Silang Sengkarut Koordinasi Pemerintah Mengatur Ojol

Oleh: Rudi S Kamri

Koordinasi semrawut antar instansi Pemerintah dalam pengaturan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait adanya pandemi Covid-19 masih saja terjadi. Kali ini menyangkut boleh tidaknya ojek motor berbasis aplikasi (Ojol) mengangkut penumpang. Koordinasi sederhana yang seharusnya mudah dilakukan oleh para pemangku kebijakan Pemerintah, gagal dilakukan. Konsekuensinya masyarakat dibuat bingung dan saya yakin aparat di lapangan pun juga akan kebingungan.

Saat diwawancara Kompas TV di acara Satu Meja, pada tanggal 7 April 2020, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa Ojol mendapat diskresi (pengecualian) diperbolehkan membawa penumpang. Padahal menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 terkait PSBB hal itu dilarang. Besoknya Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri mengatakan hal yang senada. Namun aneh bin ajaib saat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 33 tahun 2020 terkait PSBB dipublikasi isinya berbeda, Ojol dilarang membawa penumpang.

 

Secara jujur saya lebih setuju dengan isi Permenkes dan Pergub DKI Jakarta yang melarang Ojol membawa penumpang di wilayah PSBB. Karena hal itu merupakan salah satu cara yang efektif agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Hal ini demi keselamatan pengemudi Ojol sendiri dan penumpang serta orang lain. 

Namun kelegaan saya ternyata hanya berumur sehari saja.

Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan ad interim ternyata sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 tahun 2020 yang isinya kontradiktif dengan Permenkes dan Pergub DKI Jakarta. Dalam Permenhub tersebut disebutkan Ojol diperbolehkan membawa penumpang dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. 

Meskipun juru bicara Kementerian Perhubungan dakik-dakik mengatakan bahwa Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tidak bertentangan dengan aturan PSBB yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun akal sehat kita tidak bisa dibohongi kalau telah terjadi tabrakan kebijakan yang sangat serius antara dua Kementerian. Dan korbannya adalah masyarakat jadi mumet dan aparat penegak hukum di lapangan jadi bingung.

Menurut saya dengan mengikuti kaidah dan etika tata laksana pemerintahan, seharusnya terkait status PSBB ini sudah menjadi domain dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, untuk mengatur detail peraturan di lapangan. Karena Gubernur sudah mendapat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat cq Menteri Kesehatan untuk melaksanakan penerapan status PSBB di wilayahnya beserta koridor aturan yang ada. Jadi tidak perlu lagi Kementerian teknis seperti Menteri Perhubungan membuat aturan tambahan yang ternyata tambah membingungkan masyarakat.

Inilah Indonesia. Sesuatu masalah yang sebetulnya sangat sederhana dibuat rumit dengan birokrasi yang amburadul. Hal ini terang benderang memamerkan di depan publik betapa kacaunya koordinasi antar instansi di negeri ini. Jujur saya kasihan dengan Presiden Jokowi. Dengan kebijakan Presiden yang nyaris sempurna terkait penanganan penyebaran Covid-19 dirusak oleh cara kerja ala acak kadut dari para pembantunya.

Harapan saya, Permenhub Nomor 18 tahun 2020 segera dibatalkan. Karena hal itu berpotensi memperparah penyebaran virus corona di negeri ini. 

Duh negeriku tercinta Indonesia Raya 

Salam SATU Indonesia
12042020

 

(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)

Monday, April 13, 2020 - 17:00
Kategori Rubrik: