SP3 dan Ancaman "Murtad" Massal

Ilustrasi

Oleh : Aldie El Kaezzar

"Akhirnya SP3 kasus HRS keluar, Jokowi harus siap2 kehilangan banyak suara. Penegakan hukum lemah di era ini."

Begitu kurang lebih suara sebagian pendukung yg galau karena SP3 dianggap sebagai kekalahan hukum atas tekanan publik atau kepentingan politik praktis.

Apapun itu, saya masih yakin bahwa presiden tidak mau dan memang sangat tidak perlu ikut campur terhadap kasus ini. Jangankan kasus chat, kasus yg lebih menyangkut politik semisal pilkada DKI saja dia tidak ikut campur. Apalagi cuma sekedar kasus pribadi.

Betulkah menghentikan kasus ini artinya menggadaikan hukum dan menguntungkan secara politik? Ini sebetulnya agak absurd.

Apa dengan SP3 lalu pendukung HRS dan oposan akan simpati dan beralih dukung Jokowi?

Mereka yg sudah tidak suka, sangat sulit untuk berubah. Jangankan mengubah pilihan politik, cuma sekedar bantu sebar klarifikasi kalau ada fitnah ke lawan politik saja masih sangat susah. Apa yg mau diharapkan?

HRS bukan kandidat capres. Dia dihukum atau tidak pun, yg bertarung nanti bukan dirinya. Jadi apapun yg menimpa dirinya, HRS tetap bisa menjalankan perannya sebagai pemberi rekomendasi. Ini sama saja semisal isu cerai Ahok. Ahok pd posisi bensr atau salah, tidak ada pengaruhnya karena bukan dia yg maju pilpres.

Jadi, di sebelah mana untungnya? Tidak ada sama sekali.

"Tapi ini kan artinya menggadaikan hukum. Negara kalah dengan individu demi sesuatu entah apa itu alasannya."

Menggadaikan hukum kan itu baru asumsi. Karena anggapannya bukti cukup dan valid. Kenyataannya, polisi menyebut kurang bukti. Memaksa kasus ini jalan malah mencederai hukum. Justru ini sebetulnya merupakan pukulan yg teramt telak bagi oposisi karena lagi2 fitnah keji mereka gagal total.

Tuduhan bahwa rezim merekayasa hukum jadi mentah. Ahok kalah, masuk penjara, kasus hinaan Pancasila dan chat dikeluarkan SP3. Apalagi yg bisa jadi pembenaran fitnah kriminilisasi ulama? Hilang sudah. Tidak ada lagi pembenaran yg bisa diajukan. Kampanye hitam lagi2 mentah.

"Tapi bakal mancing kecewa pendukung, pasti banyak yg mundur dukung Jokowi."

Ya biar saja. Itu hak tiap individu untuk memilih. Tiap hari bisa saja ada orang berganti pilihan. Dari A ke B, dari B ke A, Dari A/B ke golput, dari golput ke A/B. Biasa saja.

Jokowi sejak awal sudah sangat siap menghadapi "ancaman" kehilangan suara.
Kalau sejak awal dia sudah takut kehilangan suara, dia tak perlu mencabut subsidi energi.
Kalau sejak awal dia sudah takut kehilangan suara, dia tak perlu repot membangun wilayah timur dan pedalaman.
Kalau sejak awal dia takut kehilangan suara, cukup manjakan pembangunan Jawa dan Sumatra, beri banyak subsidi.

Tapi kenyataannya dia tidak "main aman". Dia memilih jalan lain. Dia memilih jalan yg sempit dan terjal, jalan yg gelap dan malah sulit.

Jadi, jika hanya karena kasus SP3 ini maka ia "terancam" oleh gelombang "murtad" pendukungnya, jauh sebelum hari ini datang, dia sudah sangat siap menghadapi kehilangan bukan hanya ratusan atau ribuan, tp bahkan jutaan suara.

Saya bisa memaklumi kekecewaan atas SP3 kasus ini. Bisa dibayangkan bagaimana isu ini membuat oposisi benar2 di atas angin. Tapi apa sih yg dikhawatirkan? Toh setiap hari perang di medsos selalu berganti menang kalah? Seminggu dua minggu topik berganti. Hal biasa.

Apalagi, buat yg mendukung, terbukti atau tidak, HRS tetap akan dianggap tidak bersalah. Kalaupun secara hukum terbukti, maka dengan mudah dicari alasannya,

"Ah, paling rekayasa bukti, udah banyak kejadian kok. Oposisi kan selalu ditekan."

Sebaliknya, yg tidak mendukung, terbukti atau tidak, HRS akan tetap akan dianggap bersalah. Kalaupun sekarang dapat SP3, maka dengan mudah dicari balasannya,

"SP3 itu kurang bukti, tp ga otomatis kejadiannya bohong dong. Kalo bohong kenapa ga langsung dituntut dan malah lari?"

Jadi apa sebetulnya muara dr semua ini? Jangan2 semua kecewa ini semata karena tersandera ego pribadi? Ya, seringkali pendukung atau oposan banyak terbawa gengsi memenangkan perang medsos. Buat saya, ini cuma satu dari sekian banyak episode pelengkap saja. Tidak lebih. Karena ya itu tadi, HRS bukan figur kandidat langsung. Sementara tarung sesungguhnya ada di 2019.

Walau begitu, saya yakin ancaman "murtad" muncul lebih karena spontanitas, reaksional, sehingga sangat mungkin berubah saat emosi kembali stabil. Apalagi setelah calon penantang resmi nanti muncul, pasti akan banyak pihak melakukan evaluasi ulang.

Sementara itu, Jokowi akan tetap berjalan di atas idealismenya. Dia tidak pernah memaksa orang mengikutinya. Tinggal kitalah yg harus memilih, bersikap rasional atau emosional.

Sumber : Status Facebook Aldie El Kaezzar

Monday, June 18, 2018 - 14:30
Kategori Rubrik: