Soal Video Anji-Hadi Pranoto, Mafindo Desak Polisi Turun Tangan

REDAKSIINDONESIA-Video viral berisi klaim seorang profesor  menemukan obat penyembuh COVID19 menimbulkan kegaduhan publik dan membahayakan. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mendesak polisi turun tangan menanganinya. 

Video tersebut dinilai mengandung informasi sesat oleh Kemenkes dan IDI. Namun video itu sudah ditonton oleh ratusan ribu orang dalam waktu singkat. Peristiwa ini menambah deretan informasi bohong, yang oleh WHO disebut sebagai infodemi. Infodemi mewarnai publik Indonesia selama pandemi. 

 

Sejak akhir Januari hingga awal Agustus 2020 ini Mafindo mencatat 544 hoaks COVID19. “Infodemi berdampak buruk bagi masyarakat, mengganggu upaya penanganan pandemi. Butuh keseriusan bersama untuk menangkalnya,” kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho.  

Berbagai hoaks dan teori konspirasi, menurut Septiaji, sangat merugikan banyak pihak. Seperti teori konspirasi rumah sakit dan dokter meng-COVID19-kan pasien sebagai lahan bisnis. Sehingga terjadi beberapa insiden penarikan jenazah paksa, hingga intimidasi tenaga medis di beberapa daerah. “Bahkan hingga teori konspirasi terkait agama. Seperti bahwa COVID19 adalah sebuah cara untuk menghancurkan umat agama tertentu dengan membuat umatnya tidak kembali ke sekolah dan mendapatkan pendidikan agama.”

Isu hoaks dan teori konspirasi di seputar vaksin juga berpotensi membuat masyarakat menolak program vaksinasi jika nanti vaksin sudah tersedia. Dikhawatirkan hoaks juga berperan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Video Anji bersama Hadi Pranoto yang disebut sebagai profesor pencipta obat COVID19 adalah salah satu konten berisi klaim meragukan bahkan sesat. “Ini bisa membahayakan publik dan memberi rasa aman yang palsu, dan dapat berbalik menjadi kelengahan masyarakat akan bahaya penyebarannya,” ujar Septiaji. “Masyarakat yang termakan informasi tersebut bisa kemudian menolak protokol pencegahan dan pengobatan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka memilih obat alternatif yang ditawarkan dalam video itu,” Septiaji menambahkan.    

Mafindo mencatat ada 12 klaim sesat dan membahayakan publik dalam video wawancara Anji dengan Hadi Pranoto. Di antaranya terkait klaim obat buatannya sudah menyembuhkan ribuan orang dengan dua atau tiga hari pemakaian. Ada juga klaim bahwa vaksin justru merusak organ tubuh. “Klaim lainnya masker tidak bisa mencegah penularan COVID19. Berbagai klaim tersebut sangat berbahaya bagi publik, sehingga kami mendukung PB IDI yang meminta kepolisian turun tangan.”

Baik Kemendikbud maupun  IDI menyatakan keraguan atas titel profesor bagi Hadi Pranoto. Namun berbagai klaimnya telanjur viral karena dimuat di kanal Youtube Anji dengan subscriber 3.6 juta orang. “Sangat disayangkan sebuah kanal digital dengan jangkauan yang besar namun ikut menyebarkan informasi yang berpotensi membahayakan masyarakat. Di tengah keprihatinan karena kasus positif COVID19 yang terus naik di Indonesia, seharusnya seorang figur publik memberikan teladan dengan berbagi informasi benar.  Mengajak masyarakat mengikuti protokol kesehatan, bukan malah ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan,” sambung Septiaji.

Melihat dampak kerusakan yang ditimbulkan dari maraknya infodemi, dibutuhkan keseriusan bersama untuk mengatasinya. 

Presidium Mafindo, Anita Wahid menambahkan, ”Pemerintah perlu lebih banyak mendengar opini masyarakat yang banyak muncul di media sosial, dan meresponsnya secara proaktif dengan cepat dan akurat. Publik juga membutuhkan kepastian informasi terkait kebijakan yang dikomunikasikan dengan konsisten. Kesimpangsiuran informasi akan membuat tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Biisa juga menjadi pintu masuk kabar bohong.” 

Publik, lanjut Anita, juga perlu berhati-hati dalam menerima informasi, terutama yang terkait dengan berbagai tuduhan konspirasi di balik pandemi COVID19. “Teori-teori ini memanfaatkan keresahan masyarakat akan kondisi yang serba tidak pasti untuk keuntungan pribadi. Baik keuntungan finansial, ketenaran, ideologi, ataupun keuntungan lain. Teori seperti ini biasanya menggunakan komponen-komponen informasi yang sulit diverifikasi kebenarannya oleh masyarakat umum. Sehingga mudah memperdaya masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat perlu bersikap kritis terhadap informasi. Perlu juga mengeceknya melalui kanal-kanal dan sumber berita yang terpercaya.”

Sebagai negara dengan masyarakat hierarkis, lanjut Anita, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dirangkul untuk memberikan keteladanan bagaimana seharusnya masyarakat memilah informasi. Publik juga bisa berpartisipasi untuk ikut mengawasi informasi di sekitar lingkungannya dalam bentuk siskamling digital.  Caranya ikut melaporkan konten yang dinilai meresahkan kepada pengelola platform maupun aparatur negara.

Keseriusan dan gotong royong antara pemerintah, elemen masyarakat dan media massa adalah hal yang sangat penting untuk meredam infodemi. Dengan demikian upaya penanganan pandemi COVID19 bisa menjadi lebih baik.

Tuesday, August 4, 2020 - 10:45
Kategori Rubrik: