Sekali Lagi Jokowi Benar

ilustrasi

Oleh : Wahyu Sutono

Pada awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sontak banyak yang teriak-teriak agar Indonesia segera mengambil kebijakan 'Lockdown' untuk kota-kota yang penyebaran virusnya tinggi, utamanya Jakarta.

Itu tidak hanya muncul dari kalangan medis saja, tapi juga dari kalangan yang sama sekali tidak memahami pengetahuan medis, dan tidak paham tentang ekonomi makro. Terlebih elite politik oposan yang sok tahu ingin memanfaatkan situasi seperti ini.

Padahal bila diterapkan, lalu negeri ini jatuh ke jurang resesi ekonomi yang dalam, para elite politik ini tinggal bermanuver untuk menekan pemerintah pusat, dan ujung-ujungnya akan teriak-teriak turunkan Jokowi. Beda dengan yang bukan politisi tentu bisa dipahami, sebab umumnya karena murni alasan kesehatan.

Presiden Jokowi menolak Lockdown, semata-mata karena juga berfikir tentang keberlanjutan hajat hidup 270 juta rakyatnya yang tak ingin jatuh miskin, lalu ujung-ujungnya tetap saja pada kesehatannya, selain justru makin lebih rentan terjangkit virus yang belum ada obatnya, dan entah kapan berakhirnya.

Nyatanya, negara-negara yang menerapkan lockdown terbukti tidak ampuh, bahkan ada yang tingkat kematiannya sangat tinggi seperti halnya Italy, selain dampaknya terhadap ekonomi yang resesinya cukup menyedihkan.

Melihat realitas tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pun kini mempertanyakan keabsahan aturan lockdown yang dilakukan banyak negara sejak munculnya wabah Covid-19. Bahkan Dr Davis Nabarro, salah satu petinggi WHO mengklaim satu-satunya kesuksesan lockdown adalah meningkatkan kemiskinan, tanpa menyebutkan potensi menyelamatkan nyawa.

Lebih lanjut Nabarro menegaskan lockdown dapat dibenarkan hanya untuk memberi waktu bagi para pemimpin menyusun kembali sumber daya untuk melindungi petugas kesehatannya. Ia mengatakan banyak industri global, misalnya pariwisata dan pertanian kecil, yang hancur akibat lockdown.

Komentar senada dengan Nabarro pernah dilontarkan oleh Direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO Mike Ryan. Pada Maret lalu, Ryan sempat mengatakan lockdown tidak cukup untuk mengalahkan virus corona:

"Yang benar-benar perlu kami fokuskan adalah menemukan mereka yang sakit, mereka yang memiliki virus, dan mengisolasi mereka, menemukan kontak mereka, dan mengisolasi mereka. Sekarang jika kita tidak menerapkan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang kuat, ketika pembatasan gerakan dan penguncian dicabut, bahayanya adalah penyakit akan melonjak kembali."

Berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul, Reversals of Fortune, dikatakan bahwa 100 juta orang di dunia akan mengalami kemiskinan ekstrem karena Covid-19 di 2020. Covid-19 mengakibatkan bencana ekonomi ke seluruh dunia yang gelombang kejutnya terus menyebar, hingga banyak nyawa terancam.

WHO sendiri mengeluarkan rencana enam langkah yang harus diikuti pemerintah berbagai negara di seluruh dunia untuk mengurangi aturan pembatasan dan lockdown.

1. Memastikan transmisi penularan corona terkendali

2. Memastikan sistem kesehatan dapat menangani setiap kasus terjangkit, termasuk pelacakan dan isolasi

3. Dapat meminimalisir risiko di fasilitas kesehatan, termasuk panti jompo

4. Melakukan tindakan pencegahan di tempat kerja, sekolah, dan tempat penting lainnya

5. Mengelola risiko masuknya virus dari tempat lain

6. Mendidik komunitas sepenuhnya tentang normal baru (new normal), dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri di masa pandemi seperti ini.

Yang pasti, apapun pendapat dan masukan dari pihak manapun selama itu baik, hendaknya bisa kita patuhi. Setidaknya protokol kesehatan yang terus didengungkan oleh pemerintah, yakni cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak tetap dipatuhi secara disiplin. Lalu berhentilah membuat opini sendiri-sendiri, dan mulai hindari hoax yang menyesatkan:

https://youtu.be/ltcZ_7hovh4

Sumber : Status Facebook Wahyu Sutono

Monday, October 19, 2020 - 08:30
Kategori Rubrik: