Sumbar Lagi Sumbar Lagi

ilustrasi
Oleh : Karto Bugel
Perdebatan soal pemaksaan jilbab pada siswinya, di SMK 2 Padang masuk ranah ngawur. Ga mikir dan asal bunyi sebagai jawaban bukti terdesak keluar dari otoritas setempat.
Alasan bahwa wajib jilbab bagi siswa adalah sikap hormat atas kearifan lokal, menghindari gigitan nyamuk DBD hingga mencegah tindak pemerkosaan sebagai pembenaran "jilbabisasi" sekolah Negeri, jelas jawaban tak hormat atas nalar masyarakat.
Asal bunyi dan kesan yang penting punya jawaban dilontarkan banyak pihak mulai dari struktur tertinggi Gubernur hingga aparatur sekolah.
Akan terlalu panjang menjawab nalar bengkok itu dengan debat. Namun ketika hasil adalah tolok ukur, dapat kita buktikan sebagai fakta.
Balitbang Kementerian Agama RI, dalam laporan akhir tahun 2018 menempatkan propinsi Sumatera Barat pada urutan ke 32 dari 34. Mencemaskan?
Demikian pula bila Hasil survey tentang indeks Kerukunan Umat Beragamanya. Pada tahun 2019 telah menempatkan Sumbar dan Aceh pada urutan buntut. Biasa saja?
The Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) atau The Institut Analisis Kebijakan Konflik, pernah memperingatkan Pemerintah Republik Indonesia, untuk mewaspadai jaringan ISIS yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris Afganistan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Hal itu pernah terungkap dalam rilis IPAC berjudul: “Learning From Extremists in West Sumatra” atau “Belajar Dari Ekstremis di Sumatra Barat”, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020.
Masih ingatkah ketika tanggal 21 sampai dengan 27 Juli 2020, telah dilakukan penegakkan hukum terhadap 9 tersangka tindak pidana terorisme kelompok JAD Padang, Sumatera Barat oleh Densus 88?
Pernah dengar sibuk aparatur sipil daerah itu minta pelarangan aplikasi Injil alkitab Kristen berbahasa Minang?
Ingat pulakah larangan merayakan Natal warga Nasrani di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung tahun lalu? Dan kita, seluruh rakyat Indonesia dipermalukan dan dicap seolah demikianlah adanya Indonesia bukan?
Ingat ketika Puan bicara "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila" dan mereka ngamuk?
Atas data peristiwa intoleran semacam itu, benarkah ini hanya sebuah kejadian acak? Bukan terstruktur?
Bukankah masyarakat kota Padang dimana sampai awal tahun 2000an masih sangat asik bagi canda tawa anak-anak dengan bukti sekolah negerinya yang masih bebas intervensi keharusan berseragam dengan aroma agama adalah kota hebat?
Bukankah baru setelah para politisi suka agama itu berkuasa dan 10 hingga 15 tahun kemudian cerita tentang Sumbar seolah berubah tak toleran?
Dari mana mereka memulai?
Obyek apa paling mudah dijadikan target awal bagi kondisi seperti itu bila kaderisasi adalah cara?
SEKOLAH.
Sekolah Negeri menjadi awal bidikan mereka karena berada dalam jangkakuan kekuasaan atas arah kebijakan mereka. Sekolah Negeri memberi jawaban bagi gagasan atas ide masa depan ingin mereka capai. Sekolah negeri, di sana awal seragam cara berpikir kader masa depan dibentuk.
Maka seragam dalam arti harafiah yakni baju seragam sekolah yang hanya merujuk pada satu kebenaran saja, adalah tentang awal intoleransi dibentuk.
Hasilnya..ya mereka sukses setelah 10 hingga 15 tahun berkuasa. Masa panen sebagai hasil benih mereka sebar kita tuai hari ini.
Siapakah korban sesungguhnya atas situasi tidak nyaman itu, jelas masyarakat Sumbar itu sendiri. Dan ketika apatatur lokal tak lagi sanggup melindungi warganya, negara harus hadir. Pusat harus bertanggung jawab. Bila intervensi dibutuhkan, lakukan.
Rakyat Sumbar adalah rakyat Indonesia. Dan Indonesia, adalah tentang Bhineka Tunggal Ika. Rebut dan kembalikan fungsi sekolah-sekolah di Sumbar sebagai tempat sempurna menebar benih kebhinekaan sebagai wajah kita.
.
.
RAHAYU
.
Sumber : Status Facebook Karto Bugel
 
Wednesday, January 27, 2021 - 17:15
Kategori Rubrik: