Suara di Atas Kertas

Oleh: Sunardian Wirodhono

 

The ballot is stronger than the bullet, ujar Abraham Lincoln. Surat suara lebih kuat dari peluru. Ungkapan itu benar jika sebuah negara, untuk kepentingan bersama, memakai sistem demokrasi. Dan sejak 2004, rakyat Indonesia telah bisa memilih presidennya secara langsung, setelah setengah abad lebih ‘dipilihkan’ oleh parlemen, diantaranya 30-an tahun disetir Soeharto.

Tentu saja, demokrasi juga membutuhkan aturan dalam pelaksanaan. Karena demokrasi bisa sangat menyesakkan. Seseorang terpilih dan tersingkir, bisa jadi hanya karena selisih suara tipis. Hanya antara 51% banding 49% pun! Dan yang berada di pihak kalah, harus bersepakat pada pihak yang menang.

 

Maka karena menyangkut hajat hidup banyak kepentingan, dibuatlah kesepakatan, dalam berbagai aturan hukum dan undang-undang. Di dalam keberbagaian itulah, agama sosial (atau social religion) menjadi tuntunan hidup bersama, dengan ukuran-ukuran yang jelas. Apalagi untuk Indonesia, dengan suku bangsa yang beragam.

Pengalaman berdemokrasi sejak Pilpres 2004, hingga 2019, sesungguhnya dengan gamblang menjelaskan, rakyat Indonesia memiliki kedewasaan berpolitik. Hanya sayangnya, justeru elite politiknya yang tidak siap kalah, dan belum tentu juga siap menang. Pengalaman pertama dalam Pilpres 2004 yang memenangkan SBY, bisa jadi karena rakyat belum berpengalaman. Mudah tersepona hal-hal fisik. Dalam Pilpres 2009, SBY terpilih lagi, meski banyak catatan untuk ini, hingga Partai Demokrat yang semula meroket kemudian ambles di Pemilu 2014, bersama elitenya yang masuk bui karena korupsi.

Dengan pengalaman Pilpres 2004 dan 2009 itu, ketika Pilpres 2014 memunculkan kandidat Jokowi versus Prabowo, tak sedikit yang sampai kini masih gumun, heran. Bagaimana mungkin Prabowo lebih sedikit yang memilih? Kenapa justeru rakyat lebih banyak memilih Jokowi? Dari genealogi politik, Jokowi dianggap bukan siapa-siapa. Meski sebenarnya, gerakan perubahan diam-diam diinisiasi oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang bergerak di akar rumput, dengan pendampingan atas Jokowi ke Pilwakot Solo tahun 2005.

Jokowi mendengarkan masukan dari berbagai ormas dan lsm. Bergerak bersama-sama memunculkan kepemimpinan baru. Model kepemimpinan yang melayani, mendengarkan, jemput bola, dan membuka partisipasi masyarakat dengan sistem baru yang diciptakan di pemerintahan. Dari Solo itulah, Jokowi seolah sebuah eksperimen demokrasi. Pada kalangan pro-demokrasi atau pro-perubahan, hal itu menginspirasi tumbuhnya orientasi baru kepolitikan kita.

Gerakan perubahan itulah yang menjaga Reformasi 1998 tak kehilangan arah, meski perjuangan masih berat. Kekuatan yang menolak perubahan, menolak model kepemimpinan Jokowi, masih di atas 25%. Terutama di golongan mapan, aparat negara dan pemerintah, para profesional dan kalangan menengah atas, yang terganggu kenyamanannya. Sisanya, mereka yang terkontaminasi ketakutan, dengan ger-tak-an people power atau pun pemutihan TPS. | 

 

Sumber: Facebook @sunardianwirodono

Wednesday, April 3, 2019 - 02:00
Kategori Rubrik: