Oleh : Arif Maftuhin
MUI bukan ormas semua ulama Indonesia, melainkan beberapa saja. Meski bernama “ulama”, tidak semua pengurus MUI mempunyai kualifikasi ‘ulama’
MUI itu warisan Soeharto. Dibentuk dengan model yang sama dengan dibentuknya ‘penunggalan’ organ-organ kemasyarakatan. PWI untuk wartawan, HTI untuk petani, KNPI untuk pemuda, dan MUI… (maunya Soeharto) untuk ulama.
MUI dulu alat Soeharto untuk mencari stempel legitimasi dari umat. Karena itu MUI difasilitasi oleh negara. Uang, dapat. Gedung, juga. Jadi, saat NU atau Muhammadiyah tidak bisa dipegang, legitimasi didapat Soeharto dari MUI. (silakan baca disertasi Prof. Atho Muzhar)
KOREKSI SALAH PAHAM TENTANG MUI
1. MUI BUKAN LEMBAGA NEGARA. MUI tidak lebih penting dari NU atau Muhammadiyah.
2. MUI tidak punya massa, tidak punya jamaah, tidak punya anggota. NU dan Muhammadiyah yang punya.
3. Fatwa MUI tidak lebih penting dari fatwa NU atau Muhammadiyah. Fatwa mereka ya fatwa saja.
4. Umat TIDAK WAJIB mendengar fatwa MUI. Wong katanya nih, Mazhab (kumpulan ulama besar dari masa ke masa, jelas ahli agama) saja tidak harus diikuti, apalagi MUI.
5. Suara MUI bukan suara umat. Wong umat saja mereka tidak punya. Apalagi untuk menjadi suara Tuhan.
6. Mengawal fatwa MUI tidak sama dengan membela Islam.
7. Warga NU lebih baik ikut fatwa NU. Warga Muhammadiyah ikut Muhammadiyah. MUI tidak lebih sahih dari dua ormas ini.
8. Wallahu al-musta’an**
Sumber : facebook Arif Maftuhin
Comment