by

Tax Ratio Bukan Alat Ukur Kebocoran Negara

Jadi naik turunnya tax ratio adalah mencerminkan berbagai hal baik sebagai alat kebijakan fiskal maupun masalah struktural/fundamental suatu perekonomian dan negara. Menyatakan bahwa tax rasio menurun sebagai bentuk kebocoran anggaran jelas keliru, terlalu menyederhanakan masalah dan dapat menyesatkan masyarakat.

Di berbagai negara tax ratio mengalami perubahan setiap periode, misalnya Amerika Serikat yang tax ratio pada tahun 2000 sebesar 28.2 (ekonomi relatif menguat sebelum krisis keuangan) dan tahun 2017 turun menjadi 27.1 (sebagai upaya stimulus mengembalikan pertumbuhan ekonominya).

Pada tahun 2016, 26 negara mengalami kenaikan tax ratio bila dibanding tahun 2015, sementara itu 10 negara OECD lainnya mengalami penurunan.

Sementara itu istilah kebocoran uang negara juga dapat diartikan secara luas dan multi dimensi. Kebocoran uang negara bisa disebabkan oleh kejahatan korupsi di semua cabang pemerintahan baik Eksekutif (Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah), Legislatif dan Yudikatif. *Jenis kebocoran ini bila masyarakat mengetahui harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK, karena negara Indonesia adalah negara hukum.*

Sedang “kebocoran” anggaran lain adalah inefisiensi maupun kelemahan perencanaan. Ini bentuk penggunaan anggaran yang tidak optimal atau bahkan sia-sia. Kelemahan jenis ini merupakan persoalan kapasitas dan kualitas birokrasi yang fundamental. Obatnya adalah reformasi birokrasi, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, dan membangun kompetensi birokrasi.

Pemerintah terus memerangi berbagai kebocoran anggaran baik yang berbentuk kejahatan korupsi, maupun dalam bentuk infesiensi dan kelemahan kompetensi. Ini adalah tugas seluruh komponen pemerintahan yang dituangkan dalam berbagai program : strategi nasional pemberantasan korupsi, menciptakan wilayah bebas korupsi dan zona integritas, maupun program Reformasi Birokrasi dan transformasi kelembagaan.

Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara akan terus berkomitmen mengelola APBN dan keuangan negara secara berintegritas, kredibel dan profesional. Setiap tahun pengelolaan keuangan negara dan APBN diaudit oleh BPK. Tahun 2016 dan 2017 laporan keuangan pemerintah pusat mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK.

Kami sangat menentang kebocoran anggaran baik dari korupsi maupun inefisiensi pada penggunaan anggaran. APBN adalah uang rakyat, hak rakyat harus terus dijaga dan tidak boleh dikhianati satu rupiahpun.

Mari kita pahami Keuangan Negara dan awasi APBN.

Sumber : Status Facebook Nufransa Wira Sakti

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed