Telepon SBY dan Gagalnya Politik Membakar NU

Oleh : Aan Anshori

“Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu per satu dipermalukan. Terima kasih,” ujar Ahok dengan suara gemetar kepada Kiai Ma’ruf Amin saat sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama.

Ahok berkata demikian karena keberatan atas kesaksian Kiai Ma’ruf, Ketua MUI yang juga menjabat Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oleh Ahok, Kiai Ma’ruf dinilai memberikan kesaksian kontradiktif dan cenderung bohong. Misalnya, dalam hubungan antara Kiai Ma’ruf, SBY, dan keberadaan pasangan calon gubernur nomor 1 Agus-Sylvi.

Saat itu pengacara Ahok menanyakan apakah Kiai Ma’ruf pernah menerima sambungan telepon SBY sebelum Agus-Silvy diterima di kantor PBNU pada 7 Oktober 2016. Kiai Ma’ruf bersikukuh tidak pernah mendapat telepon dari SBY. Jawaban saksi membuat para pengacara Ahok terus mencecar Ketua MUI ini, dan bahkan mengingatkannya agar berkata jujur karena di bawah sumpah.

Mereka, pengacara Ahok, mengaku punya bukti transkrip/rekaman percakapan tersebut. Kengototan suami Veronica Tan dan pengacaranya memantik reaksi keras kalangan Nahdliyyin dan, tentu saja, elemen lain yang selama ini kontra-Ahok. Lantas, benarkah SBY pernah menghubungi Kiai Ma’ruf? Kenapa reaksi keras Nahdliyyin begitu membuncah?

Salam ke Ulama NU

Entah benar ada rekaman/transkrip percakapan tersebut atau tidak, namun publik perlu tahu bahwa menurut Ahmad Romadoni, jurnalis Liputan6.com, SBY memang pernah menelepon Kiai Ma’ruf. Setidaknya hal itu diakui oleh Ketua MUI ini sendiri saat pasangan Agus-Sylvi berkunjung ke Kantor PBNU, Jumat, 7 Oktober 2016.

“Pak SBY telepon saya. Saya ingat waktu beliau Presiden yang pertama kali hadir dan dampingi di Senayan kata beliau saya,” kata Kiai Ma’ruf sebagaimana dilansir Liputan6, Jumat (7/10/2016).

Kiai Ma’ruf sendiri malah berdoa agar keduanya bisa dipilih warga Jakarta. “Mudah-mudahan dukungan NU, secara kelembagaan tidak, tapi secara keumatan. Yang paling lengkap samanya, ada perempuannya, secara kultural Nahdliyin, Agus-Sylvi ,” ucap Ma’ruf seperti dikutip Liputan6.

Pengakuan Kiai Ma’ruf ditelepon SBY juga diamini langsung Agus Yudhoyono. Menurutnya, saat ditelepon, ayahnya menyampaikan salam kepada para ulama NU dan meminta waktu khusus untuk bertemu.

“Pak SBY hanya menitipkan pesan tolong sampaikan kepada ketua umum bahwa beliau berkenan jika ada waktu untuk berdiskusi bersama berbicara tentang Islam di Indonesia dan untuk dunia,” ujar Agus yang saat ke PBNU didampingi dua petinggi parpol pendukungnya, Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta, dan Eko Hendro, Ketua DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta (Kompas.com, 7 Oktober).

 

Sinyal kebenaran adanya telepon SBY ke Kiai Ma’ruf juga secara tidak langsung diakui SBY sendiri saat konferensi persnya pada 1 Februari 2017.  “Kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma’ruf Amin atau siapa pun, dengan siapa disadap, tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang, namanya itu penyadapan ilegal,” tuturnya.

Mengusik Sarang Tawong

Memori manusia memang terbatas. Oleh karena itu, publik patut bersyukur SBY dan jejak digital internet telah mengingatkan kembali memori Kiai Ma’ruf. Ketua MUI ini sangat mungkin lupa peristiwa itu ketika bersaksi di persidangan.

Ahok dan pengacaranya seharusnya memaklumi hal ini, bukannya malah menekan saksi untuk mengingat kembali kejadian 4 bulan lalu tersebut. Namun, Ahok tetaplah Ahok yang tidak mudah menyerah mencari keadilan. Dengan lantang, ia berencana mempolisikan Kiai Ma’ruf terkait kekukuhannya tidak mengakui telepon dari SBY. Dan blunder pun terjadi. Tidak sedikit Nahdliyyin yang marah atas “kekurangajaran” Ahok. Gerakan Pemuda Ansor sendiri telah menyatakan siaga satu.

Ahok barangkali lupa satu hal, bahwa di samping sebagai Ketua MUI, saksi adalah Rais Aam Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Rais Aam merupakan posisi tertinggi dalam NU, mungkin sekelas ayatullah di Iran. Posisi keagamaan setinggi ini kerap mempunyai semacam previlese di kalangan pengikutnya.

Dalam perspektif relasi kiai-santri, posisi kiai diniscayakan ma’shum (infallible). Santri memanggul kewajiban mengagungkan ilmu dan ulama. Terdapat dua kitab rujukan terkait hal ini yang menjadi teks wajib di pesantren (NU), yakni Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, dan Ta’lim al-Muta’allim karangan Syaikh al-Zarnuji (w. 1195).

Kepatuhan yang mengagumkan santri terhadap kiai, pada titik tertentu, menawarkan kelezatan politik bagi banyak kelompok kepentingan. Saat Peristiwa 65 mencuat, terutama di basis santri, militer dan kekuatan non-komunis menggunakan tangan NU untuk ikut serta berlumuran darah, mengganyang Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan mengobarkan sentimen jahat;  “kiai termasuk tujuh setan desa”.

Bukanlah hal baru jika NU dan pesantrennya kerap dijadikan sebagai pendulang suara, namun sering tidak mendapat haknya secara adil. Perceraian NU dan Masyumi saat Orde Lama menjadi contoh yang bisa dirujuk. Pun, atas kondisi NU saat dipaksa berfusi dalam naungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merger oleh Soeharto.

NU atau PKB?

Melimpahnya energi pesantren (nahdliyyin) juga mendorong KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan para kiai terpandang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, kanal aspirasi politik warga Nahdliyyin. Janji netralitas (khittah) NU dalam berpolitik senyatanya mengalami redefinisi. Sejak saat itu, NU-PKB menjadi layaknya dwi-tunggal; di mana ada NU, panji PKB membumbung di langit biru.

Setelah sukses menggeser Gus Dur dari kepemimpinan PKB, Muhaimin Iskandar terus merawat relasi dengan NU, khususnya pesantren. Barangkali infiltrasi politik PKB ke NU yang paling sukses adalah pada Muktamar NU ke-33. Kegigihan parpol ini mengendalikan muktamar sempat membuat Kiai Salahudin Wahid Tebuireng gusar. “Ini muktamar NU atau PKB?” sindirnya seperti dikutip Tempo (2/8/2015).

Pascamuktamar yang memunculkan duet kepemimpinan Kiai Ma’ruf dan Kiai Said Aqil, gerakan politik PKB menguasai PBNU sangat terasa dalam penyusunan kabinet di PBNU. Tidak ada satu lini pun yang lolos dari penetrasi.

Meski demikian, yang menarik, Nusron Wahid barangkali satu-satunya Ketua PBNU yang berasal dari parpol non-PKB. Sayangnya, nasib politisi Golkar ini seketika (di)hilang(kan) dari peredaran saat dianggap terlalu menonjol membela Ahok.

Mungkin PKB gerah dengan sepak terjang Nusron yang meraup simpati publik saat membela Ahok di awal kasus al-Maidah 51. Heroisme Nusron saat menampilkan wajah asli pembelaan NU terhadap minoritas begitu memukau, apalagi dengan statusnya yang mentereng; sebagai salah satu pucuk pimpinan PBNU.

Namun demikian, dari aspek rivalitas pencitraan politik, Nusron dapat dikatakan offside karena PKB–sebagai “pemilik” PBNU–telah menetapkan aspirasinya dengan mendukung AHY-Sylvi. PKB yang sangat mungkin merasa telah berjasa besar bagi NU begitu kuat menautkan posisinya; PKB adalah NU, NU adalah PKB.

Pada titik inilah, barangkali bisa dipahami jika statemen yang keluar dari politisi PKB dalam perseteruan Ahok-Kiai Ma’ruf Amin terasa provokatif. Akun twitter @kadir_karding misalnya menulis. “Kalo ada orang NU yg tidak tersinggung ketika kyainya dilecehkan perlu dipertanyakan kadar ke NU annya @nu_online @mohmahfudmd @basuki_btp”, “Sy meyakini yg tersinggung dengan pelecehan kyai ini bukan sj org Nu tapi juga umat islam indonesia @basuki_btp @nu_online @Fahrihamzah”.

Kicauan senada juga dilontarkan akun @ninikwafiroh, “Serius mau nantangin santri??? @basuki_btp ???” Saat itu, akun milik legislator yang duduk di Komisi IX DPR RI itu mengomentari statemen koleganya, Khatibul Umam Wiranu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, yang menjadi judul berita JPNN.com, “Pak Ahok, Mau Menantang Jutaan Santri?”

Dalam perseteruan Ahok-Kiai Ma’ruf sangat nampak genderang perang bernuansa SARA di Pilkada Jakarta; tidak lagi menjadi monopoli Rizieq Shihab dkk. Namun telah sedemikian jauh melibatkan partai politik yang dihuni politisi yang kerap menisbatkan diri mereka sebagai “murid” politik Gus Dur–sosok penting dalam jagat perjuangan antidiskriminasi Indonesia.

Antiklimaks

Upaya membenturkan NU sebagai kekuatan Islam moderat Indonesia dengan Ahok nampaknya berakhir antiklimaks. Hal ini bisa diyakini setelah suami Veronica Tan tidak jadi mempolisikan Kiai Ma’ruf Amin, dan bahkan justru mengambil inisiatif meminta maaf.

Tidak berselang lama, KH Ma’ruf Amin sendiri juga bersedia memaafkan. Pelajaran paling penting dari kegaduhan ini publik semakin paham motif politik beberapa pihak dalam Pilkada Jakarta yang mengabaikan akhlaq al-karimah dan cenderung menghalalkan segala cara, seperti sindiran KH Mustofa Bisri. Wallahu a’lam.**

Sumber :geotimes

Sunday, February 5, 2017 - 14:45
Kategori Rubrik: