Sekolah Negeri Disusupi Ekstrimis?

ilustrasi
Oleh : Tegar Marpaung
Begitu banyaknya institusi Pemerintah dimasuki/disusupi oleh EKSTRIMIS semakin tidak terbantahkan, dan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Masihkah Pemerintah tidak bertindak segera?
Khusus di bidang pendidikan, bukti terbaru adalah 46 orang siswi Non-Muslim di Padang dipaksa pakai Jilbab oleh pihak SMK Negeri 2 Padang. Kasus seperti ini bukanlah hal baru, tapi merupakan kasus yang sudah lama dan kesekian kalinya terjadi dan semakin merajalela pada periode 10 tahun pemerintahan SBY. Bahkan di banyak Sekolah Negeri lainnya, selain Siswa Perempuan diwajibkan pakai Jilbab, Siswa Laki-Laki juga di diwajibkan pakai Baju Koko setiap hari Jumat.
Kali ini, Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nadiem Makarim tidak lagi cukup hanya menghimbau dan menyesal terhadap kasus ini. Harus ada tindakan NYATA berupa kebijakan baru agar semua Sekolah Negeri menggunakan pakaian seragam wajib Merah Putih atau warna lain yang mencirikan Nasionalisme, dan tidak mencirikan agama tertentu. Dan semua orang (Guru, Kepala Sekolah, dan Pejabat) yang terlibat dalam kebijakan pemaksaan penggunaan Jilbab tersebut segera DIPECAT.
PELANGGARAN HAM BERAT
Merujuk kepada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran Hak Azasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.
Pemaksaan Penggunaan Jilbab bagi 46 orang Siswa Non Muslim di Padang ini sebetulnya sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat, karena terjadi secara sistematis dan massif. Dan jika memang sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, maka selain semua yang terlibat dalam pemaksaan ini DIPECAT, juga harus dituntut dan diadili secara hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat.
Bagi Pemerintah, Semoga PERPRES No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 dapat segera diimplementasikan. Dengan demikian kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI bisa kembali NORMAL.
Partai-Partai dan Ormas-Ormas Nasionalis: PDIP, GOLKAR, GERINDRA, NASDEM, PSI, NU, ANSOR, BANSER dan siapa saja yang masih cinta NKRI, bersuaralah…!!!
Sumber : Status Facebook Tesar Marpaung
Sunday, January 24, 2021 - 09:15
Kategori Rubrik: