Sebuah Kertas Kosong Bernama Integrasi

ilustrasi
Oleh : Abdul Munib
Sebuah kertas kosong bernama Integrasi itu adalah hakikat Undang-Undang Otsus Papua.
Isi di dalamnya mau digambar apa saja adalah hak OAP. Karena hal itu adalah inti dari amanat bangsa Indonesia lewat Tap MPR 1999. Siapapun termasuk presiden, DPR-RI maupun pihak manapun tak bisa intervensi atau menghalangi kehendak orang asli Papua dalam mengisi makna kekhususan itu.
Jika gambar sebelumnya kurang pas, maka dalam kesempatan momentum revisi kali ini bisa lebih disempurnakan. Pihak yang menolak Otsus sejak awal, dan yang kecewa dengan implementasi UU Otsus selama 20 tahun silahkan mengekspresikan pendapatnya dalam iklim negara demokrasi.
Bagi yang masih berkeyakinan bahwa UU Otsus menyisakan kebaikan untuk rakyat OAP hendaknya dapat memahami persoalan hakikinya. Agar pasal-pasal revisi UU Otsus memiliki angin segar buat keberpihakan kesejahteraan keluarga OAP.
Kekhususan di dalam sistem ketata-negaraan kita sebelumnya diberikan pada tiga privinsi : Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogjakarta, DKI atau Daerah Khusus Ibukota dan Daerah Istimewa Aceh. Kemudian Papua dengan UU Otsus.
Pada keempat provinsi tadi berlaku kesamaan dengan provinsi lain. Artinya sama-sama sebagai pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Hanya ada beberapa sisi pembeda yang disebut kekhususan.
Provinsi DIY tidak menggelar Pilkada Gubernur. Karena telah ditetapkan Gubernur adalah raja. Provinsi DKI tidak menggelar Pilkada Walikota. Karena walikota di Jakarta diangkat oleh Gubernur. Di NAD (Nangro Aceh Darussalam) berlaku Kanun Syariat Islam, - meski untuk bagian-bagian tertentu.
Dan Provinsi Papua (belakangan juga Papua Barat) kekhususannya terletak pada : mendapat dua persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional. Kemudian dikenal dana Otsus. Hal ini akan dievaluasi setelah dua puluh tahun. Dana perimbangan dievaluasi setelah 25 tahun. Begitu bunyi amanat UU-nya.
Sekarang waktu yang ditentukan untuk evaluasi dana Otsus telah tiba. Memuncak kekecewaan besar lantaran dana Otsus itu jauh dari ekspektasi OAP. Kelompok penolak UU Otsus bertambah, yakni kelompok yang sejak pertama menolak ditambah kelompok yang semula menerima tapi berakhir kecewa.
+++
Perlu ada tinjauan menyeluruh tentang UU Otsus Papua. Pertama adalah tentang mazhab pemikiran Birokrasi, di pihak ini ada Gubernur Jaap Solossa. Kedua mazhab pemikiran Perguruan Tinggi. Dua mazhab pemikiran ini lekat dengan batu tapakan materialisme. Sehingga faktor adat Papua yang mistis dan metafisis diabaikan. Padahal sebelum pemerintahan modern datang Papua dipimpin oleh pemerintahan adat.
Dunia Barat yang materialis diadopsi secara total oleh rezim Orde Baru bahkan sampai pada era reformasi sekarang ini. Hal ini menimbulkan efek penderitaan rakyat yang luar biasa. Negara kita terjebak utang luar negeri yang besar. Dan kesejahteraan rakyat semakin jauh lantaran sumber daya dikuasai oleh mafia dalam kemasan swasta.
Akar pemikiran materialistik dalam kemasan kata 'pembangunan' inilah yang telah menjadi mantra menyihir rakyat. Jika hal ini benar, tentu tidak akan membiarkan tumpah darah ini berlangsung terus di tanah ini. Tidak juga pantas sepenggal kata 'pembangunan' harus ditukar sekian nyawa. Bagaimana ceritanya ?
Untuk inilah seorang intelektual Papua Pater Neles Tebay (almarhum) mengajukan bagaimana kita duduk bersama. Tidak membahas kemerdekaan Papua. Melainkan bikin sesuatu yang dengannya pendekatan kekerasan di Papua bisa dihentikan. Pendekatan kekerasan 57 tahun terbukti tak menyelesaikan apa-apa. Tapi gagasan begitu saja dicurigai dengan dugaan. Sampai sekarang pun tak pernah terjadi apa yang digagasnya itu. Jakarta bungkam. Sebuah bangsa, negara dan rezim yang takut berdialog dengan rakyatnya sendiri. Hanya satu respon : senjata. Ini sebuah keadaan yang naif.
Sebenarnya upaya untuk Papua Damai sudah banyak yang mendukung. Namun tetap saja ditanggapi dengan kecurigaan berlandaskan dugaan. Seperti Presiden Megawati pernah membuat provinsi, dengan melanggar UU dan hanya karena dugaan. UU yang ia tandatangani sendiri tiga bulan sebelumnya.
Tidaklah apa yang telah diperjuangkan DR Jaap Solossa berupa UU Otsus ini bisa dijadikan kertas kosong bernama Integrasi yang isi di dalamnya bisa diisi kekhususan model Yogjakarta, model DKI Jakarta atau model NAD Aceh. Bisa juga meminta semua model kekhususan itu. Toh gambar apapun isinya kertasnya bernama Integrasi sesuai Tap MPR tahun 1999. Mari disini kita berdialog konsep.
Dalam pandangan dan pahaman seperti tadi,
Kertas Kosong bernama integrasi itu bisa menjadi ruang kosong sunyi seperti kuil meditasi. Tempat seseorang berdialog dengan dirinya sendiri. Setidaknya memanggil jiwa Jakarta untuk berhenti memaksakan cara berintegrasi. Berikan cara itu semuanya kepada orang Papua. Biar mengatur rumahnya dan bagaimana menempatkan tamu-tamu adat dengan baik. Seperti fitrah kebaikannya, meminjam istilah Pak Gluba Gebse. Jakarta harus belajar kepada Gus Dur bagaimana menghentikan curiga kepada Papua. Toh ketika hasil Kongres yang didanai Gus Dur itu memutuskan pilih merdeka, sampai sekarang integrasi Indonesia baik-baik saja tuh. Jika lukisan Otsus kurang pas lagi, terus akan selalu ada kesempatan untuk lebih menyempurnakannya lagi. Terus dan terus begitu. Dan biarkan wewenang penyempurnaannya menjadi domain orang Papua. Jangan Jakarta kamu terlalu ba atur sibuk. Yang sedang dibahas ini kamu punya Otsus kah atau sa punya Otsus?
 
Sumber : Status Facebook Abdul Munib
Thursday, October 1, 2020 - 08:45
Kategori Rubrik: