Tanah (Bukan) Untuk Rakyat

ilustrasi

Oleh : Erma Retang

Kenapa jadi marah soal penguasaan lahan ratusan ribu Ha, itu? Yang bersangkutan mengakui kok : "Benar. Tapi itu HGU, milik negara sewaktu2 diminta oleh negara, akan saya kembalikan. Daripada di kuasai asing, lebih baik saya. Saya patriotik, nasionalis." (Debat capres 170219).

Apa sih HGU itu, kok sepertinya Pak Jendral Pecatan itu mencoba "berlindung" do balik konsep HGU dan apakah benar HGU bisa diberikan pada orang atau badan hukum asing?

Setelah menggali sisa2 ingatan matkul Hukum Agraria jaman kuliah dulu (kebetulan skripsi saya ttg Hukum Agraria) dan mencari2 referensi dari internet (biar gak disangka ngawur), saya coba menjelaskan nih.

Secara hukum, Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu hak yang bisa dilekatkan pada sebidang tanah. Ada beberapa hak lain atas tanah misalnya Hak Milik (yang terkuat), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha (HGU).

Ketentuan tentang HGU diatur dalam PS. 28:1 UUPA (Undang Undang Pokok Agraria No. 5 thn 1960). HUG adalah hak untuk MENGUSAHAKAN tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana di atur dalam Ps. 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Selain diatur dalam UUPA, GHU juga diatur dalam PP No. 40 tahun 1996.

Yang bisa mengajukan HGU, setiap individu WNI atau Badan Hukum Indonesia yang dibuat berdasar hukum Indonesia dan terletak di Indonesia. Orang asing, TIDAK BISA mendapatkan HGU

Luas tanah yang bisa di mohonkan HGU, minimal 5 Ha sampai 25 Ha. Diatas 25 Ha, Mentri Pertanahan (Kepala BPN, dalam hal ini) yang berhak mengeluarkan ijin HGU. Masa berlakunya, 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Total waktu penguasaan 60 tahun. Jika masa HGU habis, bisa di mohonkan ijin baru oleh pihak yang sama sejauh masih memenuhi syarat. Tapinya, ya lama2 seperti hak milik juga kan, wong bisa di perbarui ijinnya oleh pihak yang sama.

Apakah gratis? Tidak, pemohon harus membayar sejumlah tertentu pada negara. Seperti hak milik, HGU bisa di jual-beli kan, tukar menukar, dijadikan penyertaan modal, bisa dihibahkan dan diwariskan. Bedanya, hak milik tidak ada batas waktu pemilikan, HGU berbatas waktu.

Semangat keadilan sosial yang di usung UUPA dalam membatasi pemilikan hak atas tanah yang mendorong lahirnya hak2 atas tanah selain hak milik, tujuannya agar individu atau Badan Hukum tidak dapat memiliki lahan seluas2nya, sekaligus memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengelola tanah negara melalui badan usaha.

Kira-kira berapa luas lahan yang dikuasai Oleh jendral pecatan.melalui Badan Hukumnya? 
1. PT. Tidak Hutani Lestari di Aceh. Luas lahan 97.000 Ha. HGU berlaku sampai 2042
2. PT. Tanjung Derep Hutani. Di Berau, Kaltim. Usaha kehutanan dan perkebunan. Luas lahan 180.330 Ha. HGU berlaku sampai 2035
3. PT. Kiani Lestari. Pabrik kertas dan pulp. Di Kalimantan Timur. Luas lahan 223.500 Ha. HGU berlaku sampai 2010
4. PT. belantara Pusaka. Di Kaltim. Luas lahan 15.610. HGU berlaku sampai 2035
5. PT. Kiani Hutani Lestari. Usaha kehutanan dan perkebunan di Kaltim. Luas lahan 53.083
6. PT. Nusantara Kaltim Coal. Luas lahan 60.000 Ha. 
Total luas tanah yang dikuasai 519.493 Ha. Rerata ijin HGU di berikan di jaman Orba dan masih berlaku hingga kini.

Jika benar UUPA di bentuk berdasar semangat keadilan sosial, mengapa satu orang dengan beberapa badan hukumnya bisa menguasai ratusan ribu hektare tanah? Ini merupakan kebijakan politis rejim Orba dalam memberikan payung hukum bagi pemberian hak atas tanah dalam jumlah sangat luas kepada segelintir orang, melalui PP No. 40 tahun 1996.

Dengan demikian wajar jika kubu sebelah, TIDAK AKAN menggunakan kebijakan bagi-bagi lahan kepada rakyat. Lahan sepenuhnya harus dikuasai negara agar mudah membagikannya kepada segelintir orang dengan luasan hampir tanpa batas, seperti yang dilakukan Orba.

Inilah yang kemudian membuat kubu sebelah marah dan merasa diserang secara personal. Pengakuan jendral pecatan bahwa, jika menang tidak akan membagikan tanah dan mengakui penguasaan HGU ratusan ribu Ha, secara tidak langsung, merupakan pengakuan atas kembalinya gagasan orba. Mereka tahu, ide kembalinya orba membuat elektabilitas anjlok. Tidak ada jalan lain, selain menyerang menggunakan dalih serangan personal.

Kemarahan yang dipaksakan, wong lahan yang dikuasai itu milik negara. Siapapun berhak mempertanyakan, rakyat berhak tahu. Sekarang bukan lagi jaman diktator orba dimana mengulik masalah pertanahan berakibat fatal, seperti kasus poster kalender TUR (Tanah Untuk Rakyat) bikinan mas Yayak Yatmaka tahun 1991 dulu.

Saya jelas tidak akan mau memilih pemimpin yang : Menguasai ribuan hektare lahan namun menolak konsep bagi-bagi lahan kepada rakyat. Yang mengakui sekaligus marah saat penguasaan lahan HGU nya di buka dimuka publik.

Pemimpin seperti itu, bisa dipastikan tidak akan memikirkan kesejahteraan rakyat karena beranggapan, presiden adalah penguasa tunggal yang mengatur dan menetapkan segala sesuatunya berdasar kehendak sendiri. Yah, siapa yang mau dipimpin orang yang sak karepe dewe?

http://makassar.tribunnews.com/…/mengintip-pabrik-kertas-se…

https://www.hukumproperti.com/…/aspek-hukum-hak-guna-usaha…/

#TidakPilihTuanTakur
#PilihJokowi
#Jokowi2019

Sumber : Status Facebook Prabowo

Thursday, February 21, 2019 - 08:15
Kategori Rubrik: