Sikap Jokowi Terkait Debat Komunis Kivlan Zein dan Luhut

Oleh : Ninoy N Karundeng

Tak henti-hentinya debat antara Kivlan Zein dan Jenderal Luhut Pandjaitan. Debat saling serang antara sesama anggota TNI sangat menarik. Kivlan Zein sebagai orang biasa melawan Menkopolhukam yang lebih berpengaruh, hanya menjadi panggung politik dan dimanfaatkan oleh misalnya FPI. Yang menarik justru kontroversi tentang PKI dan Gestapu tidak menimbulkan reaksi berlebihan dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi membiarkan wacana tentang komunis berkembang di antara orang kepercayaannya, yakni Menkopolhukam Jenderal Luhut Pandjaitan dengan Kivlan Zein.

 Mari kita telaah posisi, cara pandang, dan enam kecenderungan sikap Presiden Jokowi terkait dengan peristiawa G30S/PKI 1965 dan upaya penggiringan opini dengan hati gembira ria riang senang bahagia suka-cita menari menyanyi dansa jungkir balik koprol guling-guling ngakak menonton debat kusir ala jenderal sebagai sisa Pilpres 2014 yang gagal di-move-on-kan oleh diri mereka sendiri selamanya senantiasa.

Pertama, polemik tentang G30S telah berlangsung 30 tahun dan selalu menjadi isu panas. Isu komunis selalu dijadikan alasan untuk memojokkan pihak-pihak yang menjadi target politik dan kepentingan tertentu.

Contoh, eyang saya Presiden Soeharto menyerang Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan bahkan memenjarakan Budiman Sudjatmiko, di samping menggemborkan isu bahaya laten komunis dan PKI.

Contoh lainnya, bahkan dalam kampanye pilpres 2014 tuduhan tentang PKI dan sebagainya melayang ke mana-mana dengan tujuan pendiskreditan terhadap capres Jokowi yang disebut berafiliasi dengan PKI – suatu kampanye hitam legam yang tak bertanggung jawab. Capres Jokowi tidak menanggapi kampanye kotor itu.

Kedua, peristiwa G30/S PKI dan korban sekitar sejuta orang yang dituduh atau memang anggota PKI adalah peristiwa sejarah yang terkait dengan konflik vertikal dan horizontal yang tidak hitam-putih. Di samping peristiwa pembantaian terhadap para anggota PKI dan pendukungnya terjadi pula pembunuhan sebagai perlawanan para orang PKI terhadap penumpasnya. Keterangan salah satu pensiunan jaksa di Salatiga, yang bulan lalu penulis wawancarai, yang menangani kasus pengadilan kilat 1966 terhadap tertuduh komunis menyebutkan situasi pada saat itu penuh ketidakpastian dan chaos secara hukum, politik, moral, dan sosial.

Ketiga, Presiden Jokowi sangat memahami isu belakangan tentang PKI sebagai jebakan politik. Isu permintaan maaf kepada korban PKI dan upaya mendorong Pemerintah RI, c.q. Presiden Jokowi, adalah upaya untuk secara spesifik meminta maaf kepada para korban Gestapu, sejatinya adalah upaya menjerumuskan pemerintahan demokratis sipil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, setelah Gus Dur dengan tegas meminta maaf atas keterlibatan warga Nahdliyin dalam peristiwa pembantaian G30S, sebagia warga negara dan bangsa sebagai upaya rekonsiliasi antar sesama manusia.

Presiden Jokowi didorong oleh beberapa orgnisasi LSM yang memiliki agenda dan dukungan dana dari Barat, untuk meminta maaf kepada korban G30S PKI. Permintaan dan dorongan ini memiliki motif lanjutan yakni

(1) menyalahkan TNI dan para ormas yang membantu TNI sebagai pembasmi konflik horizontal dan vertikal Gestapu itu.

Lalu (2) meminta kompensasi dan pengadilan rekonsiliasi dan kebenaran yang jelas akan memojokkan pemerintah sekarang dan pemerintah Orde Baru pimpinan eyang saya Presiden Soeharto.

Dan, (3) tentu menjadikan permintaan maaf itu sebagai legitimasi pembuktian isu Presiden Jokowi dikampanyehitamkan sebagai terkait dengan PKI – suatu tuduhan yang keji secara politik, hukum, sosial, dan relijius yang tidak ditanggapi oleh Presiden Jokowi.

Pun selama pemerintahan sejak Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan Presiden Megawati, termasuk SBY, tidak ada wacana meminta maaf kepada korban Gestapu. Baru saat Presiden Jokowi ada wacana mendorong Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta maaf. Tentu Presiden Jokowi tak akan melakukan permintaan maaf kepada korban PKI.

Keempat, Presiden Jokowi memahami sepenuhnya, bahwa isu kebangkitan komunis yang diwacanakan selalu digunakan sebagai alat politik kuno warisan Orde Baru eyang saya Presiden Soeharto yang terbukti ampuh digunakan untuk membungkam lawan politik.

 Isu ini sedang dicoba untuk digemborkan di tengah keterpurukan dan kekalahan para pemercaya paham segregasi dan radikal baik kanan maupun kiri yang tidak mendapatkan tempat di kalangan rakyat mayoritas.

Terlebih lagi, di Indonesia timbul kesadaran keberagamaan yang kuat dan upaya kembali menguatkan nilai-nilai Pancasila dan keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia yang jelas menghantam gerakan radikal dan para teroris dan koruptor.

Kelima, Presiden Jokowi tidak akan meminta maaf kepada para korban G30S PKI karena peristiwa G30S PKI dijadikan sebagai agenda politik dan ditunggangi oleh kepentingan di luar upaya untuk menyejukkan iklim politik. Kegagalan move on kekalahan Pilpres 2014 digunakan sebagai alat pancing untuk tujuan mengganjal pencalonan Presiden Jokowi 2019.

Keenam, pemerintah RI pimpinan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, beserta jajaran TNI/Polri, BIN dan masyarakat sepenuhnya paham tentang bahaya laten komunis, namun tidak akan menjadikannya sebagai phobia yang merusak hati, pikir dan rasional bangsa Indonesia.

Jadi, itulah 6 sikap Presiden Jokowi terkait dengan isu komunis dan kebangkitan komunis di Indonesia dan Presiden Jokowi tidak akan menanggapi secara berlebihan. Pun dipastikan Presiden Jokowi tak akan meminta maaf kepada para korban Gestapu.

Dan, debat Kivlan Zein dan Jenderal Luhut Pandjaitan dapat dipahami sebagai hanyalah debat kusir anak zaman baheula dengan anak muda zaman baru yang paham bahwa di dunia komunis telah padam dan tidak laku, hanya menyisaka satu negara komunis: Korut.

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sepenuhnya tak akan terpancing isu komunis dan membuat blunder politik yang akan dimanfaatkan sebagai panggung politik bagi musuh politik Presiden Jokowi. Demikian Ki Sabdopanditoratu dan the Operators. Salam bahagia ala saya.** (ak)

Sumber : kompasiana.com

 

Monday, June 6, 2016 - 07:00
Kategori Rubrik: