Bagaimana bila saatnya diperlukan untuk membiayai perjalanan haji? tidak perlu kawatir. BUMN Tabungan Haji Malasyia adalah fund managert yang bekerja secara modern yang sehingga likuiditasnya terjamin. Karena mereka punya sendiri Bank dan Asset management company yang bertindak sebagai agent likuditas walau dana masih tertanam di berbagai sektor usaha. Apa yang terjadi ? Dana haji yang tadinya mengedap disektor moneter menghasil rente yang minimal, bisa dimanfaatkan untuk hal hal yang memberi multiplier effect bagi perekonomian seperti membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan industri domestik, dan pada akhirnya hasilnya dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk amal jariah pembangunan sarana sosial dan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu.
Usulan Jokowi.
Mengapa Jokowi ingin agar dana Haji tidak ditempatkan secara tidak langsung melalui tiga istrument pasar uang? Karena skema penempatan dana yang jumlah besar dan pasive itu cenderung korup. Bukan rahasia lagi bila semua banker melobi Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar dapat alokasi penempatan dana haji. Mengapa ? karena skema syariah memang tidak ada resiko bagi bank, dan tidak perlu bayar asuransi tabungan. Maklum bagi hasil. Andaikan Rp 50 Triliun dana haji ditempatkan di Perbankan maka 1% saja fee untuk pejabat aBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maka itu nilainya sudah Rp. 500 miliar setahun. itu fee minimal yang bisa direstruktur skemanya oleh pejabat bank sehingga tidak terlacak.
Mengapa begitu besar restriksi dari anggota DPR dan juga ormas serta partai Islam atas wacana jokowi untuk menggunakan dana haji seperti di Malaysia ? Maklum bahwa dana haji ini cara korup yang efektif tanpa tersentuh hukum dan lagi dana ini bukan milik negara. Jadi sepanjang uang publik tidak dirugikan walau dikelola dengan cara korup tidak akan berurusan dengan KPK. Dan lagi semua tahu bahwa anggota BPKH adalah terdiri dari pemerintah ( kementrian agama) dan tokoh ormas dan juga mereka yang terafiliasi dengan partai.
Dengan ditempatkan dana haji ini kesektor yang produktif dengan skema yang tetap menjamin likuiditas maka pengelolaan dana lebih transfarance, apalagi dikelola oleh BUMN yang memungkinkan KPK dan BPK bisa terlibat mengawasi dan juga petugas pajak akan mengawasi ketat, termasuk publik. Haji adalah ibadah penyempurnaan lima rukun islam. Dan kalau dana haji dikelola secara amanah dan berdampak langsung kepada kepentingan umat islam maka secara tidak langsung kemandirian umat islam akan terjadi meluas tanpa harus tergantung kepada pemerintah. Apalagi dana haji itu jumlahnya gigantik, bahkan 100 kali dari nilai dana haji malaysia. Dan manfaat terakhir bahwa dari keuntugan pengelolaa dana haji itu bisa menekan ongkos perjalanan haji.
Sumber : group whatsapp
Comment