Seputar RUU Ketahanan Keluarga

ilustrasi

Oleh : Iim Fahima Jachja

RUU Ketahanan Keluarga. Bagaimana seharusnya DPR melihat hal ini dan kebijakan apa yang harusnya didorong ke public?

Ali Taher Parasong dari PAN menyebutkan, alasan keluarnya RUU karena tingginya angka perceraian. Menurut Ali Taher, salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah karena munculnya persoalan perekonomian dan perselingkuhan

https://nasional.kompas.com/…/jawaban-pengusul-ruu-ketahana…

Endang Maria Astuti dari Golkar menyebutkan, ide dasar pengusulan RUU Ketahanan Keluarga adalah kasus narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) serta kekerasan seksual yang meningkat di tengah masyarakat. Endang juga mengaku rancangan regulasi itu merupakan bentuk keprihatinannya melihat perilaku anak-anak di usia sekolah, dari SD hingga SMA yang telah menjurus ke arah seks bebas
https://www.cnnindonesia.com/…/politikus-golkar-urung-jadi-…

Netty Prasetiyani dari PKS yang juga istri Aher, justru fokus pada isu penyimpangan seksual seperti incest. Beliau yang mengusulkan agar kamar anak dipisah agar tidak incest.

https://news.detik.com/…/istri-aher-pengusul-ruu-ketahanan-…

Sebagai ortu saya MEMAHAMI concern ini.

Namun, apa langkah strategis yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menjawab concern ini? Kebijakan apa yang seharusnya didorong ke public?

Tentunya bukan dengan membuat pasal yang justru menyempitkan fungsi Suami –Istri, menyamaratakan value dalam setiap keluarga, mendomestifikasi perempuan dan mengabaikan fakta bahwa keluarga adalah sesuatu yang dinamis dimana peran bisa berubah sesuai kondisi dan kesepakatan.

3 tahun ini saya bergerak di issue perempuan, dari road safety, parenting, leadership hingga economic empowerment. Apa insights yang saya dapat dari sini?

Tekanan ekonomi yang tinggi membuat para suami merasa sangat terbantu saat istri ikut cari nafkah. Tapi siapa yang ngurus anak saat suami istri bekerja?

Menjembatani hal ini, Pemerintah bisa membuat policy terkait:

1. Kebijakan remote working, ayah ibu bisa bekerja dari rumah. Lokasinya saja yang berubah, waktu dan kecepatan respond tetap seperti kerja di kantor biasa.

2. Kebijakan agar kantor menyiapkan day care jika belum bisa memfasilitasi remote working.

3. Cuti melahirkan untuk bapak, karena bonding anak ya ke bapak ibu, bukan cuma ibu.

4. Kantor ngga bisa fasilitasi cuti melahirkan karena cost terlalu tinggi? Ya bapak boleh kerja dari rumah.

DPR juga bisa mendorong kebijakan terkait Smart City:

5. Memastikan jalanan yang bebas macet. Inget, di kota besar banyak waktu dan tenaga terbuang di jalan. Kalo pulang cepet kan bisa nemenin anak tadarusan, maen sama anak, nemenin ngerjain PR dll.

6. Bangun transportasi public yang aman dan nyaman, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ini bisa menekan angka kecelakaan di jalan raya! Saat ini tiap 1 jam 3 orang meninggal karena kecelakaan, mayoritas korban adalah usia produktif pelajar dan pekerja. Kerugian ekonomi akibat kecelakaan lain ini besar sekali dampaknya ke keluarga …

7. Membangun smart city yang kriterianya al. kota aman untuk kelompok disable, anak dan perempuan. Saat kelompok terlemah terlindungi, seluruh kota terlindungi.

Kebijakan lain yang bisa didorong oleh DPR:

8. Perbanyak kampanye yang mengajak laki2 ngga malu mengerjakan hal domestic sehingga perempuan ngga terkena beban ganda. Nyari nafkah iya, ngurus domestic juga iya. Keluarga 50:50 lah.

9. Perbanyak pendidikan parenting, sex education, parenting di era social media, edukasi ke pasangan sebelum menikah dll. Intinya, bekali para ortu dengan ilmu untuk mendampingi anak2 tumbuh sesuai eranya.

10. Untuk single parents, harusnya dilindungi dengan:

- UU yg memberi sanksi hukum pada bapak yg ga ngasi nafkah anak.

- Flexibilitas kerja.

- Diskon biaya pendidikan anak

Dll.

Banyak lah yg policy bermanfaat yg bisa didorong buat menjaga ketahanan keluarga.

Ide-ide di atas memang jauh lebih sulit eksekusinya, tapi ya disitulah fungsi pemerintah yang dibayar pakai duit rakyat, mereka ada untuk mengurus hal-hal besar yg berdampak langsung ke kesejahteraan publik. Bukan mencampuri urusan keluarga yang sifatnya dinamis!

Untuk membuat kebijakan public, DPR harus melihat masalah dengan point of view yang lebih luas sehingga solusinya komprehensif dan integrated.

Ini belum menyertakan tantangan keluarga di era 4.0 dan bagaimana perempuan menjadi korban terbesar dari era ini ya …

RUU yang meletakkan tanggung jawab domestik pada perempuan ini, resiko ekonomi dan sosialnya besar. Jangka pendek, juga jangka panjang.

Saya pernah memimpin diskusi terkait Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di World Economic Forum. Perempuan adalah korban pertama industry 4.0

Intinya, domestifikasi perempuan membuat mereka no skill, no access, no money, voiceless. Ga punya persiapan menyambut dunia yg berubah, waktunya habis ngurus domestik. Paling beresiko diganti robot.

Situasi ini harusnya mendorong DPR membuat kebijakan yg pro perempuan.

Akses pendidikan, akses modal usaha, akses mentor, akses media dlsb ... Semua HARUS dipermudah!

Yang memalukan dan menyedihkan, pengusul RUU ini banyak perempuan!

Sumber : Status Facebook Iim Fahima Jachja

Sunday, February 23, 2020 - 10:45
Kategori Rubrik: