Swasembada Pangan

ilustrasi

Oleh : Fadly Abu Zayyan

Menyimak tiga pertanyaan menarik saat pernyataan penutup acara di TV tadi malam mengenai Swasembada Pangan, yaitu Kenapa harus impor beras? Kenapa tidak melakukan industrialisasi (pertanian)? Kenapa kok malah fokus infrastruktur?

Kalau diurai lebih lanjut, tiga pertanyaan diatas sebenarnya juga merupakan suatu jawaban. Swasembada Pangan hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan produktifitas pertanian. Dan kaitannya dengan ini, terdapat dua cara. Yang pertama adalah Industrialisasi Pertanian. Disini bisa dikatakan sebagai perubahan paradigma penggunaan mesin atau alat pertanian yang canggih dan modern untuk mendongkrak produktifitas.

Kemudian yang kedua adalah dengan membuka lahan pertanian baru atau lebih dikenal dengan istilah Program Cetak Sawah. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan sebuah konsep yang terintegritas. Bukan hanya menyiapkan bidang-bidang sawahnya saja. Melainkan juga harus disiapkan saluran irigasinya. Tidak cukup disitu, selain irigasi, harus juga disiapkan waduknya. Artinya, agar program ini berhasil, haruslah ditata dari hulu ke hilir. Namun begitu, program ini tidak bisa instan dan membutuhkan perencanaan serta pelaksanaan dalam kurun waktu yang lumayan panjang.

Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melakukan program diatas? Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi langsung menjadikan Swasembada Pangan sebagai prioritas. Menyadari semakin sempitnya lahan pertanian terutama di Pulau Jawa sebagai akibat bonus demografi, pemerintah berusaha memodernisasi alat atau sarana pertanian. Salah satunya dengan membagikan traktor kepada para petani untuk mendongkrak produktifitas. Tapi apa yang terjadi? Traktor banyak yang mangkrak dan tidak digunakan. Dan hal ini malah menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak.

Padahal mangkraknya traktor-traktor tersebut bukanlah tanpa alasan. Saya pernah berdialog langsung dengan Dinas Pertanian di salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Mereka menjelaskan bahwa penggunaan traktor membawa dampak sosial yang cukup signifikan. Salah satunya menimbulkan potensi konflik kepentingan antara pemilik lahan sawah dengan para buruh tani. Traktor mengancam eksistensi dan mata pencaharian buruh tani yang notabene antara mereka (juragan dan buruh) masih berada dalam satu lingkungan dan interaksi sosial yang cukup tinggi. Tidak ingin berdampak kearah lebih buruk, penggunaan traktor disiasati dengan cara digunakan bersamaan dengan tenaga manusia (buruh). Disatu sisi mampu memangkas efisiensi waktu dan biaya, disisi lain juga memangkas potensi pendapatan buruh tani. Bahkan tidak jarang diwilayah tertentu dimana buruh tani lebih dominan dalam pengaruh sosial, mengharuskan traktor hanya menjadi pajangan garasi bahkan gudang.

Oleh karena itu, tidaklah salah jika pemerintah akhirnya menjadikan infrastruktur sebagai penunjang produktifitas pertanian. Mulai jalan sebagai sarana mobilitas, sampai infrastruktur yang bersentuhan langsung pada sektor pertanian. Pertanyaannya, apakah pemerintah sebelumnya tidak melakukan hal yang sama?

Jawabannya adalah sudah pernah dan gagal. Karena semua dilakukan tanpa konsep yang matang. Program Cetak Sawah menjadi mangkrak (bahkan diduga fiktif), akibat hulunya yang tidak ditata dan disiapkan terlebih dahulu. Bahkan belakangan diketahui menyisakan masalah dan menyeret salah satu menteri pada saat itu. Jadi, tidaklah keliru jika Prabowo kerap mengatakan bukan salah Jokowi, melainkan kesalahan pemerintah sebelumnya. Disini Prabowo berani mengungkapkan dengan lantang meskipun Presiden dan Menteri pada saat itu ada dibarisan pendukungnya. Karena Prabowo sebenarnya juga adalah "Timses" Jokowi. Jadi, ora usah ribut dewe 

Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan

Monday, April 15, 2019 - 07:45
Kategori Rubrik: