Tentang Djoko Tjandra

ilustrasi

Oleh : Frits Haryadi

Terhapusnya dia dari daftar Red Notice Interpol itu kan gara-gara tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejagung sejak 2014.
Kenapa mantan Jaksa Agung yang menjabat saat itu tidak ditanya? Itu kan sudah periode Jokowi to?

Nugroho Slamet Widodo cuma menyampaikan kepada Dirjen Imigrasi, tentang status Djoko Tjandra yang sudah 5 tahun "terhapus" (bukan dihapus) dari Red Notice, "karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan RI selaku pihak yang meminta".

Itu salahnya di mana? Kan cuma menyampaikan fakta.

Kalau itu dianggap melanggar kode etik, apakah maksudnya Polisi tidak boleh membocorkan aib Kejaksaan Agung?

Tapi ya kalau mengikuti logika UU ITE, itu jelas salah; karena pengabar dianggap sama salahnya dengan pelaku.
Malah kadang pelaku ndak disentuh, pengabar kena duluan.

Selamat tinggal whistle blower.

Lagipula dari 3 rujukan surat itu kan sudah jelas.
Pertama, surat dari Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri perihal penyampaian informasi pembaharuan data.
Kedua, surat permintaan dari Anna Boentaran istri Joko Tjandra untuk penghapusan data suaminya dari Red Notice Interpol.
Ketiga, hasil koordinasi dengan IPSG (InterPol Secretariat General) terhadap status Red Notice Joko Tjandra.

Poin pertama tidak masalah, kan hanya penyampaian informasi.
Poin kedua juga tidak masalah, kan surat ini tidak melaksanakan permintaan itu. Hanya melaporkan fakta saja.

Poin ketiga, nah ini baru lucu. Untuk paham lucunya di mana, berikut saya kasih konteks.

Berikut saya sampaikan sudut pandang Interpol tentang Red Notice. Informasi ini gampang dicari di website Interpol, di bagian "About Red Notices". Silakan klarifikasi sendiri.
Dari sudut pandang Interpol, Red Notice sebenarnya tidak dianggap sakti-sakti amat.
Yang sering jadi polemik di Interpol biasanya antara dua kasus berikut :
1) Orang masih ada di Red Notice padahal sudah masuk penjara, karena negara ybs lalai mengabarkan.
2) Orang sudah terhapus dari Red Notice tapi negara ybs masih memburu dan menangkap.

Untuk dua kasus itu posisi Interpol sama : tidak menjadikan Red Notice sebagai acuan tunggal, tetap harus merujuk ke negara ybs.

Yang lucu kalau justru negara ybs yang tanya ke Interpol,
"Pol, ini si fulan apa masih buron ane?"

Karena Interpol bakal jawab,
"Lah elu masih nganggap dia buron kagak?"

Jadi Red Notice hanya fasilitas saja, untuk mempermudah negara ybs memburu buronan.

Kalau negara ybs sudah lelah memburu, sampai tidak lagi minta perpanjangan Red Notice, ya sudah. Tidak ada masalah. Hakmu. Maksud saya hak Jaksa Agung 2014.

Ngomong-ngomong, Jaksa Agung itu berhak atau berkewajiban?

.Sumber : Status Facebook Fritz Haryadi

Wednesday, August 5, 2020 - 08:45
Kategori Rubrik: