Tahapan Menuju Single Identity Number Masih Lama

ilustrasi

Oleh : Kokok Herdhianto Dirgantoro

Single Identification Number (SIN) adalah sebuah upaya penyatuan nomor identitas. Jadi KTP, Paspor, SIM, BPJS, nomornya sama.

Tentu butuh koordinasi dan kerja besar mengingat KTP urusannya di kementerian dalam negeri, paspor kementerian luar negeri, SIM dengan kepolisian, belum lagi BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan.

Upaya paling berani adalah e-KTP. Di atas kertas, cara ini mulia. Di kenyataan, program strategis ini dijadikan ajang korupsi bersama. Dari 7-8 triliun dana yg dianggarkan, separuh lebih habis dikorupsi.

Upaya berani berikutnya adalah mewajibkan BPJS mandiri. Sehingga pola tanggung renteng atau gotong royong terjadi. Mulai selentingan muncul jika tdk mengurus BPJS maka akan dipersulit pengurusan kartu lain spt KTP, SIM, bahkan mungkin bisa ke akta lahir anak.

Saya mengerti, upaya2 ini adalah efisiensi data. Namun perlu kita ingat bersama. Tak semua Warga Negara Indonesia tinggal di kota. Banyak masyarakat adat tak mengurus identitas. Banyak warga tak mampu bayar BPJS mandiri dan namanya tak ada di daftar PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Apakah mereka ini menjadi target tak sengaja utk dipinggirkan atas nama efisiensi data kependudukan? Atau upaya mengusir mereka agar tangan kapitalis bisa leluasa merambah tanah mereka yg kaya tambang hingga dijadikan lahan monokultur? Dipinggirkan, diusir, dan tak dianggap di tanah kelahirannya sebagai salah satu konsekuensi sebuah efisiensi. Efisiensi utk siapa?

Sumber : Status Facebook Kokok Herdhianto Dirgantoro

Tuesday, March 19, 2019 - 08:15
Kategori Rubrik: