Sekarang Publik Mengerti Kenapa JK Diam Saat Mesjid Dipolitisasi

Oleh: Benardo Sinambela

Bahasan kali ini masih tentang Pulkada DKI Jakarta, bukan karena saya gagal move on, tetapi memang biasanya cerita sebenarnya dibalik sebuah momentum akan muncul justru setelah momen-momen penting itu selesai terjadi.

Kenapa demikian? Karena pada saat pilkada, kita bisa memahami bahwa semua tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan yang sama pada momentum tersebut akan menutup mulut serapat-rapatnya, guna agar tidak merusak konstalasi politik yang telah dibangun.

Kepentingan yang saya maksud adalah kepentingan politik antara JK dan Julkifli Hasan sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional yang sama-sama menginginkan Anies-Sandi menang pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Publik semua mengetahui bahwa PAN sebelumnya pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta secara resmi mendukung Agus-Silvi bersama dengan tiga partai lain, yaitu Partai Demokrat, PKB dan PPP. Kemudian setelah di putaran kedua, PAN mengalihkan dukungan kepada pasangan Anies-Sandi yang dari awal menurut Julkifli Hasan sendiri didukung oleh JK.

Disinilah letak kesamaan kepentingan antara JK dan Julkifli Hasan, dimana keduanya berkerjasama untuk memenangkan pasangan Anies-Sandi pada putaran kedua. Oleh karenanya mereka harus saling menjaga lidah masing-masing sampai perhelatan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua selesai dilaksanakan.

Hal ini menjadi sangat penting agar konstalasi politik Anies-Sandi tidak rusak ditengah jalan, karena JK adalah Wakil Presiden RI yang seyogianya bersikap independen. Tentu akan lain jalan ceritanya kalau sampai cerita Julkifli Hasan tentang intervensi JK dalam pencalonan Anies-Sandi ketahuan kepublik sebelum Pilkada DKI Jakarta putaran kedua selesai.

Politisasi Mesjid

Dalam tulisan saya berjudul Saat Mesjid Dipolitisasi, Kenapa JK Diam Saja? sebelumnya telah mempertanyakan sikap diamnya JK sebagai Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia (DMI) saat melihat maraknya politisasi yang terjadi di mesjid.

Bukankah seharusnya mimbar mesjid diseterilkan dengan urusan politik dan kampanye? Terlebih saat mesjid digunakan untuk menebar spanduk-sapanduk ujaran haram memilih calon pemimpin kafir, agar tidak mensholatkan jenazah pendukung Ahok-Djarot dan mengusir Djarot saat datang kemesjid untuk melaksanakan sholat.

Politisasi mesjid ini jelas sangat menguntungkan pasangan Anies-Sandi. Karena pasangan calon Gubernur DKI Jakarta tinggal dua, satu Ahok yang beragama Kristen dan satu lagi Anies yang beragama Islam.

Insting saya mengatakan bahwa JK pasti punya kepentingan politik yang sarah dengan apa yang disampaikan di mesjid-mesjid, yang secara tidak langsung menyuruh masyarakat memilih Anies-Sandi.

Karena itu, JK diam dan tak berkomentar apapun, sikap ini seolah memberi sinyal pembiaran atas segala bentuk politisasi terjadi di mesjid. Padahal, sebenarnya JK memiliki kapasitas untuk bersuara agar mesjid tidak dipolitisasi, terlebih karena dia adalah Ketua Umum DMI. Tapi itu tidak pernah dilakukan, mungkin untuk menutupi perannya dihadapan publik.

JK Intervensi Pencalonan Anies Baswedan

Lama ditutupi, akhirnya bau bangkai itu tercium juga melalui keterangan Julkifli Hasan yang mengatakan bahwa ada intervensi yang dilakukan JK dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Saya kan suka terus terang. Pak JK boleh enggak ngaku, saya dengar kok teleponnya. Pak JK lah yang meyakinkan sehingga berubah lah"

Kenyataan ini menjadikan dugaan selama ini bahwa JK diam-diam mendukung Anies-Sandi terjawab sudah.

Logikanya, jika dari awal sudah melakukan intervensi agar para ketua partai mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur, maka rasaya mustahil JK tidak melakukan upaya-upaya politik dalam memenangkan Anies-Sandi sesuai dengan kapasitasnya sebagai politikus senior yang memiliki banyak jabatan organisasi dimana-mana, termasuk jabatan Wakil Presiden RI.

Kenyataan ini membuat banyak masyarakat kecewa, bagaimana mungkin seorang Wakil Presiden RI menghiraukan instruksi dari Presiden RI agar pemerintah tetap netral? Mungkin karena kenyataan inilah yang dilihat Presiden RI Joko Widodo, sehingga beliau sering sekali memberikan pernyataan agar pemerintah tetap netral dan tidak memihak. Ternyata, ada pejabat pemerintah yang sedang bermain-main dengan politik di Pilkada DKI Jakarta.

Memang rumah ibadah adalah panggung yang sangat seksi digunakan untuk kepentingan politik, karena memiliki basis massa yang jelas dan ongkos politiknya relatif murah.

Tapi perlu diingat, bahwa mempolitisasi rumah ibadah adalah hal yang tidak benar, terlebih ketika itu dilakukan dengan maksud untuk tidak memilih pemimpin yang berlainan agama.

Jangankan Negara, kisah percintaanpun akan bubar seiring dengan semakin tajamnya perbedaan, apalagi perbedaan keyakinan.

Sumber: wwwbenardosinambela

Friday, May 5, 2017 - 12:45
Kategori Rubrik: