Siti Aisyah Bebas Hukuman Mati Di Malaysia Karena Pemerintah

ilustrasi

Oleh : Muhammad Jawy

Sengkarut di Sekitar Pembebasan Siti Aisyah: Adakah Peran Pemerintah Indonesia?

Jawaban PM Malaysia Mahathir Muhammad ketika ditanya tentang apakah ada unsur diplomatik dalam pembebasan Aisyah, "I have no information" ditafsirkan sebagai bantahan atas peran pemerintah Indonesia. Dan ini yang diyakini oleh beberapa pihak, seperti Dahnil Anzar, Juru Bicara 02 yang melabeli klaim peran pemerintah sebagai "Kebohongan skala Internasional, yg mempermalukan bangsa."

Namun berjalannya waktu, secara berangsur, mulailah beberapa informasi dan dokumen muncul di media sosial, salah satunya adalah surat dari Menhumkam RI, Yasonna Laoly dan surat balasan dari Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas.

A. Surat dari Menhumkam RI, dengan judul : RE : REQUEST FOR ASSISTANCE FOR THE RELEASE OF SITI AISYAH menyebutkan permintaan untuk mempertimbangkan tuntutan kepada Siti Aisyah dan mengembalikan ke Indonesia, dengan tiga alasan:

1. Aisyah dijebak bahwa tindakannya adalah bagian dari reality show, sehingga tidak memahami alasan kenapa ia melakukan aksi tersebut, dan tidak punya niatan untuk membunuh Kim Jong Nam.

2. Aisyah dijebak dan tidak mengetahui bahwa ia diperalat oleh intelijen Korea Utara.

3. Aisyah tidak mendapat keuntungan dari aksi tersebut

Yasonna juga menyebutkan hubungan yang terjalin sangat baik antara Indonesia dan Malaysia sebagai pertimbangan.

NB: Gambar surat ini tidak ada tanggal dan nomor surat, bisa jadi ada di halaman depannya? Karena isi surat ini tampaknya ada di halaman 2.

B. Tanggal 8 Maret 2019, Jaksa Agung Malaysia mengirim surat kepada Menhumkam RI Yasonna Laoly, dengan judul sama : RE : REQUEST FOR ASSISTANCE FOR THE RELEASE OF SITI AISYAH dan badan surat dua paragraf yang berisi:

Menghormati pertimbangan yang disampaikan, serta menimbang hubungan baik antara dua negara, ia dengan bahagia menginformasikan bahwa proses penuntutan terhadap Siti Aisyah akan masuk ke nolle prosequi sesuai dengan Pasal 254 KUHP Malaysia.

Dengannya, penuntut akan meminta pengadilan untuk memerintahkan "discharge no amounting to aquittal" kepada Siti Aisyah. Artinya setelah dia diputus bebas oleh pengadilan pada 11 Maret 2019, ia akan dibebaskan dan boleh kembali ke Indonesia.

Jadi makna perkataan PM Mahathir Muhamamad, "I have no information", bukan berarti penolakan atas peran Indonesia, namun menjelaskan bahwa ia bukan pihak yang memiliki informasi dan otoritas dalam kasus ini. Dan Jaksa Agung-lah yang memiliki otoritas dalam kasus ini, sehingga informasi dan keputusan ada di tangan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, yang dalam suratnya jelas menyebutkan bahwa ia menerima permintaan Indonesia. Dan informasi ini juga disebut oleh Reuters dalam beritanya di :

https://www.reuters.com/…/us-northkorea-malaysia-kim-return…

Kesimpulannya, ada peran penting dari Pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan Siti Aisyah.

Semoga bisa menjadi penjelas.

Sumber : Status Facebook Muhammad Jawy

Friday, March 15, 2019 - 06:45
Kategori Rubrik: