Saya mengerti, upaya2 ini adalah efisiensi data. Namun perlu kita ingat bersama. Tak semua Warga Negara Indonesia tinggal di kota. Banyak masyarakat adat tak mengurus identitas. Banyak warga tak mampu bayar BPJS mandiri dan namanya tak ada di daftar PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Apakah mereka ini menjadi target tak sengaja utk dipinggirkan atas nama efisiensi data kependudukan? Atau upaya mengusir mereka agar tangan kapitalis bisa leluasa merambah tanah mereka yg kaya tambang hingga dijadikan lahan monokultur? Dipinggirkan, diusir, dan tak dianggap di tanah kelahirannya sebagai salah satu konsekuensi sebuah efisiensi. Efisiensi utk siapa?
Sumber : Status Facebook Kokok Herdhianto Dirgantoro
Comment