Soal Usia Siswa

ilustrasi

Oleh : Budi Setiawan

Memang tidak adil jika sistem zonasi sekolah kriterianya adalah umur siswa yang lulus. Tapi jika dilihat setahun yang lalu, Pemda DKI juga tidak adil. Dulu ketika sistem zonasi diberlakukan, siapapun bisa masuk sekolah terdekat, tidak perduli nilai NEM mereka. Tapi Pemda DKI memberlakukan sistem nilai dalam sistem zonasi.

Para orang tua ananda tercinta tidak protes soal aturan ini kan? Atau sudah lupa?

Sekarang soal usia yang jadi tolok ukur. Yang kalah tua, tetap bisa sekolah di luar jalur zonasi. Pakai jalur nilai.

Benarkan demikian jika alurnya begitu? Tolong saya dikoreksi jika salah.

Jika betul, perkenankan saya menganalisa kenapa Pemda DKI menerapkan usia sebagai tolok ukur.

Pertama, sistem zonasi.

Saya sangat bersyukur pak Nadiem meneruskan terobosan bersejarah pak Muhajir yakni sistem zonasi.

Sistem zonasi membredel habis predikat sekolah favorit. Pendidikan untuk semua. Bukan cuma orang kaya. Tapi juga orang miskin. Sistem zonasi mengubah perilaku sekolah dan guru sekolah yang favorit yang kerjanya jauh lebih ringan karena punya siswa yang sudah "jadi". Lengkap dengan aneka "senjata" yang diberikan orang tua seperti bimbingan test.

Sekolah sistem zonasi memberi pekerjaan ekstra bagi sekolah dan guru agar mengajar lebih bagus dan keras . Anak yang kurang daya tangkapnya tidak bisa lagi dikeluarkan dan diminta mengundurkan diri. Melainkan harus digembleng agar sepadan atau paling tidak jadi lebih pintar.

Jadi guru yang sudah dibayar mahal harus membuktikan diri mereka sebagai pengajar yang tangguh. Bukan sekedar mengejar kisi-kisi kurikulum.

Kedua, Zonasi dan Usia.

Pagebluk ini secara nyata membuat semua pemerintah daerah kelimpungan cari tolok ukur. Pasalnya tidak ada NEM. Nilai kelulusan hanya didasarkan pada nilai ijasah.

Apakah nilai ijasah itu menggambarkaan kemampuan akademis?

Jelas tidak. Itu bisa dibilang nilai katrolan. Tidak semurni NEM.

Jadi apa yang tersisa dalam soal penerimaan murid baru di SMP dan SMU di DKI?

Sistem zonasi dan nilai ijasah.

Jika nillai ijazah dipakai maka semua sekolah jor-joran kasih nilai tinggi bagi siswanya.

Pemda DKI pastinya sangat paham soal kongkalingkong ini.

Jadi nilai ijazah tidak bisa dipakai ukuran. Karena tidak bisa dibedakan mana anak miskin yang nilainya bagus dengan anak kaya yang nilainya bagus. Atau sebaliknya. Atau kombinasi antara dua itu.

Karena itu, supaya fair dan adil, usia yang jadi tolok ukur. Mau kaya mau miiskin. Mau nilainya bagus atau jelek. Yang lebih tua punya kesempatan masuk ke sekolah dekat rumah. Yang tersingkir karena usianya lebih muda mesti bersaing di sekolah luar zonasi.

Artinya, kebijakan Pemda DKI soal usia semata karena tidak ada tolok ukur yang bisa dijadikan acuan. Hingga boleh dikata, kebijakan ini diambil dalam keadaan darurat.

Jika sudah normal, saya rasa usia tidak akan dijadikan tolok ukur di Jakarta. Melainkan kedekatan rumah siswa dengan sekolah. Mau rendah atau tinggi nilai NEM nya.

Hingga keadilan dalam memperoleh pendidikan tetap terjaga.

Sekolah untuk semua. Guru harus menjadikan sekolah sebagai sarana pendidikan bagi semua Tidak ada favorit-favoritan.. Bukan untuk orang kaya saja.

Terlepas dari sistem darurat yang diberlakukan sekarang, kita senang bahwa sistem zonasi tetap diberlakukan dan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua secara luas. Termasuk yang protes soal usia sebagai tolok ukur.

Ini artinya kita bisa berharap

Sekolah akan mengubah sampah jadi kompos.

Mengubah yang nakal menjadi berakal.

Mengubah yang lambat menjadi pintar dan menjadi orang yang bermanfaat.
.

Sumber : Status facebook Budi Setiawan

Thursday, June 25, 2020 - 09:15
Kategori Rubrik: