Sertifikasi Penceramah TV

Ilustrasi

Oleh : Ahmad Sarwat

Saya termasuk pihak yang kurang setuju dengan sertifikasi penceramah di TV. Siapa yang berwenang untuk mengeluarkannya?

Kalau menurut saya, karena intinya adalah penyampaian ilmu agama dan berbagai cabangnya, maka pihak yang paling berkompeten tidak lain adalah perguruan tinggi keislaman.

Bahkan di perguruan tinggi sudah ada pembagian program studi (prodi), fakultas, jurusan, mata kuliah dan juga penjenjangan S 1, S2 dan S 3.

Setidaknya para ilmuan di perguruan tinggi kalau bicara tidak asbun (asal bunyi), tidak asbak (asal jemplak) dan tidak asus (asal ustadz). Mereka ngomong pakai rujukan, daftar pustaka dan referensi serta bisa mempertanggung-jawabkan secara ilmiyah.

Satu lagi, selama kajian ilmiyah, maka tidak perlu ada nara sumber yang ditangkap oleh aparat karena dianggap keliru atau menyinggung atau merasa tidak sependapat. Namanya juga kajian ilmiyah dan bukan orasi politik terselubung.

Jadi sebenarnya yang diperlukan bukan sertifikasi, tapi ijazah kuliah yang sesuai bidangnya. Semua penceramah agama di TV hanya boleh ceramah agama sesuai ijazah dan bidang studinya.

Yang kuliah tafsir, silahkan bahas tafsir. Yang kuliah hadits, silahkan bahas hadits. Yang kuliah fiqih, wajar lah kalau bahas fiqih.

Tapi kalau kuliahnya managemen, psikologi, politeknik, komunikasi, sipil, kok membahas hukum halal-haram fiqih, ya tunggu saja waktu kehancurannya. Itu tanda kiamat sudah dikit lagi bejedar.

Sebagaimana dokter yang hanya boleh praktek sesuai ijazah S2 spesialisasinya, maka jadi nara sumber kedokteran di TV harus seorang dokter.

Jangan sampai dukun sembur ikut masuk TV, pakai nyalah-nyalahin dokter pula. Jadi dokter pakai otak, ilmu dan kesungguhan. Jadi dukun? Modalnya iklan plus testimoni rekaan bisik-bisik dari mulut ke mulut.

Yang boleh membedah perut ibu hamil hanya dokter ahli kandungan. Kalau sampai dokter gigi yang mengerjakannya, masuk penjara dia. Apalagi dukun beranak.

Maka yang boleh ngomong teknik bedah cesar di TV hanya dokter kandungan. Klinik Tong Sis tidak boleh banyak omong, diam saja dan belajar.

Yang boleh pegang AK-47 cuma TNI atau polisi. Kalau hansip sampai bawa AK-47, masuk penjara dia. Maka yang boleh bicara AK-47 di TV hanya TNI polri saja. Kalau sampai anak OSIS SMP tampil di TV bicara AK-47 di TV, produsernya kita tangkap hidup-hidup.

Kalau KPI bisa terapkan aturan ini ke semua lembaga penyiaran baik TV, radio atau semua media online, insyaallah akan banyak membantu menjaga kemurnian ilmu agama.

Sumber : Status Facebook Ahmad Sarwat,Lc.MA

Sunday, December 2, 2018 - 00:30
Kategori Rubrik: