Siapa Dibalik Novel Baswedan dan Apa Agenda Dibaliknya

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Berangkat dari asumsi, Novel Baswedan (NB) yang awalnya bukan siapa-siapa, mengapa kini seolah posisinya sangat kuat sekali? NB tidak punya urat takut ketika harus berhadapan dengan kesatuannya sendiri, kasus simulator SIM di kepolisian. Sempat diproses penangkapan karena tindak penganiayaan yang dilakukannya terhadap maling sarang burung walet di Bengkulu, tahun 2004.

Namun kasus dinyatakan SP3, meski dalam sidang pra peradilan, hakim memenangkan korban penganiayaan dan sudah menetapkan tanggal sidang terhadap NB. Bahkan secara terang-terangan NB berani menolak pimpinan KPK tahun 2019, menggalang dukungan publik untuk menolak Revisi UU KPK, serta mengejek Presiden dengan mengatakan, "Koruptor berutang budi kepada Jokowi," ujarnya sinis.

Logiskah seorang pegawai KPK sibuk mengurusi pernak-pernik yang terkait dengan instansi tempatnya bekerja? Ngurusi seperti apa peraturannya, ngurusi siapa pimpinannya, ngurusi siapa pengawasnya, dan jika tidak sesuai berteriak lantang menolak sampai menghina presiden, logis kah? Pernah adakah kejadian di tempat lain seperti itu? Andai pegawai biasa yang bukan NB melakukan itu, apakah tetap dibiarkan, didengar dan tidak diberi sanksi?

Terlebih dahulu baiknya kita samakan cara berpikir sebelum melakukan pendalaman kasus. Mari kita uji. Jika kondisi di atas terjadi dan dianggap lumrah atau biasa dan malah diapresiasi, ya sudah selesai pembahasan ini. Hanya saja, kita dituntut konsisten dan konsekuen, andai Anda seorang pemimpin sebuah institusi, maka bebaskan pegawai untuk menolak atau menerima diri Anda sebagai pemimpin. Anda terima juga pegawai untuk ngerecokin aturan main.

Semua peraturan kantor biarkan mereka menilainya untuk menerima atau menolaknya. Biarkan pula pegawai Anda menbuat aturannya sendiri dalam perekrutan hingga operasional kantor. Biarkan pula pegawai menghina atau merendahkan komisaris utama yang memiliki mayoritas saham kantor, misalnya. Pada akhirnya, siapa pemimpin dan siapa pegawai? Buat apa ada struktur dan pembagian kewenangan dan tugas?

Nah, jika ini wajar semua, ya okelah berarti tidak ada masalah. Sebaliknya, jika hal itu tidak logis dan dianggap melanggar dari tatanan kerja yang sudah ada sekian tahun lamanya, maka artinya ada sebuah masalah. Sangat patut dipertanyakan, dipermasalahkan hingga diatasi masalahnya. Mengapa? Karena jika tidak akan menimbulkan preseden buruk bagi pengelolaan lembaga-lembaga negara yang ada.

Juga kepada semua organ masyarakat di bawahnya, baik yang berorientasi profit maupun nirlaba (bayangkan jika di kemiliteran dan kepolisian?). Seolah tidak ada aturan yang jelas karena semua aturan yang ada ditolak dan ditabrak, mereka bikin aturan sendiri. Seolah tidak ada pimpinan yang berwenang mengambil keputusan dan memberi sanksi kepada pegawai yang melawan, terutama berani menolak pimpinannya sendiri.

NB yang sudah dianggap sebagai penyidik senior begitu menguasai pegawai KPK hingga mampu menekan pimpinan KPK. Pertanyaannya, mengapa NB bisa begitu perkasa, dan tidak mendapatkan sanksi apapun terhadap sikapnya? Ada dua kemungkinan jawabnya, pertama: karena kebaikan hati presiden Jokowi yang tidak ingin menindaknya, meskipun harusnya bisa saja dilakukan Jokowi, atau;

Kedua: NB memiliki orang kuat di belakangnya, setidaknya sebuah "bergaining power" sehingga NB leluasa berkuasa di institusi KPK. Pemimpin KPK dapat berganti, namun NB tetap berada di sana, mengorganisir, merekrut, mengatur dan membuat sistem sendiri di dalam. Pertanyaan kedua, jika NB sudah merasa tidak nyaman di KPK, mengapa ia masih bertahan? Sudah terlalu nyaman atau ada kepentingan lain?

Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat awam. Mengapa sulit sekali menarik saja NB ke kesatuannya? Atau, mengapa tidak mundur saja jika menolak UU KPK yang baru dan juga menolak pimpinan KPK? Ada yang bisa bantu jawab? Saya kok lebih cenderung kepada teori adanya orang kuat di belakang NB. Alasannya, pertama: Ini dunia politik. Meski basic nya hukum (KPK) namun terkait dengan para elite politik hingga penguasa.

Hanya mengandalkan SK, surat tugas dan idealisme maka bisa berkuasa? Nonsen. Ia harus memiliki real kekuasaan yang biasanya diwakili oleh "cuan", jabatan atau kedudukan, dan beking orang super kuat. Itu sajennya. Tanpa itu, ya bersiap saja lengser; Kedua, NB bukan siapa-siapa kala awal tentu tidak memiliki dana yang cukup untuk berkuasa, juga belum memiliki kedudukan dan jabatan yang mumpuni.

Satu-satunya kemungkinan adalah NB "dipelihara", mulai direkrut, dibina, dibiayai hingga diinstruksi oleh patronnya. Ketiga, adalah fakta-fakta yang sudah tersebut di atas, betapa NB sangat ekspresif tebas sana sini namun tidak ada bentuk sanksi apapun terhadapnya. Kasus penyiraman air keras kepada NB infonya lebih kepada unsur balas dendam karena kasus sarang walet 2004 lalu, semacam resiko pekerjaan.

Masih ingat dengan istilah "polisi Taliban" di KPK? NB memang tidak seperti lazimnya anggota polisi yang harus tampil rapi (terutama tanpa jenggot), namun NB justru membiarkan jenggot tumbuh lebat (meski biasanya anggota serse juga berpenampilan jalanan). NB yang juga kerap mengenakan celana cingkrang layaknya mereka para penganut Islam radikal berhaluan ISIS. Dari situ muncul adanya "polisi Taliban".

Meski tidak melanggar, dan dengan alasan itu sunnah atau syar'i, tentu tidak perlu disoal, meski aneh saja melihatnya. Tidak perlu heran ataupun ditutupi bahwa ormas Islam di Indonesia kini terbagi dalam tiga golongan: Islam radikal (HTI, FPI dan P 212), Islam moderat (Muhammadiyah) dan Islam nusantara (NU). Dari pengenaan kostum yang itu bisa menunjukkan identitas, terlihat bahwa NB lebih berkiblat kepada kelompok Islam radikal.

Yang salah satu cirinya, tidak mengindahkan hukum manusia maupun pimpinan negaranya, bahkan berani melawan ataupun menentang. Anggapannya, mereka tengah berjihad melawan yang tidak sesuai ajaran Islam. Kembali pada pertanyaan, siapakah patron NB? Apa agenda politiknya? Sulit menduga siapa tokoh kuat yang beraliran sama seperti NB. Bisa saja orang kuat yang dicari tidak harus seperti NB sendiri.

Bisa saja orang lain atau orang yang berbeda, namun memiliki satu kepentingan/tujuan yakni 2024. Artinya NB hanya diperalat? NB hanya boneka? Lepas NB mengetahui atau tidak akan posisinya sebagai "pion". Namun NB tahu betul akan kedudukan, fungsi dan tugasnya. Butuh investigasi lebih jauh guna melacak apa agenda politik yang tengah dimainkannya, hingga presiden Jokowi pun tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak bisa, atau belum saatnya gebuk? (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

Wednesday, August 12, 2020 - 14:30
Kategori Rubrik: