Tanggapan Atas Kampanye Prabowo Tak Akan Impor Jika Jadi Presiden

Oleh : Erizeli Jely Bandaro

Waktu kunjungan ke Pyongyang, saya didampingi oleh teman yang juga pejabat China. Pejabat Korea utara dengan bangganya menceritakan bahwa Korut adalah negara berdaulat dimana semua sumber daya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk seluas luasnya bagi kesejahteraan rakyat. Kami menutup diri dari dunia luar. Tidak ada orang asing menguasai SDA seperti di Korea selatan. Kami mengharamkan impor apapun. Semua sudah swasembada. Dari kendaraan yang melaju ke Hotel, saya meliat dipinggir jalan orang berjalan dengan wajah tanpa harapan. Nampak miskin dengan senyum dipaksakan sambil membungkuk ketika kendaran buatan China dan Eropa dengan plat nomor penguasa melintas. Fakta dan retorika bertolak belakang. Komunis memang penipu terbaik dan itu terjadi karena rakyatnya ogah berpikir.

Usai kunjungan dan kembali ke Beijing ,teman saya meminta kesan saya terhadap Pyongyang. Saya hanya mengatakan singkat bahwa di negeri itu tidak ada peradaban.Teman saya tersenyum. Menurutnya kesalahan terbesar dari Korea Utara adalah menjadikan satu gerombolan berkuasa penuh menentukan apa saja demi tegaknya sebuah kekuasaan termasuk menempatkan seseorang sebagai diktator, untuk itu mereka menggunakan komunisme sebagai Idiologi. China pernah mengalami kesalahan seperti itu ketika era Mao.

Untuk membangun peradaban ada dua prinsip yang harus disadari bahwa : (1) Alangkah buruknya bila karena sebuah pemikiran imajiner tentang nasionalisme membuat kita tertutup dari dunia luar. Kemitraan dengan dunia luar itu mutlak. Itu sebabnya negara perlu membuka diri dengan dunia luar. Saat itulah kita meyakinkan pada diri kita bahwa kita bagian dari dunia luar. Banyak hal yang kita miliki tapi juga banyak yang tidak dimiliki.Kemitraan dengan asing adalah saling melengkapi agar setiap bangsa bisa mendapatkan kemakmuran dari keterbatasannya.

(2). memastikan pembangunan itu karena adanya emansipasi dari rakyat. Proses pembangunan juga adalah proses melaksanakan sunatulllah bahwa semua tidak ada yang mudah,harus diperjuangkan. Tugas negara menjaga proses emansipasi itu dengan cara yang benar dimana kebaikan diutamakan dan keadilan tegak. Itu sebabnya Jokowi memilih jalan Produksi, bukan konsumsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka menengah semua sumber daya alam harus diolah didalam negeri. Tidak semua SDA itu dikelola oleh Negara , ada banyak yang dikelola oleh Private lokal maupun asing namun dipastikan negara berkuasa atas kebijakan bagaimana SDA itu dikelola. Kebijakan dasarnya adalah memastikan transfer technology terjadi dan distribusi kesempatan meluas.

Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah juga tidak melarang bila karena pertumbuhan ekonomi itu, swasta lokal maupun asing ingin mendapatkan keuntungan dari peluang pengadaan sarana umum dengan skema Public Private Partnership (PPP) seperti Jalan Toll, Kereta Api ekspress, bandara, dll. Namun negara membatasi konsesi bisnis PPP itu dengan aturan yang jelas dan tegas. Sehingga ada kepastian hukum bagi investor dan juga bagi public yang diwajibkan membayar atas sarana umum itu.

Tujuan pemerintah membangun infrastruktur ekonomi, jalan, pelabuhan, bandara, dan lain lain agar koneksitas antara wilayah terjadi dan dapat melahirkan sinergi dibidang ekonomi, sehingga tidak ada lagi wilayah yang ketinggalan Jadi membangun itu bukan masalah apakah harus negara menguasai semua dan mengelolanya kemudian dibagikan kepada rakyat seperti ala sosialis komunis. Bukan pula menyerahkan semua sumber daya kepada dunia usaha seperti ala kapitalis liberalisme. Bukan begitu!. Kita perlu kapitalisme demi terlaksananya emansipasi rakyat membangun atas dasar sunatullah namun kita butuh sosialisme agar negara hadir disetiap ruang itu demi tegaknya keadilan sosial, dan kita butuh agama agar semangat gotorong royong berbagi terus hidup. Maka kemakmuran akan ditapaki disini dan kini.

 

Sumber : facebook Erizeli Jely Bandaro

Monday, November 5, 2018 - 19:00
Kategori Rubrik: