Tahyul

ilustrasi

Oleh : Sahat Siagian

Kerumunan massa acapkali tak cerdas. Sebuah teriakan, yang entah logis — entah ngawur, jadi pandu bagi gerakan. Lebih keras teriakan terdengar, lebih pasti kaki para kerumunan bergerak ke arah tertentu.

Apa yang terjadi dengan kisruh revisi UU KPK sudah jadi bukti. Sekian belas tahun massa menginginkan keberadaan lembaga eksekutif yang independent. Keinginan tersebut tak dinalar dengan baik. Gegap-gempita damba pemberantasan korupsi membuat orang menderita cacat logika. Lembaga eksekutif TIDAK BOLEH independen.

Bagaimana mungkin sebuah kekuasaan yang bertugas mengeksekusi aturan, kebijakan, haluan, melenggang tanpa diawasi. Itu otoritarian. Itu khilafah.

Kepercayaan tanpa nalar adalah tahyul. Kadang sebuah tahyul berguna untuk menggerakkan perubahan-segera. Kadang itu memberangus kreativitas, menumpulkan nalar, dan—pada gilirannya—melahirkan ketegangan.

Satu tahyul lain di kalangan masyarakat adalah kepercayaan buta bahwa seorang Presiden harus dihormati. Ketika ditanya apa alasannya, die-hard presiden langsung membentak: karena dia pemimpin kita; seorang pemimpin harus dihormati. Iya. Apa alasan obyektif untuk menghormati pemimpin? Semua diam. Bisu. Bego.

Tak heran, karena tak ada alasan logis, kewajiban menghormati pemimpin jadi sesuatu yang memuakkan bagi kalangan yang tidak memilih presiden tersebut dalam pilpres. Lu wajib menghormati, gua kagak. Gua gak milih dia kemarin.

Kenapa seorang Presiden harus dihormati dan dijaga ketat keselamatannya?

Dia berada di puncak kekuasaan. Dia bertugas mengeksekusi kebjakan negara, memastikan semua aturan dan peraturan ditaati segenap rakyat, mengarahkan sekian ratus juta manusia-flora-fauna bergerak ke kemajuan yang dicita-citakan, menghalau semua ancaman, dan menaklukkan semua tantangan.

Rencana, aturan, anggaran, dan kebijakan, yang melingkupi seluruh isi Republik Indonesia dijalankan seorang Presiden. Sedikit saja dia salah mengeksekusi, akibatnya ditanggung kita semua: harga-harga naik atau melemah berketerusan, demikian juga kurs, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi.

Kita memastikan seseorang Presiden bertugas tanpa henti selama lima tahun. Pergantian kekuasan di tengah masa jabatan adalah sesuatu yang berisiko. Pertaruhannya banyak: apakah transisi berlangsung mulus, apakah diperlukan satu-dua penggal waktu bagi penyesuaian, apakah sebuah kemungkinan buruk tidak terjadi—yang mengakibatkan absolute switching, dan berbagai risiko lain.

Karenanya, selama seorang presiden tidak melanggar hukum, kita memilih untuk mempertahankannya duduk di singgasana hingga masa jabatan berakhir. Risiko pergantian di tengah jalan terasa mencemaskan. Perubahan tak terduga berkemungkinan berselenggara.

Juga, agar seorang Presiden memerintah dengan penuh wibawa, agar aturan dan peraturan yang sudah dirumuskan bersama (kita ikut merumuskannya melalui para wakil di DPR) dapat dijaga keberlangsungannya sehingga kehidupan yang dipenuhi damai dan sejahtera hadir, kita berkewajiban menghormati dia. Makian, ejekan, sumpah-serapah, yang kita tujukan membuat wibawanya berkurang. Dia tak lagi dihormati di kalangan tertentu.

Akibatnya segera terasa. Penegakan aturan dan peraturan jadi terkulai. Ketidakberesan perlahan lahir. Kekacauan lalu merajalela.

Selain diawasi oleh legislator, kekuasaan Presiden juga diawasi oleh pers dan masyarakat. Apalagi media sosial lahir di abad ke-21. Melalui FB, Twitter, IG, orang per orang bisa muncul jadi artis, jadi pesohor, jadi penguasa tafsir, dalam hitungan pekan. Kekuasaan tak lagi berjalan sekokoh abad-abad sebelumnya.

Perlahan dan pasti, DPR kehilangan fungsi, Secara legal, mereka berdiri di depan dalam mengawasi eksekutif. Secara faktual, suara medsos lebih gahar, lebih mengerikan, lebih mencubit, dan lebih perih bagi siapa pun yang jadi alamat bagi suara-suara tersebut. Pembantaian legitimasi presiden tidak lagi bergantung kepada DPR dan, akhirnya, MPR, tapi pada kekuasaan majelis fesbukiyah, twiterian, dan Instagramer. Di sini bahaya mengintip.

Daya dan upaya yang musti dikerahkan seorang Presiden dalam mengeksekusi rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan bersama jadi dua kali lipat karena berhadapan dengan para nyinyiriah medsos. Kalau dia punya, bagus. Kalau gak punya, terpaksa beban kegiatan dikurangi separuh. Gerak maju kita melambat. Itu pasti. Itu teoritikal sekaligus praktikal.

Kecamlah kebijakan yang kalian anggap keliru tapi tak perlu berlaku, meminjam istilah netizen genit, ad hominem.

Proteslah peraturan yang dianggap merugikan dengan tetap menjaga wibawa seorang Presiden. Suku-suku Nusantara memiiki kearifan dalam melakukan hal-hal seperti itu.

Karena itu saya mengimbau para muslim untuk belajar dari orang Kristen Indonesia dalam urusan bernegara.

Sejak jaman Bung Karno hingga Jokowi tak pernah sekali saja gereja tidak mendoakan pemerintah dalam ibadah minggu. Mau gereja apa pun itu, mereka pasti mendoakan agar pemerintah diberkati Allah, diberi kecerdasan dan cinta, dianugerahi kesabaran, dilimpahi kekuatan untuk memerintah, dan diterangi Roh Kudus untuk menjalankan kekuasaan secara adil dan benar.

Termasuk mendoakan Soeharto waktu itu?

Ya, terutama agar cinta, kebenaran dan keadilan masuk, menyusup, ke dalam diri Presiden. Tak pernah sekali pun Kristen berkhianat dari cinta kepada negara. Mereka tahu, jika tidak berada dalam keadaan memaksa, adalah lebih baik seorang presiden turun di akhir masa jabatan.

Buat saya, itu kehidupan orang beradab.

Karenanya, saya bingung dan nyaris kecepirit membaca doa seseorang di seberang sana yang memohon agar Tuhan menurunkan Jokowi.

Itu achterlijk, retarded, moron, atau keterasingan dari jagad raya?

Sumber : Status Facebook Sahat Siagian

Thursday, September 19, 2019 - 15:00
Kategori Rubrik: