Siasat "Perang" TNI VS FPI (2)

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Jika TNI slek dengan Polri, maka FPI bisa memanfaatkan TNI untuk melawan Polri. Harapan paling tinggi FPI tentu saat GN menjadi Panglima TNI dengan terus menyebar isu PKI serta mengakomodir setiap mereka akan aksi massa. Jelas-jelas aksi tersebut mengarah kepada pendiskreditan presiden Jokowi, namun GN diam saja (aksi 411 dan 212).

GN pun dianggap berani untuk tidak terlalu patuh kepada presiden. Paska Panglima GN lengser, GN makin bersuara keras dan menentang presiden lalu mendirikan KAMI. FPI senang sebab GN yang baru mantan pastilah memiliki anggota ataupun kader-kader di tubuh TNI. Ia juga dianggap masih memiliki akses dan pengaruh ke dalam tubuh TNI. Namun itu semua keliru.

Panglima Hadi Tjahjanto dipilih Jokowi menggantikan GN ditengah krisis kepercayaan presiden kepada TNI akibat polarisasi yang dilakukan FPI. Tidak ingin terulang TNI di masa GN yang kerap disusupi agenda FPI, Jokowi memastikan tingkat keloyalan atau kesetiaan TNI kepada negara. Jokowi juga sengaja menunjuk Prabowo sebagai Menhan agar TNI lebih 'tertib'.

Prabowo yang meski mantan oposisi namun sebagai mantan prajurit ia memiliki jiwa nasionalis yang tinggi hingga diharapkan mampu mengembalikan marwah TNI kepada Sapta Marga Prajurit yang tunduk dan patuh kepada Pimpinan, negara dan bangsa. Bukan patuh kepada kelompok pengacau bangsa. Sekali lagi, Jokowi memberi tugas utama kepada Prabowo untuk lebih menertibkan TNI.

Panglima Hadi sebagai eksekutornya menjaga semua matras angkatan agar tetap loyal kepada negara. Tidak ada ampun bagi anggota TNI yang coba membangkang ataupun memiliki ideologi lain selain Pancasila. Bersih-bersih pun mulai dilakukan di tubuh TNI juga Polri. Kini TNI-Polri semakin solid mengemban misi mengawal NKRI dari anasir-anasir pengacau.

Tidak hanya di Papua tapi seluruh daerah di Nusantara. Untuk itu, gerakan Islam Radikal yang berbasis di Jakarta melalui kelompok-kelompok Islam garis keras seperti FPI, PA 212 dan GNPF Ulama, dianggap sudah pada tahap yang membahayakan jika dibiarkan terus menerus. Harus dihentikan. Namun hal ini akan sulit jika Rizieq sebagai Pimpinan dan Imam Besar FPI, masih berada di luar.

Di pihak lain, ada 'oknum' yang bersedia membantu memulangkan Rizieq dengan tujuan agar gerakan Islam Radikal bisa menjadi bertambah membesar. Mungkin terinspirasi dari kisah kepulangan Imam Ayatullah Khomeini (Iran) dari pengasingannya di Perancis. Alih-alih berhasil, Rizieq langsung dikenakan tuduhan pelanggaran hukum (pandemi).

Momentum ini digunakan Jokowi untuk melakukan bersih-bersih gerakan Islam garis keras. Mulai dari pencopotan baliho dan spanduk Rizieq yang banyak tersebar di setiap sudut dan sisi jalan, juga menyambangi markas besar FPI di Petamburan. Sebenarnya gebrakan ini barulah show of force saja, belum pada tindakan. Sebagai pesan agar mereka tidak membuat gaduh lagi.

Sebagain masyarakat yang sudah risih dan sebal dengan segala perilaku FPI mengacungkan jempol dan memuji langkah bersih-beraih TNI. Namun tidak bagi oposisi parpol, sebagian civil society dan pastinya FPI. Mereka menuduh TNI diperalat untuk mengubur mereka. Tapi mohon maaf, kalau memang pada kenyataannya iya, terus kenapa? Memang itu tujuan pemerintah dan TNI.

Ya, TNI 'diperalat' oleh bangsa dan negara untuk melindungi segenap warga negara dari kekacauan yang ditimbulkan oleh FPI dkk. Apakah ilegal? Di mana tidak legalnya? TNI mengacu kepada Sapta Marga Prajurit yang selama ini mereka pegang. Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI pun mengatur soal tugas TNI di luar perang. Berikut Sapta Marga Prajurit terutama butir 5 dan 6 yang berbunyi:

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit; 6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa. (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

Monday, November 23, 2020 - 10:00
Kategori Rubrik: