Sidang Saksi Ahli TKN, Mencerahkan

ilustrasi
Oleh : Arya Haryadi Darmawan
 
Bagi yang menikmati persidangan di Mahkamah Konstitusi 21.06.2019, siapapun bakal terpukau. Terutama pada semburan teori-teori hukum yang dijelaskan dengan gamblang oleh Prof. Edward OS Hiariej atau dikenal juga sebagai Prof. Eddy Hiariej sebagai saksi ahli pihak terkait (paslon #01). 
 
Dengan "digelontorkannya" berbagai teori maupun filosofi hukum oleh Prof. Eddy Hiariej (dosen Fakultas Hukum UGM) dalam sidang Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilpres 2019 pada 21.06.2019 kemarin, maka semakin kuat sudah bahwa (seandainyapun hal itu betul) tuduhan adanya kecurangan-penggelembungan-suara secara-Terstruktur-Sistematis-Massif, sebagaimana dituduhkan oleh pemohon (paslon #02) ke termohon (KPU), maka hal itu tidak ada dan tak bisa disimpulkan baik dari perspektif hukum formal maupun rasa-keadilan-substantif. Dari perspektif hukum formal, semua pelanggaran yang terjadi secara sporadis di TPS-TPS, telah tuntas diselesaikan oleh Bawaslu ataupun penyelesaian prosedural lain yang sah secara Undang-Undang. 
 
1. Tekstual vs Kontekstual
 
Karenanya, tuduhan kecurangan terhadap KPU, tak bisa disimpulkan kebenarannya bila menggunakan dasar-dasar hukum-prosedural-formal lagi di tingkat MK. Bila demikian, maka semua yang dijalankan dan dihasilkan oleh KPU/Bawaslu adalah sah dan hasilnya sah pula secara hukum-formal-prosedural yakni memenangkan paslon #01.
 
Bagaimana dengan rasa keadilan yang secara substantif bersemayam dalam perasaan sebagian masyarakat yang tak puas terhadap hasil pilpres? Mungkinkah menggunakan dasar hukum non prosedural? Prof. Eddy Hiariej mengatakan bahwa pendekatan beyond the law (melampaui norma-norma hukum) tidak bisa dijalankan secara serampangan. Ia mengatakan setidaknya ada banyak prasyarat, jika prosedur beyond the law akan ditempuh. Salah satu syaratnya adanya korban jiwa (kematian) yang jumlahnya sangat massif akibat dijalankannya sebuah UU/prosedur hukum. Apakah pilpres 2019 menyebabkan kematian massif bagi para pemilihnya? Tidak samasekali. 
Jadi, tak ada celah bagi para pihak untuk memperjuangan keadilan melalui jalur "beyond the law" (non Undang-Undang). Kita harus taat-azas kembali ke jalur hukum formal prosedural, dalam hal ini UU Pemilu tahun 2017.
 
Singkat kata, dalam hal pembuktian kecurangan pemilu presiden 2019 sebagaimana dituduhkan oleh pemohon (paslon #02) kepada termohon (KPU), maka  kedua pendekatan: 
 
(1) tekstual-prosedural (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), 
 
maupun secara 
 
(2) kontekstual di wilayah non hukum atau substantif-perasaan masyarakat, 
 
keduanya tak dapat menyimpulkan adanya kecurangan dalam pilpres 2019. 
 
Prof. Eddy dengan lain kata ingin mengatakan bahwa keputusan KPU sudah benar dan paslon #01 sah menjadi pemenang pilpres 2019. The game is over. Kita bisa segera memulai pemerintahan Jokowi periode kedua.
 
2. Menunggu 28.06.2019  
 
Kita kini tinggal menunggu perumusan kesimpulan akhir dari para hakim konstitusi di MK. Logikanya, kesimpulan para hakim konstitusi akan koheren-selaras dengan pemikiran Prof Eddy Hiariej dari FH UGM tersebut.
 
Sebuah penutupan keseluruhan sidang pembuktian Mahkamah Konstitusi, yang amat cantik. Tim Kuasa Hukum Paslon #01 memang harus diakui jitu, dalam melancarkan strategi dalam debat soal hukum.
 
Saya jadi teringat hari terakhir kampanye pilpres 2019 yang lalu, dimana Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye nasional TKN mampu "menjebol" GBK Senayan dengan kampanye yang kolosal. Kayaknya penutupan sidang oleh ceramah filsafati hukum dari Prof. Eddy mirip kejadian kampanye paslon #01 di hari terakhir masa kamapanye pilpres 2019. Juga mirip dengan pembukaan Asian Games 2018 yang bikin heboh.
 
Mungkin inilah yang disebut the art of politics alias seni berpolitik kenegaraan. Seni yang tak bisa dipahami secara begitu saja.
 
Penonton puas...
 
Sumber : Arya Haryadi Hermawan
Saturday, June 22, 2019 - 16:15
Kategori Rubrik: