Smart Power Jokowi, Kunjungan Ke Kopassus, Marinir dan Brimob

 

Oleh : Muhammad AS Hikam

Kunjungan Presiden Jokowi (PJ) dalam dua tiga hari terakhir ke markas Kopassus (TNI-AD), Korps Marinir (TNI-AL), dan Korps Brimob (Polri), saya kira bukanlah sebuah kegiatan yg hanya bersifat rutin belaka. Kunjungan ini merupakan rangkaian komunikasi politik RI-1 yg telah dilakukannya sebelum dan sesudah peristiwa aksi massa 411. PJ menggunakan soft power berupa 'blusukan ke atas' dlm rangka merangkul elite politik dan organisasiasyarakat sipil, khususnya ormas Islam, dan menggunakan pendekatan hard power dengan kunjungan ke markas2 kesatuan pemukul militer dan Polisi. Bujan tidak mungkin PJ akan melengkapi kunjungan beliau ke pasukan pemukul dan anti terorisme milik TNI -AU, yaitu Paskhas yg memiliki Den Bravo itu.

Gabungan antara 'hard dan soft power' itu biasanya disebut dg istilah 'smart power' atau kekuatan cerdas. Hal itu dimaksudkan utk membangun soliditas dan dukungan dari komponen2 negara dan masyarakat utk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman yg dipersepsikan akan mengganggu stabilitas saat ini. Sangat boleh jadi bahwa asesmen thd kondisi kamnas saat ini yg diterima oleh PJ menunjukkan bahwa perluasan aksi 411 bisa mengarah kepada destabilitas politik, kendati gerakan protes tsb menggunakan alasan 'penegakan hukum'.

Indikasi faktual memang cenderung mengarah kepada kesimpulan tsb. Demo yg semula berlangsung damai itu berakhir ricuh dan pihak penegak hukum dan keamanan kini sedang melakukan penyelidikan intensif terhadap pihak2 yg diduga sebagai dalang kerusuhan. Adanya berbagai pidato atau orasi yg berisi hasutan melakukan pemakzulan Presiden yg sah melalui 'parlemen jalanan', upaya membawa masuk pendemo ke gedung Parlemen, dan aksi2 kriminal spt penjarahan, adalah termasuk diantara fakta2 lapangan yg memperkuat kesimpulan di atas. Sulit utk.membantah bhw demo 411 telah dimanfaatkan oleh pihak2 yg memiliki vested interests politik untuk menciptakan kondisi instabilitas politik dan keamanan di Jakarta dan bisa meluber ke daerah lain.

Kendati saya pernah mengatakan bhw aksi demo 411 tdk akan menjadi showdown, tetapi tidak ada jaminan bahwa hal itu sama sekali tak mungkin terjadi di masa yad. Gejala ke arah itu cukup jelas ketika proses penyelidikan thd Gub Ahok yg sedang berjalan ternyata masih dianggap belum memuaskan. Mulai muncul ancaman jika hasilnya tdk sesuai harapan pihak anti Ahok, maka aksi2 lebih besar bisa terjadi. Belum lagi berseliwerannya informasi ttg adanya "pembocoran laporan intelijen" terkait pemyandang dana dan keterlibatan sementara elitw politik dlm aksi 411. Mungkin saja laporan seperti itu validitasnya rendah, atau hanya merupakan bagian dari perang urat syaraf saja, namun dalam politik tak bisa diabaikan begitu saja.

Walhasil probabilitas terjadinya sebuah showdown antara PJ dg pihak2 yg ingin menjatuhkan beliau, sekecil apapun, tetap perlu disiasati dan direspon secara proporsional. Dan PJ tampaknya memang melakukan hal itu. Komunikasi politij dan kesiagaan mengantisipasi segala kemungkinan yg paling buruk beliau lakukan. Untuk sementara, upaya beliau cukup berhasil dalam meredam dan mendinginkan pemanasan situasi pasca 411. Respon pasar masih positif dan reaksi2 internasional menunjukkan konfidensi yg tinggi thd kemampuan PJ menghandel dinamika politik di Indonesia.

Bagaimanakah respon pihak2 anti PJ selanjutnya setelah target destabilitas yg diinginkan tak berhasil? Kita lihat saja apa yg akan dilakukan lagi pda 28 November ketika proses hukum berupa gelar perkara kasus Ahok dilaksanakan. Sebab event tsb jelas akan menjadi wahana yh akan dimanfaatkan secara optimal.oleh.pihak2 tsb.**

Sumber : facebook Muhammad AS Hikam

Friday, November 11, 2016 - 11:45
Kategori Rubrik: