Syahwat Kekuasaan Gerindra-PKS

Oleh : Guntur Wahyu Nugroho

Tengoklah kondisi DKI Jakarta sekarang ini yang semrawut dan tak terurus kalau anda ingin tahu apa yang akan terjadi dengan negara Indonesia apabila Gerindra-PKS memenangkan Pilpres 2019 dan berkuasa. Dalam Pilkada DKI, kedua partai tersebut memainkan isu SARA dengan intensitas dan frekuensi yang luar biasa untuk memastikan Anies - Sandi menguasai ibu kota.

Kini warga Jakarta mulai "menuai" hasil usahanya. Kota menjadi kumuh tak tertata, pemborosan dana APBD, program rumah DP 0% dan OK OC gagal, tanah abang makin semrawut, sungai-sungai kembali kotor dan para preman merajalela. Kritik-kritik yang dilontarkan oleh fraksi-fraksi oposan DPRD terhadap ketidakbecusan Anies-Sandi dalam memimpin Ibukota cenderung sekedar menjaga gengsi di mata publik dan dan akal-akalan saja terhadap konstituen. Jangan harap mereka berani menggulirkan hak angket maupun hak menyatakan pendapat untuk melengserkan Anies-Sandi. Makin kencang kritik dilayangkan, makin banyak fasilitas yang diberikan. Di sini publik dihadapkan pada kenyataan pahit manifestasi dari oligharki partai politik. Kritik untuk menaikkan posisi tawar saja.

Dan belum genap 10 bulan menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memutuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapresnya diiringi dengan bau busuk 1 T untuk memperoleh restu dari PKS - PAN. Prestasi apa yang telah ditorehkan oleh SU ? Nol Besar. Kemunculan "Anak Ajaib" ini mengalahkan hasil kesepakatan "para ulama". Untuk mengelabuhi publik, Anak Ajaib ini diberikan predikat Santri. Belum genap sebulan, predikat ulama telah disematkan. Oleh siapa ? Oleh siapa lagi kalau bukan PKS.

Begitu kursi wagub DKI kosong, kedua partai ini berlomba untuk mendudukkan kadernya. Gerindra dengan penuh percaya diri mengajukan mantan koruptor, M. Taufik. PKS mengajukan Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto. Menarik untuk menyaksikan akhir dari drama ini meskipun tidak ada signifikansi sama sekali dalam perbaikan layanan publik DKI. Anies tidak mampu berbuat banyak sebab ia hanyalah boneka untuk melayani kepentingan Gerindra-PKS yg sedang bertarung sendiri. Perebutan kursi wagub DKI menjadi titik lemah koalisi ini. Apapun hasilnya, warga DKI Jakarta yang harus menelan pil pahitnya.

PKS-Gerindra tidak peduli dan pusing terhadap fatzoen politik ataupun norma-norma moral kepatutan publik sebab nafsunya untuk berkuasa sangat besar. PKS-Gerindra tahu bahwa pilpres 2019 adalah kesempatan terakhir bagi Prabowo untuk berkuasa sebagai orang nomor satu di Indonesia. Rasa malu sudah ditinggalkan. Kedua partai allah ini juga tidak risih menjual ayat-ayat suci, agama dan bahkan nama allah.

Gerindra-PKS harus bertanggung jawab terhadap maraknya isu SARA, polarisasi yg terjadi di masyarakat serta massifnya penyebaran hoax, fitnah dan kampanye hitam untuk meraih kekuasaan. Masyarakat bisa bergerak untuk menuntut kedua partai tersebut dengan TIDAK memberikan suara pada caleg maupun capres-cawapres yang diusungnya. Kita akan sangat kesulitan merawat Indonesia apabila kita masih memberikan kepercayaan thd kedua partai tersebut untuk berkuasa.

 

Sumber : facebook Guntur Wahyu Nugroho

Friday, September 21, 2018 - 09:30
Kategori Rubrik: