Stasiun Televisi Tidak Netral? Ini Yang Harus Dilakukan

Oleh: Henri Subiakto

 

Tidak bisa disangkal masyarakat Indonesia terbelah scr politik 4 tahun terakhir ini. Keterbelahan itu tak hanya terlihat dr pengelompokkan koalisi partai politik, tp juga nampak dr narasi isi di medsos dan media massa. Medsos diproduksi oleh masyarakat yg terbelah tersebut, menjadi logis kalau isinya merefleksikan suasana kebatinan mereka yg berbeda beda.

Sedang bagi media massa penyiaran, khusunya stasiun TV harusnya mrk tak boleh ikut terbelah krn dlm tradisi etika penyiaran yg berlaku scr global, imparsialitas bagi penyiaran itu keharusan, krn medium penyiaran sll menggunakan sarana penghantarannya yaitu frekuensi. Dan frekuensi ini adalah milik publik (scarcity theory), atau milik negara (versi UUD 45 psl 33). Tdk elok kalau menggunakan frekuensi milik publik yg beragam, media penyiaran hanya melayani kelompok politik tertentu. Lebih tdk elok lagi kalau menggunakan sumberdaya alam milik negara justru ikut membelah rakyat negara tersebut.

)

 

Di Amerika bhkn prinsip imparsialitas utk penyiaran ini pernah dituangkan dlm regulasi mrk, namanya prinsip "Fairness Doctrine", pelanggarnya bisa terkena sanksi berat. Sayang belakangan awal 90an aturan fairness doctrine dikeluarkan dr ketentuan hukum, lalu dijadikan pedoman etika saja. Sejak itu media penyiaran di AS ikut ikut media cetak mjd media partisan ikut mendukung kekuatan politik tertentu, dengan framing berita dan agenda setting yg menguntungkan kekuatan politik yg mrk dukung.

Tapi bagi negara negara Eropa prinsip imparsialitas masih menjadi pedoman yg kuat, terutama utk media penyiaran publik disana. Bagi media broadcast swastapun malah di Inggris ada larangan, tdk boleh menerima iklan politik yg berisi kampanye. Apalagi berita yg nyata2 mendukung kekuatan politik tertentu bisa disemprit bhkn dilarang siaran. Seperti pernah terjadi pada Med TV th 1999 di UK.

Di Indonesia keharusan isi siaran netral ada dlm pasal 36 ayat 4 UU nomer 32 th 2002 tentang Penyiaran. "Isi siaran wajib dijaga netralitasnya, dan tdk boleh mengutamakan golongan tertentu". Clear, jelas skl aturan ini. Bahkan sanksi dr aturan inipun bisa sampai pembekuan siaran hingga pecabutan ijin.

Sayangnya di lapangan, justru TV TV itu sepertinya tak mengindahkan aturan hukum dan pedoman etika yg mengharuskan mrk netral. Ada TV yg terus menerus memberitakan partai dan tokoh politiknya, lalu jarang mengekspose tokoh politik lawan. Ada TV yg sehari hari mengiklankan pemilik stasiun TV nya, hingga anak2 sampai hafal lagu mars partai tersebut.

Saat Kampanye dan perhitungan suara, TV TV memiliki hitungan polling dan Quick Count yg bisa signifikan beda beda. Bahkan hasil perhitungan Pilprespun sempat ada TV yg hitungannya lain. Pemenangnya lain. Masyarakatpun jd makin terbelah, bhkn bnyk masyarakat yg jd meragukan netralitas lembaga independen sekelas KPU, Bawaslu hingga Mahkamah Konstitusi. Hanya karena pemberitaan TV yg jelas2 provokatif.

TV mmg idealnya harus netral, berada di tengah publik yg terbelah, menjadi media pendamai, bukan malah menjadi bagian dr konflik dan pertikaian politik. Tapi karena pemilik pemilik TV itu juga politikus, bahkan ketua partai, maka tak heran kalau TVnyapun dipakai sbg alat politik untuk mencapai kemenangan.

Secara bisnis, TV TV itu difahami sdg melayani dua kelompok masyarakat politik di Indonesia. Ada yg berusaha "menyenangkan" pendukung Jokowi. Tapi ada juga yg "menyenangkan" para pembencinya. Kecenderungan yg bisa memecah integrasi sosial bangsa itu mulai kentara lagi menjelang Pilpres skrg ini.

Tahun 2012 saya pernah mengusulkan, agar di UU Penyiaran yg baru ada larangan bahwa para pengelola dan atau pemilik Media penyiaran dilarang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik. Ini semacam larangan dwi fungsi, yg kita terapkan pd mereka yg berprofesi di dunia penyiaran.

Usulan pasal itu dulu sempat didukung banyak pihak, tapi kemudian menthok karena ada kekuatan politik yg menolaknya. Ternyata politisi mjd pengelola media penyiaran itu tak hanya di Jakarta tp juga di daerah2. Banyak stasiun TV Lokal dan Radio itu para pemilik dan pengelolanya jg jadi pengurus Parpol. Kalau larangan itu diterapkan, wah politisi pengelola media penyiaran banyak yg kena.

Untuk RUU Penyiaran yg baru, perlu kita coba lagi memasukkan larangan ini, melengkapi kewajiban netral, agar TV TV Indonesia tdk seenaknya partisan atau menjadi alat politik para pemilik dan pengelolanya. Apakah anda setuju?

 

(Sumber: Facebook Henri Subiakto

Tuesday, July 24, 2018 - 22:15
Kategori Rubrik: