Terima Mahar Rp 1 T, PAN dan PKS Membisu

Ilustrasi

Oleh : Sahir Nopi

Proses pencalonan Wakil Presiden Sandiaga Uno masih dipertanyakan masyarakat. Munculnya pengakuan dari yang bersangkutan bahwa telah memberi dana Rp 500 M ke PAN dan PKS mengusik nalar masyarakat. Apalagi pemberian mahar itu bersamaan dengan kejadian gempa yang terjadi di Lombok NTB. Ini menandakan pihak-pihak yang terkait mahar itu telah mati nuraninya.

Amien Rais, Zulkifli Hasan, Tifatul Sembiring, Fachri Hamzah dan komplotannya diam seribu bahasa soal mahar. Diamnya mereka menunjukkan bahwa informasi tersebut sulit dibantah atau valid. Bahkan jajaran pengurus DPP hingga kadernya tidak ada yang berusaha membuktikan bahwa tudingan itu tidak benar.

Menurut Andi Arif, yang mengungkap soal adanya dugaan mahar ini, informasi pemberian mahar justru diberikan oleh para petingga kedua partai tersebut. Disisi lain, orang-orang yang sempat dijadikan kandidat Wakil Presiden bersikap sama saja. Baik 9 Cawapres usulan PKS, 2 orang yang diusulkan Ijtima Ulama, AHY yang dijagokan Demokrat maupun nama-nama lain yang sudah pasang baliho diberbagai wilayah.

Pilpres merupakan kontestasi mencari pemimpin Negara yang ideal. Dia bukan hanya punya visi namun juga dibutuhkan komitmen, integritas dan dedikasi pengabdian yang luar biasa. Bagaimana kita bisa membiarkan isu mahar ini untuk orang yang menginginkan jabatan Wapres? Apa jadinya kelak bila dia memenangkan kontestasi? Orang-orang yang memberi mahar atau menerima mahar termasuk parpol yang bersangkutan sungguh tidak layak untuk dipilih menjadi wakil kita.

Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Namun jika cara meraihnya dilakukan dengan cara-cara kotor, semestinya itu masuk dalam pidana yang berat. KPK, Polri, Kejaksaan tidak boleh diam, mereka harus mendalami informasi ini dan jika hasilnya sudah diperoleh KPU berhak memberi sanksi. Baik kepada pemberi mahar maupun parpol secara institusi mestinya dilarang ikut Pemilu.

Masyarakat luas harus diberitahu mengenai hal ini. Kedua partai itu memang sarang orang-orang yang selalu nyinyir pada pemerintahan. Mereka tidak pernah memberi kritik yang proporsional dan bukan berbasis pada like and dislike. Silahkan cek pimpinan Partai Gerindra, PAN dan PKS. Komentar-komentar di media massa baik cetak maupun elektronik dilontarkan sebatas menjatuhkan pemerintah bukan membangun iklim komunikasi maupun peradaban politik yang adiluhung.

Ketiga partai ini tidak sedang bekerja untuk membenahi, menata apalagi membangun bangsa dengan baik. Motivasi mereka merebut kepemimpinan Negara ya hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Mau bukti? Lihat bagaimana cara mereka mengelola DKI, ibu kota Negara yang kini dipimpin orang yang diusung ketiga partai tersebut. Jangankan lebih baik, bertahan dengan apa yang sudah dibangun saja tidak. Kondisinya saat ini malah jauh lebih mengenaskan. Premanisme meningkat, pajak tidak dikelola dengan baik, program-program tidak membantu masyarakat miskin dan lainnya. Alokasi penerima KJP makin sedikit dan jumlah yang diterima berkurang drastis. Program Ok OC yang katanya akan membantu wirausaha kecil, prakteknya nol. Apalagi mimpi merealisasikan rumah DP 0 rupiah, berhenti total.

Yakin anda ingin Indonesia lebih maju? Jangan pilih wakil-wakil rakyat yang berasal dari Gerindra, PKS maupun PAN. Apalagi memilih capres yang diajukan mereka. Lihat saja, Prabowo gagal menjadi Presiden di 2004 karena kalah di konvensi Partai Golkar, 2009 gagal menjadi Wapres dalam Pilpres, 2014 gagal menjadi Presiden dikalahkan Jokowi JK. Dalam karirnya juga diberhentikan saat menjabat Pangkostrad karena kasus penculikan aktivis. Pun demikian dalam kehidupan rumah tangganya, kandas dan hingga saat ini hidup sendiri. Mau Negara kita gagal?

 

Saturday, August 18, 2018 - 14:15
Kategori Rubrik: