Tinggal Pilih Saja, Di PHK dan Terpapar Covid Atau Tetap Bekerja

ilustrasi
Oleh : Agung Wibawanto
 
Ada dua resiko yang bisa diterima bagi peserta rencana demo mogok nasional. Pertama, di PHK dan; Kedua, terpapar Covid 19. Semua tidak enak. Hanya saja, kena PHK hanya menyusahkan diri, anak dan istri, tapi klo terpapar covid, selain mengancam jiwa keluarga juga nyusahin banyak orang. Itu jika mau bicara hasil demo nanti.
Karena semua yang dihembuskan 'para penerka' itu hanya halu dan tidak berdasar sama sekali. Berikut penjelasan terhadap 12 point yang goreng-goreng.
1. Soal Uang Pesangon Dihilangkan.
Uang pesangon tetap ada. Dan ini tertuang dalam BAB IV: ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 tahun 2003. Bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.
2. Soal UMP, UMK, UMSP Dihapus.
Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Dibahas dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89 Tentang Perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
(Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.
3. Soal Upah Buruh Per jam.
Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Sesuai BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003:
Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.
4. Soal Hak Cuti Hilang (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) dan tidak ada kompensasi.
Hak cuti tetap ada. Dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89, Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. Cuti.
(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
(Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
5. Soal Outsourcing Diganti dengan Kontrak Seumur Hidup.
Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap ada. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Pada BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89, Tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
6. Soal Tidak Ada Status Karyawan Tetap.
Status karyawan tetap masih ada. BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003: (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
7. Soal Perusahaan Bisa PHK Kapanpun Secara Sepihak.
Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 90 Tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
(Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Soal Jaminan Sosial dan Kesejahteraan lainnya Hilang.
Jaminan sosial tetap ada.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004:
Jenis program jaminan sosial meliputi:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun;
e. jaminan kematian;
f. jaminan kehilangan pekerjaan.
9. Soal Semua Karyawan Berstatus Tenaga Kerja Harian.
Status karyawan tetap seperti biasa. BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
10. Soal TKA Bebas Masuk.
Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, justru harus memenuhi syarat dan peraturan. Tidak bisa seenaknya lagi seperti sekarang. Dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1UU 13 Tahun 2003: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.
11. Soal Buruh Dilarang Protes, Ancamannya PHK.
Tidak ada larangan dan tidak ada dalam pembahasan omnibuslaw.
12. Soal Libur Hari Raya Hanya Pada Tanggal Merah, Tidak Ada Penambahan Cuti.
Tidak ada dalam pembahasan omnibus Law. Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah.
(Info Seputar Presiden)
Masih mau nekad tidur di luar tidak diizinkan istri masuk kamar karena pulang bawa berita buruk (sudah terpapar covid, di-PHK pula)? Akan banyak orang yang berebut mengantri untuk mengisi lowongan yang ditinggalkan. Karena bagi mereka yang mengantri kerja, mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga adalah salah satu jalan untuk jihad. (Awib)
 
Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto
Wednesday, October 7, 2020 - 09:45
Kategori Rubrik: