Menurut analisa Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegero, kalau saat ini untuk akuisisi 51% negara perlu 3 miliar dolar, maka di tahun 2021, biaya untuk ambil alih aset menurut taksiran saat ini 6 miliar dolar (berpotensi naik di tahun berikut) + 2 triliun untuk pembelian infrastruktur listriknya.
Jadi, terlepas dr seberapa akurat nilai taksir di atas, yg jelas, wacana gratis itu sudah mustahil.
Sementara, mendiamkan kontrak sampai habis pun bukan pilihan tanpa resiko. Selain kemungkinan tarung di arbitrase yg akan menguras waktu dan biaya lg, secara logika, Freeport akan terus mengurangi produksi dan itu artinya pengurangan karyawan. Ini isu yg paling penting dan tidak mudah mengantisipasinya sampai beberapa tahun ke depan.
Dengan mematuhi kewajiban divestasi, mengubah KK menjadi IUPK dan juga membangun smelter untuk pemurnian, maka Freeport membuka jalan untuk bisa meraih izin perpanjangan di 2019. Kalau ini terus dipatuhi, maka masalah keberlangsungan produksi termasuk isu PHK bisa diselesaikan. Tapi jika berani membandel, ya tidak ada pilihan lain, harus di Tik Tok kan…
Sumber:
Kontrak Karya Freeport :
https://www.sec.gov/…/…/831259/000083125901500022/exh101.txt
https://www.tambang.co.id/antara-divestasi-saham-freeport-…/
https://www.cnbcindonesia.com/…/tepatkah-langkah-ri-dalam-a…
Sumber : facebook Aldie El Kaezzar
Comment