Tidak Ada Tambang Gratisan Di 2021

Oleh: Aldie El Kaezzar

Biarin aja kontraknya abis sampe 2021, kan kita langsung dapet gratis"

Kira2 begitu kata temen saya di sebuah wag. Saya cuma senyum melihat yg begini. Saya tanya kembali,

"Pernah baca isi Kontrak Karya (KK) Freeportnya ga?"

Sehabis itu jawaban yg diberikan bisa ditebak, berputar tp tidak menjawab pertanyaan, padahal cuma perlu jawab "ya/tidak" saja hehe.

Ini sebetulnya wajar karena mungkin banyak yg membandingkan Freeport dengan blok mahakam yg habis kontraknya dan diambil Pertamina. Masalahnya, sifat kontrak di migas (Kontrak Bagi Hasil/PSC) dan di tambang Freeport (Kontrak Karya) itu beda. Bahkan dengan sesama tambang milik KPC atau Arutmin (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B) pun beda.

Di kilang migas semisal blok Mahakam, di tambang milik KPC atau Arutmin, begitu kontrak selesai, maka semua aset fisik otomatis jd milik pemerintah. Sementara di Freeport, hanya fasilitas umum saja yg menjadi milik negara. Pabrik dan fasilitas produksi lain tetap milik Freeport.

Di dalam KK Freeport, pasal 22 menyebutkan, setelah kontrak diputus atau berakhir, aset tambang wajib ditawarkan ke negara seharga nilai tertentu. Jadi, jika dibiarkan sampai 2021 pun, tetap saja pada akhirnya negara harus keluar uang untuk membeli aset di sana.

Menurut analisa Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegero, kalau saat ini untuk akuisisi 51% negara perlu 3 miliar dolar, maka di tahun 2021, biaya untuk ambil alih aset menurut taksiran saat ini 6 miliar dolar (berpotensi naik di tahun berikut) + 2 triliun untuk pembelian infrastruktur listriknya.

Jadi, terlepas dr seberapa akurat nilai taksir di atas, yg jelas, wacana gratis itu sudah mustahil.

Sementara, mendiamkan kontrak sampai habis pun bukan pilihan tanpa resiko. Selain kemungkinan tarung di arbitrase yg akan menguras waktu dan biaya lg, secara logika, Freeport akan terus mengurangi produksi dan itu artinya pengurangan karyawan. Ini isu yg paling penting dan tidak mudah mengantisipasinya sampai beberapa tahun ke depan.

Dengan mematuhi kewajiban divestasi, mengubah KK menjadi IUPK dan juga membangun smelter untuk pemurnian, maka Freeport membuka jalan untuk bisa meraih izin perpanjangan di 2019. Kalau ini terus dipatuhi, maka masalah keberlangsungan produksi termasuk isu PHK bisa diselesaikan. Tapi jika berani membandel, ya tidak ada pilihan lain, harus di Tik Tok kan...

Sumber:
Kontrak Karya Freeport : 
https://www.sec.gov/…/…/831259/000083125901500022/exh101.txt

https://www.tambang.co.id/antara-divestasi-saham-freeport-…/
https://www.cnbcindonesia.com/…/tepatkah-langkah-ri-dalam-a…

 

Sumber : facebook Aldie El Kaezzar

Friday, July 13, 2018 - 20:45
Kategori Rubrik: