Soal Enzo, Netijen Paranoid?

ilustrasi

Oleh : Nisa

Statusku sebelumnya ku keep karena aku sempet galau, takut mendzolimi anak yatim yg pingin jadi tentara. Takut bersikap tidak adil karena emaknya kampret dan aku cebong, dan memastikan diri, apakah hanya sekedar paranoid?.

Dan pagi ini aku mo ngungkapin isi hati.

Membaca media online, pihak tim seleksi? Menyatakan, Enzo lolos test Mental Ideologi. Tapi benarkah? Hari gini? Bagaimana dengan jejak digital yg ke-gap netijn Indonesia yg kekepoannya adimakayasa se-galaksi bima sakti?

Hari gini, seleksi2 sekolah, beasiswa, atau cari kerja melibatkan medsos peserta. Ketahuan misuh dipostingan atau menganiaya binatang bisa didiskualifikasi. Dan tentu soal ideologi melampaui semua itu. Harusnya. Bahkan sempat ada kekhawatiran di kalangan orang tua peserta pemburu beasiswa yg anaknya punya nama2 yg dianggap 'berbau radikal'. Syukurnya tak ada masalah, karena jejak digitalnya baik2 saja, tidak terindikasi perpaham radikal. Dengan aturan seperti ini, apakah tim seleksi bisa disebut 'hanya paranoid?'

Jika seleksi beasiswa/ pekerjaan yg 'tidak khusus' saja demikian mempertimbangkan jejak digital (termasuk yg berkaitan dg ideologi) , bagaimana dengan seleksi TNI/POLRI yg bisa dibilang khusus? Tugas mereka lho nantinya bakalan menjaga habis2an ideologi pancasila. Dengan nyawanya!!!

Seorang Taruna tidak boleh pesiar tanpa mengenakan seragam. Itu bukan aturan tertulis, tapi sanksi pelanggarannya bisa tunda pangkat. Karena dikhawatirkan akan ugal2an karena dikungkung di pendidikan pada usia muda. Dengan memakai seragam mereka punya beban moral terhadap seragamnya. Seragam menjadi semacam fungsi kontrol. Mereka diberi sanksi hanya karena tak pakai seragam, padahal belum tentu ugal2an. Banyak juga aturan2 tak tertulis yg sepertinya 'sepele' tapi jika dilanggar sanksinya berat mulai dr tunda pangkat sampai dikeluarkan. Dan tentu pelanggaran2 itu jauh dibawah pelanggaran soal ideologi.

(Lagipula penganut ideologi khilafah itu fungsi kontrolnya pemahaman mereka sendiri beserta tafsir suka2 kelompoknya. Jangan harap bisa dikontrol seragam).

Okey, semua orang bisa berubah. Apalagi masih muda. Tapi lembaga pendidikan AKMIL/ AKPOL bukan lembaga deradikalisasi. Anak2 yg masuk kedalamnya harusnya sudah steril soal ideologi, tidak tercemar/ terpapar, itu yg paling utama, swlain lolos kesamaptaan, akademik, anthropometris dll. Jadi pihak pendidikan terima bersih. Tidak ada waktu untuk deradikalisasi. Sebagaimana tak ada waktu untuk mengoreksi telapak kaki anak yg terlalu ceper hingga tak kuat lari jauh dengan sepatu khusus, nyuntiki varises, benerin varikokel, ato melatih push up hingga sesuai target. Semua itu tugas orang tua untuk mempersiapkan. 
Waktu 3 tahun di pendidikan digunakan untuk mengolah apa2 yg sudah siap diolah itu hingga jadi seorang Prajurit yg fisiknya prima, otaknya cerdas, dan jiwanya merahputih.

Lha emange mbok pikir Lemdik itu pusat rehabilitasi apa?

Kalo sudah steril ideologinya, baru dikuatkan dg sujud dilapangan hitam kalo perlu sampe ndhasnya dekok dan idungnya mimisan, biar dia cinta pada tanah dimana darah emaknya tertumpah ketika dia dilahirkan. Atau kalo dia tidak lahir di Indonesia, dia akan mencintai tanah yg memberinya segala sesuatu. Menumbuhkan suket teki, atau pisang di ladang penduduk Magelang yg ikhlas mereka colong saat kaliren dalam kegiatan napak tilas Jendral Besar Soedirman. Pisang yg hingga kulitnya dikerok2 dimakan. 
Atau melalui sekian ritual berat hingga mblasuk2 kuburan, merayapi kawat berduri, ditembaki thang thong thang thong, demi menjamas sang saka merah putih. Tidak ada waktu bagi lemdik untuk ikut menjamas otak anak2 yg berfikir bahwa ritual merah putih itu musyrik!

Kalo sudah bener fisiknya baru dibentuk biar keras, 6packs dan tegak, dg latihan2, sesuai standar pendidikan, hingga bentuk mereka nampak seragam. (Anak2 yg sudah terbentuk karena gym biasanya tidak lolos karena tidak sesuai standar pendidikan).

Intinya, sebagai warga negara tentu aku punya hak untuk menuntut bahwa mereka yg dipercaya untuk menjaga NKRI, pancasila dan merahputih harus benar2 bersih ideologinya. Apalagi anak Taruna AKMIL, mereka nantinya akan memimpin PASUKAN, dipercaya memegang SENJATA. Mereka akan punya kekuasaan. Mereka harus paham Kemanusiaan, Ketuhanan, dan rasa cinta pada ideologi negara jauh melampaui orang2 biasa. Aku juga setuju bagi yg 3% yg kata menhan terpapar itu segera ditindak. Baik di TNI maupun POLRI, termasuk istri2nya yg suka ngaji2 ga jelas dan mempengaruhi anggotanya. Harus begitu. Kalo gak mau ya jangan jadi Tentara ato polisi, jangan jadi istri Tentara atau polisi. Silahkan jadi aktivis/ istri aktivis, atau apapun yg menurut kalian lebih bebas. Tidak terikat aturan ketat. Kalo ingin jadi jihadis ya, kejar cita2 sampai ke Afganistan, jangan di Magelang. Masih banyak anak2 nasionalis patriotik yg jiwa raganya merah putih ingin jadi Tentara/ Polisi. Bisa jadi mereka juga anak yatim. 
Merampas kesempatan mereka dan menerima catar yg punya masalah ideologis adalah ketidak adilan.

Kalo Enzo mau jadi tentara, karantina dl. Tapi tidak dipendidikan. Tak ada waktu. Seorang narapidana bom bali berkata: "Butuh waktu kurang 2 jam untuk menjadikan seseorang radikal sampai mau bunuh diri" 
Tapi butuh waktu bertahun tahun bahkan seumur hidup untuk deradikalisasi.

Jadi netijn termasuk aku ikut bersuara soal ini bukan karena paranoid. Sebab Al bagdadi itu nyata. Dia berpaham radikal, memegang senjata, punya pasukan, perintahnya ditaati, punya kuasa. Dan kehancuran yg ditimbulkannya nyata.

Sumber : Status Facebook Nisa

Friday, August 9, 2019 - 18:30
Kategori Rubrik: