Siapa Yang Membayar Hutang?

Oleh : Erizeli Jely Bandaro

Soeharto yang lengser di Mei 1998 meninggalkan utang Rp 551,4 triliun atau ekuivalen US$ 68,7 miliar. Rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap PDB. BJ Habibie (1998-1999) total outstandingutang Indonesia mencapai Rp 938,8 triliun atau setara dengan US$ 132,2 miliar. Rasio utangmembengkak jadi 85,4 persen dari PDB. Era Gus Dur (1999-2001) nilai utang pemerintah membumbung tinggi di periode diakhir kekuasaannya tahun 2001, rasio 77,2 persen dengan total utang Rp 1.271,4 triliun atau US$ 122,3 miliar. Pada era pemerintahan Megawati tahun 2002 utang sebesar Rp 1.223,7 triliun, rasio utang 67,2 persen. Tahun 2004 diakhir kekuasaanya utang tercatat Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, rasio utang 56,5 persen. Di awal kekuasaan SBY tahun 2005 utang tercatat Rp 1.311,7 triliun atau US$ 133,4 miliar, rasio utang 47,3 persen. Namun di akhir kekuasaannya tahun 2014 menjadi Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar atau naik dua kali lipat dibanding awal kekuasaanya tetapi rasio utang turun menjadi 24,7 persen.

Melalui pemilihan umum (pemilu) berikutnya, Jokowi naik tahta sebagai Presiden ke-7 (2014-2019) menggantikan SBY namun hutang yang di tinggalkan oleh SBY kepada Jokowi yang sudah tercatat dalam APBN-P tahun 2015 sebesar Rp 3.165,2 triliun atau USD 229,44, Sekarang tahun 2018 utang tercatat sebesar Rp. 4.253 Triliun atau USD 293. Terjadi peningkatan Rp. 1.088 Triliun. Namun pada waktu periode yang sama Jokowi mencicil utang sebesar kurang lebih Rp. 1200 Triliun. Artinya Jokowi membayar utang atas utang masa lalu era presiden sebelumnya. Dan menarik utang baru untuk penguatan dalam rangka ekspansi fiskal agar terjadi peningkatan kapasitas nasional sehingga punya kemampuan membayar utang.

Apa yang dapat saya katakan dengan fakta diatas, tak lain adalah utang terjadi bukan karena program Jokowi. Utang terjadi sebagai dampak masa lalu yang mana APBN kita terjebak dengan utang. Jokowi bisa saja tidak membayar utang presiden sebelumnya. Tetapi dampaknya kredibilitas negara akan hancur dihadapan kreditur. Akibatnya negara tidak lagi punya sumber dana berutang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara posisi neraca (APBN) yang diwarisinya dalam kondisi defisit primer dimana penerimaan tidak cukup membayar belanja diluar cicilan utang dan bunga. Artinya tanpa utang kita tidak bisa bergerak sama sekali.

Nah apa dampak dari adanya warisan utang tersebut ? Kalau utang Rp. 4.253 dibagi dengan jumlah penduduk 260 juta maka perorang berhutang sebesar Rp 16 juta. Kamu bisa saja berkata bahwa kamu tidak pernah teken akad hutang sehingga kamu tidak bisa dimasukin dalam katagori berhutang. Tapi tanpa kamu sadari bahwa kamu telah meneken akad hutang itu ketika kamu masuk kedalam system demokrasi. Ini bukan system tiran yang mengancam dengan pedang atau pestol bagi penentang. Kamu bebas. Free entry free out. Kamu mengendorsed system yang diajukan oleh segelintir orang dan kemudian dengan suka rela kamu memilih orang orang untuk duduk di Legislative dan executive. Bagaimana kamu bisa berkelit bahwa kamu tidak mengakui berhutang? Memang setelah itu kamu tidak merasa membayar hutang itu dari kantong sendiri. Negara punya cara hebat memastikan hutang terbayar dari kantong kamu.

Caranya ? barang barang akan naik secara lambat tapi pasti. Kenaikan harga itu bukanlah karena factor demand and supply saja dimana barang sedikit namun permintaan banyak. Bukan hanya itu!. Kenaikan itu terjadi by design lewat system. Negara terus berhutang untuk hari ini dan karenanya nilai uang tergerus. Para industriawan berhitung harga pokok produksi dengan menghitung nilai uang yang tergerus. Para pedagang berhitung harga pokok penjualan dengan menghitung nilai uang yang tergerus. Para buruh menuntut gaji naik dengan menghitung nilai uang yang tergerus.Setiap kamu beli barang atau jasa, itu tandanya kamu sedang mengansur hutan Negara. Ingat itu!.Nah kalau ada janji presiden yang akan menurunkan harga itu artinya dia memang punya niat mau ngemplang utang.Kalau itu terjadi maka negeri ini akan hancur seperti Venezuela. Krisis karena default debt.

Jadi kalau sekarang harga naik dibandingkan era presiden sebelumnya, itu bukanlah keinginan Jokowi tetapi merupakan kesalahan sejarah yang kita atau orang tua kita pernah berdiam diri atas kesalahan yang dibuat pemimpin. Dan kini kita dan generasi anak kita yang harus menanggung lewat kenaikan harga dan inflasi. Makanya yang dijaga oleh Jokowi adalah berusaha sekecil mungkin inflasi agar tanggung jawab sosial rakyat terhadap dampak hutang tidak terlalu besar. Mengurangi utang konsumsi. Utang produksi dan investasi ditarik agar negara punya kemampuan lebih besar membayar utang dan neraca lebih sehat. Kalau Jokowi masuk periode kedua maka diperkirakan tahun 2022 utang kita sudah lunas. Saat itulah inflasi akan lebih rendah lagi dan kurs akan stabil. Harga akan stabil. Tapi untuk mencapai itu butuh perjuanga keras dan harus #JokowiLagi.

 

Sumber : facebook Erizeli Jely Bandaro

Wednesday, September 19, 2018 - 12:15
Kategori Rubrik: