Karenanya apabila ada pemimpin yang pro rakyat melalui kebijakan keras memangkas business rente, reformasi ekonomi yang memberikan peluang bagi siapa saja untuk mengembangkan business nya di Idonesia. Perluasan insfrastruktur umum agar logistik system murah mendistribusikan potensi wilayah, dianggapnya ancaman. Mereka tidak ingin kesejahteraan rakyat itu lewat keadilan distribusi sumber daya. Mereka hanya inginkan rakyat semakin tergantung kepada Pemerintah dan pada waktu bersamaan pemerintah tergantung kepada pengusaha untuk mendatangkan pajak bagi APBN melaksanakan fungsi sosialnya memberikan subdisi dan lan lain kepada rakyat. Semakin mandiri rakyat semakin kuat pemerintahan, dan karena itu bisnis rente akan mati dengan sendirinya. Mereka tidak suka itu. Makanya kagaduhan politik dalam negeri sekarang, secara tidak langsung bagian dari design bagaimana menguasai sumber daya ekonomi bagi segelintir orang.
Benarkah mereka segelintir saja ? Tahun 2014, dari total 140 juta rekening nasabah perbankan, sebanyak 3% ( 4,2 juta) nasabah menguasai 67% dana di perbankan.Kalau total dana nasabah diperbankan sebesar Rp 3.392 triliun maka 4,2 juta nasabah menguasai Rp.2.270 Triliun atau kurang lebih sama dengan USD 200 miliar. Artinya komunitas elite yang jumlahnya hanya 3% dari penduduk Indonesia. Menurut Merrill Lynch , Co serta perusahaan konsultan Capgemini Lorenz ( 29 september 2010 ) dalam laporannya menyebutkan hanya sekitar 20,000 saja dari 200 juta lebih rakyat Indonesia yang punya akses kesektor nontradable (rente) ini. Dan mereka yang segelintir itu masuk dalam lingkaran bisnis global asing yang ingin menguasai segala sumber daya yang ada di Indonesia. Tapi upaya mereka sejak era JKW mulai menyempit dan semakin sulit. Serangkaian kebijakan jokowi memang membuat mereka gerah, dan karena itu perlu upaya serius menghentikan rezim Jokowi..dan kini situasi dalam negeri gaduh dan gaduh…kejatuhan Ahok adalah test case…**
Sumber : facebook Erizeli Jely Bandaro
Comment