Sembur Pemerintah PKI dan Anti Islam Lewat RUU HIP

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Kaum supen belakangan memanfaatkan isu RUU HIP untuk membuat gaduh bin berisik. Terlebih menuduh pemerintah PKI dan Anti Islam. Tanpa ngerti duduk soalnya main sembur sembarangan saja. "Cerdiknya" DPR sebagai pengusul, bola liar diserahkan ke pemerintah. Berikut tanggapan ataupun respon pemerintah mensikapi hiruk pikuk nasional.

Sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menkopolhukam Prof. Mahfud MD tentang RUU HIP yang tengah menjadi bara panas, sbb:

1. Bagi Pemerintah Larangan tentang Komunisme, Marxisme dan Leninisme sudah final. Pemerintah hanya sepakat Pancasila, bukan Trisila maupun Ekasila.

2. Pelarangan komunisme di Indonesia bersifat Final berdasarkan Tap MPR No 1/2003, Tidak ada Ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV/1966.

3. Pemerintah akan menolak pembahasan RUU Haluan Idiologi Pancasila ( HIP ) jika memeras Pancasila dan membuka peluang terhadap paham komunisme.

4. Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, marxisme, leninisme dan paham-paham radikal.

5. Kalau ada yang menilai Pemerintah seakan membuka pintu bangkitnya komunisme, saya ada di dalam pemerintahan, saya akan pertahankan pancasila yang kita anut adalah pancasila 18 Agustus 1945, Bukan Tri Sila atau Eka Sila.

6. Menunda pembahasan RUU HIP. Pemerintah meminta DPR, sebagai pengusul RUU HIP, untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak dari masyarakat.
--------------------------------

Jadi, yang disemburkan kaum supen bahwa pemerintah itu PKI dan Anti Islam, itu di sebelah mananya? Dikatakan Mas Din, regim Jokowi itu Diktator Regulasi, yang mana? Eta terangkanlah... RUU HIP itu merupakan usulan dari DPR. Jadi jangan apa-apa terus "salawi" (salah Jokowi). Entar balon ijo ente meletus, salawi juga? (Awib)

Sumber : Status facebook Agung Wibawanto

Friday, June 19, 2020 - 13:00
Kategori Rubrik: