Stafsus Wapres dan Fiskal Policy

ilustrasi

Oleh : Ufi Ulfiah

Di School of Government and Public Policy ada mata kuliah reformasi kebijakan fiskal (fiscal policy reform). Saya beruntung dengan mata kuliah ini. Sebab, sudah pernah saya pelajari. Untuk mata kuliah yang lain baru mendapatkannya di SGPP. Misal mata kuliah critical thinking, public policy dan interconnected the world. Ketiganya baru saya saya pelajari. Meskipun untuk public policy, pengalaman di Lakpesdam PBNU lebih banyak melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan publik, daripada membahasnya. Untuk mata kuliah fiskal policy, dulu sekali saya pernah ngaji soal anggaran. Mata kuliah fiskal policy dekat sekali dengan anggaran, sebab keduanya berujung pada bagaimana anggaran masuk dan keluar, serta bagaimana anggaran dikelola.

Mata kuliah macam begini saya kira tak banyak diketahui atau dipelajari. Paling tidak dilingkungan kader-kader NU. Padahal ilmu perihal kebijakan fiskal dan budget sangat penting untuk mengetahui bagaimana negara ini dikelola. Kita akan tahu bagaimana negara membangun asumsi ekonomi, dari mana, diarahkan kemana dan bagaimana itu dikelola. Karena saya anggap penting, saya mau berbagi perkara fiskal ini.

Kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kebijakan kondisi ekonomi dengan cara memperbaharui atau menciptakan startegi penerimaan (revenue ) dan pengeluaran (expenditure) dan biaya transfer (pay transfer), Fiscal revenue adalah penerimaan didapatkan dari pendapatan atas pajak. Pajak seperti pajak dari sektor minyak dan gas, pendapatan non minya, PPN dan PBB, custome and excise atau pajak dari penerimaan cukai seperti rokok, alkohol, pajak retribusi juga masuk dalam kategori custom and excise. Penerimaan lainnya adalah pendapatan yang bukan dari pajak melainkan dari keuntungan bisnis pemerintah. Misalnya pendapatan dari pengelolan misyak dan gas yang dikelola oleh BUMN. Dan penerimaan lainnya adalah hibah yang tidak mengikat.

Sedangkan fiskal expenditure adalah budget yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. fiskal expenditure adalah biaya atau pengeluaran untuk kementrian dan lembaga, subsidi, transfer ke daerah sebagai mandat dari desentralisasi fiskal dalam istilah kita dana perimbangan, membayar hutang, Dana Desa dan pengeluaran lainnya.

Kebijakan fiskal ditentukan oleh asumsi makro ekonomi dan asumsi pendapatan. Asumsi makro ekonomi yang biasannya digunakan sebagai acuan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi,mata uang (exchange rate), harga minyak dunia, oil lifting, gas lifting.

Cara kerjannya adalah, pemerintah akan memiliki tim ekonomi yang mengkaji asumsi makro itu, lalu itu digunakan oleh pemerintah sebagai bahan untuk membuat kebijakan fiskal yang dituangkan kedalam nota keuangan yang diterbitkan pada bulan Agustus. Jokowi sudah membacakan nota keuangan 2019. Itu akan dijadikan acuan pembangunan oleh Kementrian dan Lembaga.

Hulu prioritas kebijakan fiskal termaktub dalam RPJM. RPJMN 2019 sudah diterbitkan. Jokowi dan KMA memprioritaskan 2019 pada sektor pembangunan SDM, pembangunan infrastuktur,penyederhanaan regulasi,penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Yang dimaksud dengan transformasi ekonomi adalah transformasi dari ketergantungan terhadap dari SDA menjadi daya saing manufaktur, dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran. Kita masih ingat dulu aktivis desa dan OMS mengkritik Kemendes sebab, bercita rasa infrastruktur dari pada pembangunan manusia. Kita boleh mengkrtik, tetapi bagi Mendes, perencanaan RKA kementrian harus mengacu pada kebijakan fiskal yang langsung dikontrol Presiden. Menteri lebih memilih taat kepada Presiden dan acuan ekonomi daripada mendengar krtitik.

Disinilah kelemahan kebijakan fiskal. Para pengkritik biasanya mengatakan, itu terlalu makro digunakan sebagai acuan ekonomi. Kebijakan fiskal tidak bisa merepresentasikan kondisi faktual secara detail kondisi ekonomi bangsa. Ada banyak acuan membaca kondisi ekonomi. Ini akan saya jelaskan nanti. Hanya sampai hari ini acuan pemerintah adalah fiskal. Bagi pemerintah inilah yang paling legitim. Sebab sudah menggunakan kajian yang maha besar.

Jika kita gunakan kebijakan fiskal sebagai alat ukur kekusesan K dan L sebenarnya kalau dilaksankaan rada rada baik. Hanya yang perlu dilakukan adalah kajian monev dan evaluasi terhadap K dan L kepatuhan mereka atas fiskal dalam ukuran yang sudah ditentukan dalam nota keuangan. Apa ukurannya dan bagaiaman caranya? Gue kasih tahu nih.

Dalam sektor infrastruktur sudah diketok dalam RPJMN bahwa salah satu ukurannya adalah insfrastruktur dasar. Telah ditetapkan 70% rumah tangga menempati hunian layak, 100% hunian dengan akses minum yang layak, 90% hunian dengan sanitasi yang layak, 20 provinsi rentan mengalami ketahanan bencana, 7 pelabuhan, kereta cepat pulau jawa dll. Semua itu adalah dalam RPJMN. Pertanyaannya, apakah rakyat selama ini tahu sekedar perkara Kementrian dan Lembaga mencapai atau tidak pada masa lalu?

Bagi siapa saja yang menjadi policy maker dari pemerintah, ia harus memiliki keahlian perkara ini. Kalau tidak, ada masuk belantara dengan singa dan harimau mungkin juga ada ular. Ada harus memiliki pengetahuan teknokrasi macam begini, juga kemampuan politik agar tidak dipolitiking istilah anak anak PMII dulu. Untuk menggambarkan kecakapan seni mengelola kekuasaan bernama politik.

Cara kerjannya persis seperti mengelola bduget program. Kita menyusun rencana perubahan dengan berdasarkan kajian atas konteks, lalu menyusun rencana, menyusun anggaran, melaksanakan, melakukan monev, evaluasi dna learning, lalu melaporkan. Gampang kan?

Jika sudah mengetahui sistem teknokratik tatakelola pemerintahaan dan kemampuan politik, maka kita akan mengetahui dimana letak masalah dan bagaimana mengtasinya. Kalau tidak bisa juga berarti anda tidak cocok menjadi pemangku kebijakan, Ah...banyak sekali pemangku kebijakan yang tak mampu bekerja kan. He..he..

Kalau berusaha, tapi tak mampu menghadapi hutan belanjara yang sadis, penuh tipu daya, saya sarankan berlarilah pada agama. Bersandarlah pada istigfar mu, panggilah nabi mu dalam solawat dan pasrahkan pada dzikir mu. Ini metode ala imam Sandzily madhab pekalongan. Ha..ha..

Kalau sudah begini, aku kudu jadi staffsus apa?yang jelas saya staffsusnya pak duktur Rumadi Ahmad.

Selamat kepada kyai idolaque Mbah Dukuh yang mengemban amat baru. Tuhan memberkati. Status ini kudu dikomentari oleh Sekjen Misbah Hasan. Kalau ada yang salah beliau akan mengoreksi. ha..ha..

Sumber : Status Facebook Ufi Ulfiah

Wednesday, November 27, 2019 - 10:45
Kategori Rubrik: