongan, sisanya hilang. Itu kejadian setahun lalu," katanya (sumber).

Setelah penggusuran tuntas, bekas pemukiman Kampung Pulo itu sudah dibangun tanggul, kini saat hujan lebat, boleh dikatakan kawasan langganan banjir hebat itu, tidak banjir lagi.

Lalu, sekarang makhluk halus yang suka bikin orang kesurupan, sakit, bahkan meninggal dunia itu pada ke mana? Jelas tak ikut direlokasikan ke rumah susun yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta bagi para eks penghuni Kampung Pulo itu. Apakah kini, siluman buaya putih itu jadi pengangguran, karena tidak ada lagi orang yang bisa dibikin kesurupan, dan sebagainya itu?

Mungkin saja tidak.

Ratna Sarumpaet Seperti Orang Kesurupan

Mungkin saja ini ada hubungannya dengan tingkah-pola Ratna Sarumpaet belakangan ini, yang seperti orang yang sedang kesurupan, seperti yang diperlihatkan di tayangan langsung acara Indonesia Lawyers Club (ILC), TV One, 8 Maret lalu.

Saat itu dengan penuh emosional dia melampiaskan semangat kebenciannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan berkali-kali menudingnya telah melakukan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Bukan hanya Ahok, KPK pun diserangnya. Karena KPK belum juga menetapkan Ahok sebagai tersangka, dia menuding KPK telah dipengaruhi oleh kekuatan besar, sehingga bisa membuat Ahok selalu menghindar dari incaran KPK. Seolah-olah ia tahu, selama ini KPK sudah mengincar Ahok, tetapi selalu lolos.

“Ini orang dilindungi oleh kekuasaan yang saya tidak tahu entah dari mana? Membuat ia terus bisa lari dari KPK! Itu persoalan bagi saya!” serang Ratna kepada KPK.

Setelah KPK, giliran Partai NasDem pun kena tudingannya, ia menuding NasDem yang telah memutuskan akan mendukung Ahok di Pilkada DKI 2017 itu, telah bertindak serampangan, dengam tidak melakukan klarifikasi kepada KPK, tetapi langsung asal dukung begitu saja. Seolah-olah dia lebih tahu daripada orang NasDem sendiri apa yang telah mereka lakukan sebelum memutuskan mendukung Ahok.

Sedangkan Ia sendiri merasa tidak perlu klarifikasi kepada KPK, meskipun sudah berkali-kali menuding Ahok korupsi di Sumber Waras (baca artikel: Penghakiman Ahok oleh Ratna Sarumpaet yang Salah Arah).

Tambah Parah

 Tiga hari kemudian, ternyata Ratna Sarumpaet belum “sembuh”, melainkan tambah parah.

Dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Jakarta Tanpa Ahok”, yang diselenggarakan di Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Maret 2016, Ratna Sarumpaet dengan terang-benderang menuding KPK, Polri, dan TNI telah dibeli oleh Ahok!

"Ahok bisa beli apa aja, dia sudah beli tentara, dia beli kepolisian, dia beli KPK!” tuding Ratna dengan kalap.

Tudingan TNI dan Polri telah dibeli Ahok itu diucapkan Ratna berkaitan dengan tindakan Ahok yang melibatkan TNI dan Polri dalam menggusur pemukiman di Kalijodo beberapa waktu lalu.

Sedangkan kepada KPK, berkaitan dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta itu (sumber).

Tentu saja tudingan Ratna Sarumpaet itu merupakan suatu tudingan yang sangat serius.

 Ini tiga lembaga yang sangat strategis dan vital bagi negara. Tudingan yang dilontarkan Ratna itu benar-benar suatu fitnah dan penghinaan luar biasa, kecuali jika ia bisa membuktikannya secara hukum.

Saya yakin, ia tidak bisa melakukannya (membuktikan tudingannya itu secara hukum). Oleh karena itu memang dapat dipastikan Ratna telah melakukan fitnah dan penghinaan secara terbuka kepada tiga lembaga terpenting dan paling vital bagi negara ini secara sekaligus.

Seharusnya, Ratna tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena hal ini bisa mempengaruhi opini publik dan persepsi masyarakat terhadap tiga lembaga itu.

Jika ditoleransi, kelak orang lain juga bisa melakukan hal yang sama, dengan alasannya masing-masing, sehingga membuat masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap tiga lembaga vital itu. Ratna harus diminta pertanggungjawabannya atas tudingan yang sudah dilontarkan di ranah publik itu.

Tiga lembaga yang kena tudingan Ratna itu memang sudah langsung membantah tudingan Ratna itu, tetapi mereka malas untuk memberi tanggapan lebih jauh.

Untuk apa menanggapi orang yang lagi kalap seperti orang yang sedang kesurupan itu?

Jangan-jangan Ratna kesurupan siluman buaya putih dari Kampung Pulo, yang marah besar, gara-gara Ahok merelokasikan semua penghuni dari Kampung Pulo dari bantaran Kali Ciliwung itu, sehingga ia tidak punya manusia yang bisa dijadikan korbannya lagi.

Bagian Humas KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pihaknya tidak mau menanggapi tudingan Ratna.

"Enggak perlu ditanggapilah, silakan dibuktikan saja. Ini ranah penegakan hukum dan proses hukum sedang berjalan," kata Priharsa.

Dari Polri, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal bilang, "Saya enggak tanggapi, ngapain tanggapi. Masa ngomong gitu.”

 "Memberikan rasa aman dan ketertiban. Kalau ada penertiban, kami harus hadir, baik diminta atau tidak diminta karena bisa terjadi kerawanan. Nanti kalau ada yang neko-neko siapa yang bertanggung jawab?" tegas Iqbal.

Sedangkan dari pihak TNI, Pihak Kodam Jaya juga membantah tuduhan Ratna itu. Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infanteri Heri Prakosa malah balik bertanya tentang tuduhan Ratna itu.

 "Belinya berapa? Tanya dong beli berapa. Saya saja enggak tahu, ngapain komentari Bu Ratna," ujar Heri.

"Tentara itu kan alat negara, mana mungkin tentara itu dibeli perorangan, oleh partai politik, oleh kelompok tertentu, ya enggak-lah," kata Heri. Heri mengatakan, jika Kodam Jaya membantu Pemprov DKI Jakarta, itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang TNI.

"Kalaupun tentara itu membantu tugas pemerintah daerah, ada di Undang-Undang TNI Nomor 34, (itu tentang) membantu tugas pemerintah di daerah."

 TNI-AU Membungkamkan Ratna Sarumpaet

 Lain lagi reaksi dari TNI Angkatan Udara, yang disampaikan lewat akun Twitter resminya, pada Sabtu, 12 Maret 2016. Akun Twitter, @_TNIAU yang dikelola oleh Dispenau, TNI AU berkicau meminta Ratna agar membuktikan tudingannya kepada TNI itu dengan memperlihatkan kwitansi bahwa TNI sudah dibeli Ahok:

"Bu @RatnaSpaet pegang kwitansinya? Boleh lihat Bu?"

 Ratna menjawab kicauan itu dengan gaya ngeles, katanya, dia tidak menuding TNI seperti itu, itu hanyalah merupakan asumsi saja. Ia malah masih sempat menyalahkan @_TNIAU yang tidak melihat konteks pernyataannya itu.

 "Itu Asumsi @_TNIAU Media tdk liat konteks. Asumsi itu muncul krn sesuai UU tugas TNI bukan mengawal Pgusuran tapi melindungi Negara, bangsa" jawab Ratna. .

 Tetapi, ngeles-nya itu dibalas @_TNIAU, dengan menulis:

 "Come on..Bu @RatnaSpaet, tuduhan seserius itu Ibu bilang ‘asumsi’?"

"Mudah2an Bu @RatnaSpaet tahu jika UU No 34/2004 ttg TNI ada istilah OMP dan OMSP," tulis @_TNIAU lagi.

 Yang dimaksud dengan OMP dan OMSP itu adalah singkatan dari Operasi Militer untuk Perang, dan Operasi Militer Selain Perang.

Dalam konteks TNI ikut menertibkan penggusuran Kalijodo itu adalah bagian dari OMSP, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni TNI bertugas membantu tugas pemerintah daerah (dalam melaksanakan kebijakannya), dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban.

Polri mempunyai salah satu tugas pokok untuk menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk di dalamnya adalah mengamankan dan menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakann pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Di dalam menjalankan tugas pokoknya itu, maka jika dirasakan perlu TNI pun wajib bekerja sama dengan Polri. Selengkapnya tentang tugas pokok TNI, silakan klik di sini.

Setelah @_TNIAU membalas jawaban Ratna itu, dia belum lagi memberi tanggapan balik. Ratna bungkam!

Apakah Ratna Sarumpaet akan membalas lagi kicauan @_TNIAU itu dengan alasan atau gaya ngeles lainnya, itu tidak penting lagi.

Yang lebih penting adalah jika Ratna konsekuen dan konsisten dengan semua tudingannya itu, maka, seharusnya dia segera datang langsung ke Gedung KPK, menemui pimpinan KPK, ke Markas Besar Polri, menemui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan ke Markas Besar TNI, menemui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, guna mempertanggungjawabkan semua tudingannya tersebut sekaligus menyampaikan protesnya secara langsung kepada mereka, kenapa sampai KPK, Polri, dan TNI bisa dibeli Ahok.

Berani menuding, berani bertanggung jawab.** (ak)

Sumber tulisan : www.kompasiana.com

Sumber foto :twitter

Monday, March 14, 2016 - 09:00
Kategori Rubrik: