Term Penistaan Agama Dalam Hukum

ilustrasi

Oleh : Jihan Davincka

Sebenarnya banyak persoalan yang katanya “penistaan agama” bisa selesai cukup dengan UU mengganggu ketertiban secara umum, gak perlu dibikin khusus.

Mungkin tujuannya baik cuma dalam praktiknya sangat rapuh. Parameternya tidak jelas. Berpatokan pada perasaan. Perasaan terhina, perasaan ternista dst dst dst.

Definisi menista pun kadang dalam agama yang sama bisa beda-beda. Ujung-ujungnya ya kuat-kuatan massa. Hukum cuma hiasan. Pemerintah tidak berdaya kalau massa sudah mengamuk.

Provokator mudah mengambil celah. Padahal sebenarnya aktor-aktor utama fokusnya justru bukan ke penistaan agama itu sendiri. Entah cari panggung sendiri. Entah ada tujuan yang lebih tinggi, tujuan politis misalnya.

Kasus penistaan agama yang berakhir kerusuhan misalnya di Situbondo (1996). Ini unik. Yang berseteru sesama agama Islam, tapi yang kena getahnya gereja sampai panti asuhan non muslim 

Penganiayaan terhadap Farkhunda, seorang perempuan Afghanistan yang mati dipukuli, disiksa, dibantai sampai mayatnya dibakar di hadapan ratusan bahkan mungkin lebih dari seribu laki-laki di ruang publik juga dipicu oleh so-called “penistaan agama” ini.

Di Pakistan juga parah. Mulai dari kasus Asia Bibi yang diawali dengan perdebatan soal minum di sungai yang menyebabkan eyel-eyelan yang berakhir dengan tuntutan hukuman mati kepada Asia Bibi, minoritas Nasrani di Pakistan.

Masih di Pakistan, ada yang malah terbunuh oleh amukan massa (kasus Taheer misalnya).

Kalau sudah masuk ranah “agama”, sulit sekali mau berpikir jernih. Mengeluh kalau suara azan terlalu kencang saja bisa masuk penjara.

Lucu amat. Padahal selama tinggal di Jeddah, patokan saya untuk waktu shalat ya situs-situs internet saking TIDAK kedengerannya azan deket rumah. Masjid tentu ada. Beberapa malah.

Sumber : Status Facebook Jihan Davincka

Thursday, August 8, 2019 - 10:30
Kategori Rubrik: