Sisi Lain Bisnis Miras

ilustrasi
Oleh : Islah Bahrawi
Saya mau bahas sisi lain bisnis miras yang masih cuan saat ini.
Sahabat,
Presiden sudah keluarkan pernyataan. Bahwa lampiran Perpres No. 10/2021 di cabut. Dengan demikian ketentuan UU Cipta kerja bahwa Miras terbuka untuk investasi atau di keluarkan dari negatif investasi tidak ada lagi pengecualian hanya untuk daerah tertentu saja. Bisa dimana saja. Dengan demikian pengaturan ulang distribusi perdagangan miras tidak perlu ada lagi. Dengan demikian kembali seperti sebelumnya. Bebas bisnis miras.
Saya akan membuat penilaian dari sisi bisnis. Bisa benar bisa salah.
Tapi cukup liat otak bisnis saja. Engga usah serius- serius amat.
Katakanlah saya sebagai disributor dan importir Miras. Selama ini saya dapat kemudahan impor dan tentu bisa main mata sama aparat. Impor 1000 botol, masuknya 10.000. Bisa dong. Apa lagi perbedaan harga impor dengan harga market beda jauh.
Contoh saja : Wine itu harga impor hanya Rp, 50.000 ( di bawah 1 tahun). Per botol. Pajak dan cukai 75%. Pajak Pemda 75%. Totalnya jadi Rp. 225.000. Saya jual diatas Rp. 500.000 perbotol. Cuan di atas 100%. Itu baru wine, belum lagi Miras kelas Whisky, engga tanggung tanggung untungnya. Perbedaan harga impor dengan haga lokal bisa 4 kali lipat.
Market ?
Engga usah repot. Kalau anda dapat izin impor miras dan distributor. Para agent setor uang di depan sebelum barang sampai. Jadi anda engga keluar modal sama sekali.
Jadi keluarnya apa ? ya lobi ..lobi semua pihak. Caranya ? nonton aja film mafia.. Gimana mereka bayar semua pihak yang terlibat. Engga bayar ? ya di grebek oleh aparat. Sudah banyak contoh aparat musnahkan miras impor.
Kok begitu ? Karena selagi bisnis di atur, ya peluang rente terbuka untuk semua pihak. Beda kalau bisnis engga di atur. Persaingan akan terbentuk. Rente makan bakiak. Terus gede engga cuan bisnis mabok ini ? gede banget. Bayangin aja pajak resmi tahun 2019 di terima pemerintah sebesar Rp. 7,4 triliun. Itu yang resmi. Yang engga resmi ? Lebih gede lagi. Mungkin 10 kali lipat.
Makanya jangan kaget RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) tidak dapat respon meriah dari semua pihak termasuk Ormas Islam dan MUI. Padahal kalau benar benar mau jalankan ajaran islam, cobalah perjuangkan untuk golkan RUU LMB.
Mau enggak ?
Faktanya sejak di usulkan pada 2015 sampai kini tertunda pembahasanya.
Pembatalan Lampiran Perpres 10/2021, itu artinya bisnis miras tetap cuan dan tetap pesta. Engga ada yang usik.
Nikmat mana lagi yang kamu dustakan berbisnis di Indonesia.
=====!=====
Pagi kemarin bakda Subuh saya ditelepon seorang terkenal yang lama saya kenal. "Cak, saya mau bicara soal Perpres Miras," katanya. Saya tersentak, seorang hebat berbicara Miras dengan saya yang bukan siapa-siapa. Saya yang bukan peminum, bukan juga pelaku "Oplosan", apalagi pemilik Multi Bintang.
"Itu bukan Perpres Miras bang, itu soal aturan investasi yang di dalamnya ada item investasi Miras," saya menimpalinya. "Ya, itu artinya legalitas kalau investasinya sudah diatur. PBNU secara tegas menolak itu," kata dia. "Oke bang," kata saya, "terus apa yang abang mau dari saya yang bukan pejabat, bukan orang terkenal, saya rakyat biasa yang berteriak pun belum tentu lantang." Dia langsung menyanggah, "suarakan kebenaran tolak soal Perpres Miras, whatsoever!"
Saya seruput kopi pagi saya dulu sedikit. "Bang, bukankah setahu saya soal Miras ini sudah legal sejak lama. Investasinya pun juga sudah lama ada di negara kita. Ada Delta di Jakarta, Multi Bintang di Tangerang, Suba Indah di Bogor, itu yang saya tahu. Terus mengapa harus heboh sekarang?" Dia segera menjawab, "tapi ini Jokowi cak, ada Kyai Amin di sebelahnya." Saya seruput lagi kopi di hadapan saya, "kalau presiden lain boleh, gitu? Apakah kalau pak Jokowi mencabut Perpres itu, perusahaan yang sudah ada langsung tutup? Atau saham Pemprov DKI di pabrik bir yang menghasilkan ratusan milyar pertahun akan dijual?" Dia agak lama untuk menjawab, beberapa detik kemudian dia nyahut, "baiklah cak, nanti kita diskusi lagi."
Menyikapi suatu persoalan politik tidak boleh kaget dan gegabah. Sebuah aturan adalah produk politik, maka kontroversi yang melingkari harus dicerna dengan lapang. Kita harus membiasakan diri melihat persoalan bukan dari apa yang terlihat, tapi juga meraba dari apa yang tak terlihat. Ketika otak hanya berisi palu, maka semua yang terlihat hanyalah paku.
Jokowi telah mencabut investasi Miras dalam Perpresnya. Sekarang siapapun boleh membuka pabrik Miras dimanapun - bukan di daerah tertentu seperti yang diatur dalam Perpres itu. Dan Miras oplosan berkedok herbal akan tetap beredar di kampung-kampung tanpa cukai. Kita cukup pura-pura tak pernah tahu soal itu.
sc : Islah Bahrawi
Perpres no.10/ 2021 di cabut ...
Otomatis,
Perpres no.74/2013 masih berlaku.
Alhamdulillah terima kasih pak Jokowi...gumam syetan yang sedang memegang botol minuman lagi nangkring..
 
Sumber : Status Facebook Islah Bahrawi
Saturday, March 6, 2021 - 12:15
Kategori Rubrik: