Sikap Resmi Muhammadiyah Jelang Pengumuman Hasil Pilpres

ilustrasi

Oleh : Alim

Sangat menarik postingan Ilmuwan Politik, DR Abdul Gaffar Karim ini:

Tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah turut mendirikan negara ini lewat kesertaan di BPUPKI, PPKI, Panitia 9, dan pemerintahan pertama.

NU dan Muhammadiyah adalah pemegang saham negeri ini. Tugas warga NU dan Muhammadiyah adalah menjaga agar negeri ini tetap aman dan tentram.

Warga NU dan Muhammadiyah yang baik pasti berpantang membuat negeri ini kocar-kacir hanya karena ambisi politik segelintir orang -- apalagi kalau orang itu bukan warganya sendiri. NU bukan, Muhammadiyah bukan; kok NU dan Muhammadiyah yang harus pasang badan untuk syahwat politiknya.

Setelah tulisan Mas Gaffar tersebut, saya ingin menambahkan catatan, sesuai Ketua Umum PP Muhammadiyah, DR. Haedar Nashir, bahwa dalam amandemen UUD 45 ada satu ayat yang ditambahkan pada UUD45 lama, yang secara tegas mengatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum". Maka segala sesuatu, termasuk politik, harus dikembalikan kepada jalur hukum. Itu undang undang dasar yang berbicara.

Sesuai dengan itu, maka unjuk rasa sangat sah secara hukum tentu sejauh pelaksanaannya yang sesuai dengan hukum. Soal pemilu dan segala detilnya, semua usaha harus pada jalur hukum dan tidak boleh ada tindakan inkonsititusional. Itulah juga sikap Muhammadiyah, sebagai pemegang saham sekaligus penjaga negeri ini dan sesuai dengan ghirah jihad konstitusi yang selama ini Muhammadiyah lakukan.

Maka kalau ada pihak-pihak yang berusaha menarik-narik Muhammadiyah untuk mendukung kubu politik tertentu, meskipun mengaku orang Muhammadiyah, apalagi menggunakan tindakan inkonstitusional, tolong jangan dilanjutkan karena percuma, Muhammadiyah tidak akan melakukannya.

Berikut adalah video mengenai UUD 45 dan proses pemilu, dan link berita tentang 6 sikap dan himbauan Muhammadiyah kepada seluruh pihak

Sumber : Status Facebook Alim

Sunday, May 19, 2019 - 17:00
Kategori Rubrik: